Kebijakan Carbon Pricing sebagai Ujung Tombak Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia: Analisa dan Rekomendasi

Published by admppi on

Ringkasan

Perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan permasalahan global yang berdampak luas terhadap kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi yang terus bertumbuh, berpotensi menjadi salah satu penyumbang emisi GRK terbesar di dunia dibalik proyeksinya sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi tahun 2045. Maka dari itu, mitigasi perubahan iklim menjadi langkah krusial bagi Indonesia untuk mempertahankan perkembangannya secara berkelanjutan. Kebijakan carbon pricing menjadi salah satu solusi utama yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor-sektor dengan keluaran emisi GRK yang tinggi untuk terus berinovasi dalam pengurangan keluaran emisi GRKnya. Konsep dari kebijakan ini adalah dengan memberikan harga terhadap emisi GRK yang seringkali tidak diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi (eksternalitas).

Keberhasilan negara-negara lain dalam menerapkan kebijakan carbon pricing dapat menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia untuk merancang dan melaksanakan kebijakan ini. Berdasarkan dokumen dari International Carbon Action Partnership atau ICAP (2021), kebijakan carbon pricing (ETS)direncanakan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan informasi dari ICAP tersebut dan wacana yang disampaikan oleh beberapa pemangku jabatan, Indonesia direncanakan akan menetapkan kebijakan carbon pricing dalam dua format yakni: kebijakan berbasis alokasi izin emisi/ emission trading scheme (ETS) untuk sektor energi dan industri, serta kebijakan berbasis harga (carbon tax) melalui penerapan cukai pada bahan bakar minyak (BBM). Pada policy brief ini, usulan terhadap dua kebijakan tersebut dalam mempercepat penurunan emisi akan dibahas berdasarkan pendekatan studi literatur yang disesuaikan dengan kondisi emisi di Indonesia.  

Berdasarkan analisis, beberapa usulan terkait penerapan kebijakan carbon pricing di Indonesia dapat dirumuskan. Pada perencanaan kebijakan ETS, cakupan kebijakan dan titik penerapan kebijakan perlu diperhatikan untuk mendukung implementasi yang efektif. Selain itu, untuk menjamin kontribusi pengurangan emisi dari ETS dan tercapainya inovasi, besaran izin emisi untuk sektor yang dinaungi ETS harus dikurangi dari tahun ke tahun. Pada perencanaan kebijakan penerapan cukai pada BBM, tiga poin penting dapat dicermati terhadap implementasi saat ini di Indonesia: 1) pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan bakar substitusi yang memiliki kandungan emisi GRK lebih rendah dari BBM serta mendorong masyarakat untuk beralih, contohnya melalui pemberian subsidi; 2) prinsip “polluter pays” dimana besaran cukai ditetapkan sesuai dengan kandungan emisi masing-masing BBM; dan 3) bahan bakar substitusi yang disediakan di pasar harus memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM. Terkait usulan “polluter pays”, usulan tarif cukai berdasarkan tarif karbon efektif minimal adalah sebesar Rp. 508.626,00 per liter diesel dan Rp. 437.817,00 per liter bensin (jika cukai diterapkan bersamaan dengan ETS) atau sebesar Rp. 1414.236,00/ liter diesel dan Rp 1216.16,00/ liter bensin jika cukai ditetapkan sebagai satu-satunya kebijakan pengendali emisi GRK.

Latar Belakang: Profil Emisi GRK Indonesia dan Ancaman Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim merupakan upaya untuk menanggulangi perubahan iklim melalui pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Perjanjian Paris (Paris Agreement) memiliki visi untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 2°C (1.5°C lebih diutamakan) dibandingkan pada masa sebelum revolusi industri (UNFCCC, n.d). Untuk mencapai visi ini, 196 negara, termasuk Indonesia, menyatakan komitmennya untuk mengurangi laju keluaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Komitmen dan upaya Indonesia dalam rangka penurunan emisi GRK dijabarkan dalam serangkaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam dokumen NDC. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi keluaran emisinya pada tahun 2030 sebesar 29% di bawah skenario bisnis normal (BAU), dan target ini meningkat menjadi 41% dengan bantuan pihak luar (Government of Indonesia, 2016). Target penurunan dari emisi baseline pada tahun 2030 berdasarkan NDC Indonesia adalah sebesar 834 juta ton CO2e untuk target dengan skenario BAU dan sebesar 1.081 juta ton CO2e pada target dengan bantuan dari pihak luar (ibid.). Dalam menetapkan emisi baseline dalam dokumen NDC,Indonesia menggunakan nilai proyeksi untuk tahun 2030. Sementara ada beberapa negara yang menggunakan nilai emisi beberapa tahun sebelumnya sebagai nilai emisi baseline dalam dokumen NDC.Lebih lanjut, komitmen NDC untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.

