logo ppid

Sesi Panel Sosial Budaya Dan Agama Simposium PPIDK Timtengka 2022 Digelar, Mengangkat Subtema: “Pembaharuan Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Masyarakat Madani Di Dunia Global”

Posted By 
Asyraf Muntazhar
 On 
May 16, 2022

Jakarta - Grand opening Simposium Kawasan Timur Tengah dan Afrika (SK Timtengka) 2022 telah digelar pada hari Minggu, 15 Mei 2022. Simposium ini mengangkat tema “Diskursus Nilai-nilai Agama Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan Indonesia”, pembahasan pembukaan simposium mengarah pada berbagai isu dan bidang penting seperti sosial budaya dan agama, pendidikan, geopolitik dan ekonomi, serta pemuda dan lingkungan.

Grand Opening simposium dihadiri oleh Menteri Agama RI, H. Yaqut Cholil Qoumas dan langsung  dilanjutkan dengan sesi panel sosial budaya dan agama yang menghadirkan 3 pembicara berkompeten di bidangnya, yaitu Menteri Agama RI 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.phill., M.A, CBE., serta cendekiawan muslim dan pakar ilmu tasawuf, Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siraj, M.A.

Lukman Hakim Saifuddin selaku pemateri pertama mengutarakan, bahwa setiap Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di seluruh penjuru dunia harus punya kesadaran atas nilai-nilai ke-Indonesiaan dengan segala keunikannya.

Dalam paparannya, pemateri membagi negara-negara di dunia ini menjadi 2, yaitu:

  1. Negara yang menyatukan antara urusan agama dan urusan negara. Artinya apa yang menjadi kebijakan negara, juga menjadi fatwa agama. Begitu pun sebaliknya, apa yang menjadi fatwa ulama agama, menjadi kebijakan negara.
  2. Negara yang memisalkan urusan negara dengan urusan agama. Artinya negara tidak mengurusi urusan agama. Begitu pun sebaliknya, pemuka agama tidak mengurusi urusan negara. Bentuk negara yang seperti ini sering juga disebut dengan negara sekuler.

Keunikan Indonesia yang pemateri maksud adalah karena menurtunya, Indonesia tidak menjadi bagian dari salah satu dari kedua bagian tersebut. Kita bisa melihat dari UUD’45 dan Pancasila bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang menandakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Namun di saat yang bersamaan Indonesia juga bukan merupakan negara yang berbasiskan pada aturan agama. Mantan Menag RI tersebut menambahkan, bahwa keberagaman dan keberagamaan adalah 2 hal yang sudah sangat settled dan built-in dalam Masyarakat Indonesia.

Dalam pemaparannya, beliau juga mengingatkan kembali pendapatnya terkait pentingnya moderasi dalam beragama. Ia membagi permasalahan dalam moderasi dalam beragama kepada tiga contoh;

  1. Banyaknya fenomena orang berislam namun mengingkari nilai-nilai keislaman, seperti berislam namun menjunjung tinggi nilai eksklusifitas, padahal islam itu sangat senang inklusifitas. Berislam namun segregatif, padahal islam itu sangat menjunjung tinggi nilai kebersatuan.
  2. Munculnya tafsif-tafsir keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Misalnya : memaknai “hijrah” dengan mengharamkan musik. Memaknai “jihad” dengan melakukan aktivitas2 yang disruptif, dan lainnya.
  3. Berislam namun justru merusak konsensus nasional, seperti paham yang mengharamkan nyanyian lagu Indonesia Raya. Mengharamkan untuk menghormati sang saka merah putih, atau menganggap negara Indonesia sebagai negara thaghut.

Pada akhir penyampaiannya beliau menyampaikan bahwasanya budaya tidak boleh dihilangkan, justru harus dijaga karena pasti ada sisi positifnya. Sambil tetap menguji apakah budaya tersebut berlawanan dengan inti dan pokok agama. “Sejauh tidak berlawanan dalam inti dan pokok agama, maka mari kita menjaga budaya kita” ujarnya sebagai kalimat penutup.

Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, selaku pemateri kedua mengutarakan bahwa pada zaman ini kita harus miris melihat negara-negara muslim yang mengalami ketertinggalan daripada negara-negara yang mayoritas non muslim. Menurutnya, penyebab kemunduran di negara-negara muslim adalah akibat;

  1. Konflik berkelanjutan;
  2. Banyak membangun bangunan yang tidak bermanfaat;
  3. Terlalu mengedepankan akhirat;
  4. Banyak penganut paham tasawuf qadariyah dan jabariyah yang salah dalam pemahamanya.

Pada akhir penyampaiannya, Prof. Azyumardi Azra menyampaikan bahwasanya pembangunan berkelanjutan harus bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dan beliau juga menyampaikan pemerataan Pendidikan harus seimbang atara masyarakat ekonomi kelas bawah dan atas sehingga tidak terjadi kecemburuan yang menjadi penyebab ketimpangan sosial.

Penulis: Ahmad Manarul Hidayah Alfansuri (Panpel SK Timtengka 2022).

Editor:  Asyraf Muntazhar, Lc. (BPMI PPI Dunia 2021-2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 PPI Dunia
All rights reserved
Mayapada Tower 1, Lt.19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28
Jakarta Selatan 12920