logo ppid

POLICY BRIEF - Perhutanan Sosial untuk Mendukung Perjanjian Mengakhiri Deforestasi Hutan pada 2030

Posted By 
Radityo Pangestu
 On 
August 8, 2022
PB-2022-NO-8-LINGKUNGAN

Naskah lengkap dapat juga diunduh disini.

Silakan kutip karya ini sebagai:

Rifat R, dkk. Policy Brief: Perhutanan Sosial untuk Mendukung Perjanjian Mengakhiri Deforestasi Hutan pada 2030. No. 8.2022. htpps://ppi.id/policy-brief-perhutanan-sosial-akhiri-deforestasi-2030

PENULIS
  • Raisa Rifat, Anggota Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia, Russian State Agrarian University, Rusia
  • Laetania Belai Djandam, Anggota Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia, University of Sheffield, Inggris
  • Surya Bagus Mahardika, Wakil Ketua Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia, Northeast Forestry University, Tiongkok
  • Fefi Eka Wardiani, Ketua Komisi Lingkungan Hidup PPI Dunia, Chung Yuan Christian University, Taiwan
RINGKASAN

Konservasi hutan adalah salah satu usaha pelestarian lingkungan global yang tercermin di berbagai komitmen internasional pada akhir tahun lalu. Terdapat sekian pendekatan kebijakan yang dapat dipakai Indonesia untuk melindungi hutan, salah satu di antaranya adalah Perhutanan Sosial, yang mengimpikan pemberdayaan masyarakat bersamaan dengan konservasi hutan. Policy brief ini menganalisis keadaan Perhutanan Sosial saat ini dari sudut pandang kemampuannya untuk menjadi instrumen dalam usaha menuju nol deforestasi. Dalam memenuhi tugas ini, Perhutanan Sosial saat ini menghadapi berbagai tantangan dari sisi institusional dan kebijakan, sosial dan teknis, serta ekonomi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, secara garis besar, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas masyarakat pengelola hutan, peningkatan inklusivitas dan partisipasi terbuka, serta implementasi dan konkretisasi tujuan penge-reman tingkat deforestasi. Strategi yang dijabarkan dalam policy brief ini mencakup strategi pengembangan baik dari segi institusional, kebijakan, sosial, teknis maupun ekonomi.

REKOMENDASI

Mengingat bahwa ekosistem hutan Indonesia amatlah beragam, policy brief ini berfokus memberi rekomendasi dari sudut pandang institusional dan kebijakan. Tiap ekosistem hutan unik dan membutuhkan pendekatan berbasis ekosistemnya masing-masing, sementara kebijakan yang inklusif dan lincah bergerak mengikuti tantangan konservasi global serta nuansa sosial-ekonomis dan ekologis tiap lokalitas idealnya sudah mengimplikasikan bahwa wadah kebijakan ini siap menampung berbagai pendekatan ilmiah di masing-masing wilayah.

1. Pembangunan kapasitas untuk institusi lokal

Keterbatasan kapasitas yang dimiliki oleh staf pelaksana baik dari pemerintah maupun masyarakat pelaku skema PS menjadi salah satu tantangan utama dalam menyukseskan program ini. Oleh karena itu, perlu diadakan pembangunan kapasitas yang memadai dan berkelanjutan, terutama bagi institusi lokal agar ada kesiapan untuk melaksanakan program PS di daerahnya. Proses pembangunan kapasitas juga perlu berdiri atas pemahaman bahwa terdapat heterogenitas antar kelompok masyarakat, dan oleh karena itu pelatihan perlu disesuaikan dengan konteks lokal yang berlaku.

2. Pastikan proses yang inklusif dan demokratis secara birokratis dan finansial

Salah satu tantangan yang kerap mengiringi kebijakan pertanahan dan kepastian hak tenurial di Indonesia adalah proses birokrasi yang dianggap menyulitkan oleh masyarakat. Maka, reformasi birokrasi untuk Perhutanan Sosial amatlah diperlukan: perlu diadakan penilaian terhadap rantai proses Perhutanan Sosial yang juga disertai oleh masukan masyarakat, yang kemudian diolah dengan tujuan membangun proses birokrasi yang lebih inklusif. Tugas perbaikan inklusivitas juga dapat ditemukan dari sudut pandang finansial; supaya masyarakat dapat memberdayakan diri, diperlukan institusi finansial yang terbangun dengan menghitung kebutuhan dan kemampuan mereka.

3. Implementasi misi, metode, dan evaluasi pengere-man deforestasi dalam Perhutanan Sosial

Supaya Perhutanan Sosial mampu menjadi salah satu instrumen untuk mengerem laju deforestasi, visi ini perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial. Ini berarti bahwa fokus terhadap konservasi harus masuk pula dalam ketentuan manajemen hutan dalam skema-skema Perhutanan Sosial sesuai dengan keunikannya masing-masing. Selain regulasi penggunaan sumber daya hutan, penerapan prinsip ini juga perlu menjadi bagian dalam peningkatan kapasitas masyarakat. Penerapan ini juga dapat dibantu dengan mengambil keahlian dan program internasional, seperti melalui REDD+ dan misi internasional serupa. Penerapan konteks internasional juga bisa dapat berupa akses unit-unit Perhutanan Sosial terhadap pendanaan hijau internasional. Sinkronisasi usaha konservasi hutan Indonesia dengan misi global dapat menjadi kesempatan untuk mengukuhkan komitmen dan meningkatkan transparansi. Selain itu, target-target konservasi hutan, termasuk target nol deforestasi, perlu direalisasikan dalam metode penilaian efektivitas kebijakan Perhutanan Sosial. Penerapan evaluasi ini perlu diterapkan dengan kondisi ekologis tiap wilayah, serta diagregasi menjadi indikator yang dilaporkan di tingkat nasional. Untuk memastikan integritas evaluasi ini, definisi deforestasi perlu ditetapkan dengan bertanggung jawab. Untuk memastikan efektivitas Perhutanan Sosial dalam konservasi hutan, dibutuhkan mekanisme dan peningkatan kapasitas aparatur negara untuk membuat pertanggungjawaban yang mencakup indikator-indikator empiris konservasi hutan.

Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia

© 2022 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2021 PPI Dunia
All rights reserved
Mayapada Tower 1, Lt.19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28
Jakarta Selatan 12920