Untuk memantau perkembangan dan pencapaian target dari NDC, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), dengan mengacu pada Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines Tahun 2006. Penghitungan emisi dilakukan terhadap 5 (lima) kategori sumber emisi atau sektor, yaitu energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan dan perubahan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan limbah (KLHK, 2020).

Gambar 1. Profil Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2016 (KLHK, 2018)

Hasil perhitungan inventarisasi emisi GRK Indonesia menunjukkan bahwa tingkat emisi GRK pada tahun 2018 adalah sebesar 1.637 Gton CO2e, sedangkan nilai emisi baseline pada tahun 2018 berdasarkan emisi baseline dalam NDC Indonesia adalah sebesar 1.863 Gton CO2e. Oleh karena itu, capaian angka penurunan emisi GRK yang diperoleh dari pengurangan angka emisi baseline tahun 2018 dan penghitungan inventarisasi GRK tahun 2018 yakni sebesar 226 juta ton CO2e. Lebih lanjut, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kontribusi penurunan emisi GRK secara nasional pada tahun 2018 terhadap target yang ditetapkan dalam NDC tahun 2030 adalah sebesar 7,85% dari target penurunan emisi sebesar 834 juta ton CO2e atau 29% dari BAU (KLHK, 2020).

Climate Action Tracker (CAT) menilai bahwa sekalipun target dalam dokumen NDC Indonesia ini tercapai, capaian tersebut masih kurang kompatibel untuk mewujudkan visi dari Perjanjian Paris (tergolong dalam kategori highly insufficient berdasarkan penilaian CAT). Jika semua negara menerapkan target penurunan emisi GRK seperti Indonesia, maka kenaikan temperatur global akan mencapai 4°C (CAT, 2020). Untuk itu, diperlukan langkah lebih ambisius untuk tidak hanya mengejar target yang sudah ditetapkan, namun melebihi target tersebut. Terkait hal ini, berbagai pihak telah mendorong Pemerintah Indonesia agar dapat meningkatkan komitmen penurunan emisi GRK dalam dokumen NDC karena dinilai tidak cukup dalam mencapai target yang diharapkan. Namun, pada awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia melalui KLHK menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak meningkatkan target penurunan emisi GRK untuk tahun 2030 dalam dokumen NDC terbarunya. Hal tersebut dikarenakan sulitnya Indonesia mengurangi penggunaan batu bara secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat (CNN Indonesia, 2021).

Dalam perannya menurunkan emisi gas rumah kaca hingga saat ini, Indonesia belum pada jalur menjaga kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi di bawah 1.5oC (Climate Transparency, 2020). Langkah mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pengalihan kepada energi terbarukan yang secara tidak langsung akan mengurangi keluaran emisi dari sektor energi, maupun melalui mekanisme berbasis pasar, seperti penerapan kebijakan carbon pricing. Para pakar ekonomi berpendapat bahwa carbon pricing merupakan cara mitigasi emisi gas rumah kaca paling efektif hingga saat ini (International Actuarial Association, 2019). Dalam taksonomi instrumen kebijakan iklim, carbon pricing tergolong dalam market based instruments. Apabila penetapan harga karbon dilakukan dengan tepat, mekanisme ini dapat menjadi insentif untuk mendorong aksi mitigasi, khususnya dalam menciptakan pengalihan teknologi bagi industri komersial penghasil emisi gas rumah kaca terbesar.

Selain mempercepat pengalihan teknologi, kebijakan fiskal melalui penetapan harga karbon yang efektif juga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menguntungkan masyarakat berpendapatan rendah (Zachmann et al., 2018). Penghasilan dari carbon pricing dapat menjadi sumber finansial untuk meningkatkan pelayanan publik, melindungi masyarakat yang rentan akibat dampak buruk perubahan iklim, dan sebagai investasi pada infrastruktur yang berkelanjutan.

Mekanisme pembatasan dan perdagangan emisi (cap-and-trade system) (Stavins, 2008) dan pendekatan pajak karbon (carbon taxes) pada CO2 atau penghasil emisi gas rumah kaca lainnya (Metcalf & Weisbach, 2009) merupakan beberapa contoh implementasi carbon pricing. Dikutip dari Aldy et al (2010), bahwa kedua mekanisme tersebut dapat sedemikian rupa dirancang untuk mencapai hasil atau tujuan yang sama. Akan tetapi, Aldy et al (2010) berpendapat bahwa cap-and-trade akan menghadapi tantangan implementasi yang lebih besar di negara berkembang karena adanya kesenjangan yang besar antara kompensasi yang diharapkan negara berkembang dan jumlah kompensasi yang mau disediakan oleh negara maju.

Dalam menganalisis penerapan kebijakan carbon pricing ini tidak cukup hanya menggunakan analisis terkait aspek teknis saja, namun perlu menganalisis aspek politik ekonomi. Dyarto & Setyawan (2020) menemukan bahwa ada benturan kepentingan antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat dalam rencana penerapan kebijakan carbon pricing di Indonesia. Sebagai contoh, banyaknya anggota parlemen di Indonesia yang berlatar belakang pada sektor bisnis (52.3%) membuat kurangnya kemauan politik dari para pimpinan. Lebih lanjut, masyarakat cenderung memiliki resistensi yang kuat terhadap kenaikan harga BBM (ibid.). Oleh karena itu penting menggunakan analisis ekonomi politik untuk dapat melacak aktor yang terlibat beserta dinamikanya, kepentingan dan hubungan kekuasaan dalam proses implementasi, manajemen risiko, dan menangkap peluang yang muncul selama proses.

Metode dan Pendekatan

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan policy brief ini adalah melalui studi literatur. Penulis melakukan penelusuran literatur dan data sekunder yang terkait dengan penerapan kebijakan iklim yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maupun negara lain. Dari bahan-bahan Pustaka yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan data emisi Indonesia serta mempertimbangan kebijakan yang sedang berlaku sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk menyusun rekomendasi. Data perihal kandungan emisi bahan bakar minyak (BBM) diperoleh sebagai data sekunder dari U.S Environmental Protection Agency (EPA) yang kemudian digunakan sebagai dasar perhitungan penentuan tarif cukai BBM.

Kebijakan Carbon Pricing: Solusi Efektif untuk Menekan Angka Emisi

Emisi gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida yang dihasilkan pada proses pembakaran bahan bakar fosil seringkali diabaikan dalam suatu proses produksi maupun konsumsi, atau biasa disebut sebagai suatu eksternalitas. Eksternalitas adalah suatu hasil atau keluaran yang dihasilkan dalam suatu kegiatan, dimana hasil ini tidak diperhitungkan (secara ekonomi) pada kegiatan tersebut. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 yang telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup memuat poin terkait pembiayaan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang hilang atau berkurang akibat adanya suatu kegiatan ekonomi (Peraturan Pemerintah No.22, 2021). Pada peraturan tersebut terdapat pula poin eksplisit terkait internalisasi biaya lingkungan hidup dalam kegiatan ekonomi (Peraturan Pemerintah No.46, 2017).

Kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk “menginternalisasi” eksternalitas yang dihasilkan oleh suatu kegiatan ekonomi. Kebijakan ini bermaksud memberikan “harga” yang harus dibayar oleh pelaku kegiatan ekonomi atas dampak negatif dari kegiatannya. Perubahan iklim merupakan kegagalan pasar yang diakibatkan oleh eksternalitas emisi gas rumah kaca (GRK). Internalisasi GRK melalui pemberian harga terhadap emisi GRK (carbon pricing) menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi situasi ini.

Kebijakan carbon pricing telah diterapkan di beberapa negara sebagai ujung tombak upaya mitigasi perubahan iklim. Beberapa studi menyatakan bahwa penerapan kebijakan carbon pricing terbukti berhasil menurunkan peningkatan keluaran emisi GRK negara-negara yang menerapkannya (Green, 2021; Rafaty et.al, 2020). Pemerintah Indonesia telah mengaji kebijakan ini dan berdasarkan dokumen dari International Carbon Action Partnership atau ICAP (2021), kebijakan tersebut direncanakan mulai berlaku pada tahun 2024 mendatang. Kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada pasar untuk menentukan metode yang mereka gunakan untuk mengurangi emisinya.

Dalam aplikasinya, terdapat tiga pendekatan untuk kebijakan ini, yakni kebijakan berbasis harga (pajak karbon/ carbon taxes), kebijakan berbasis total emisi karbon (alokasi izin emisi/ emission trading scheme/ ETS, dikenal pula dengan cap and trade), dan perpaduan dari kedua pendekatan (hybrid). Pada kebijakan pajak karbon, setiap emitor harus membayar “keluaran emisi” mereka dengan harga yang sudah ditetapkan secara pasti. Sementara kebijakan berdasarkan alokasi emisi yang telah ditetapkan dan umumnya semakin berkurang dari tahun ke tahun, untuk menjamin progres ketercapaian target emisi. Pada kebijakan yang memadukan dua pendekatan ini, terdapat pembagian sektor dimana kedua kebijakan ini berjalan secara sinergis untuk menjamin cakupan target pengurangan emisi. Berdasarkan data dari ICAP (2021), sistem kebijakan yang akan diadopsi Indonesia adalah kebijakan berbasis alokasi izin emisi (ETS) yang berlaku untuk sektor energi dan industri. Selain itu, terdapat pula wacana penerapan cukai pada bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang merupakan aplikasi dari pendekatan carbon tax (Kurniati, 2020).

ETS untuk Sektor Energi dan Industri

Pada kebijakan ETS, setiap tahun pemerintah akan menetapkan target emisi yang boleh dihasilkan oleh sektor terkait (cap), dalam hal ini sektor energi dan industri, yang kemudian akan dibagi kepada masing-masing sektor melalui izin emisi yang bisa diperjualbelikan (trade). Sektor yang menghasilkan emisi kurang dari izin emisinya dapat menjual alokasi emisi yang tersisa pada pihak yang menghasilkan emisi lebih besar dari izin yang dimilikinya. Dengan demikian, akan tercipta kondisi pasar yang memotivasi para pelaku di kedua sektor untuk mengurangi emisinya dan memperoleh tambahan revenue dari hasil penjualan izin emisi yang dimilikinya. Total izin emisi yang diberikan kepada semua sektor haruslah lebih rendah daripada target keluaran emisi di tahun tersebut, dengan selisih antara target keluaran emisi dan izin emisi yang beredar dipegang oleh pemerintah, agar jika kedua sektor gagal memenuhi syarat keluaran emisinya pada tahun tersebut, mereka akan membeli izin tersebut dari pemerintah. Revenue yang diperoleh pemerintah dapat disalurkan untuk pembiayaan program mitigasi perubahan iklim yang lain.

California adalah salah satu yurisdiksi yang menerapkan kebijakan ini (bersama dengan kebijakan iklim yang lain) yang terbukti memberikan efek penurunan emisi pada sektor kelistrikan (Martin & Saikawa, 2017). Sektor ketenagalistrikan dan energi merupakan sektor penghasil GRK kedua tertinggi di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 206.6 juta ton CO2e, sementara sektor industri menghasilkan emisi sebesar 33.75 juta ton CO2e pada tahun yang sama (Ritchie & Roser, 2020). Berdasarkan hal ini, besaran target emisi pada kebijakan ETS dapat ditetapkan sesuai dengan total emisi tersebut, dengan sektor ketenagalistrikan mendapatkan alokasi izin emisi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor industri. Lebih lanjut lagi, perlu juga dipastikan bahwa alokasi keluaran emisi dari tahun ke tahun harus terus berkurang untuk mendorong kedua sektor tersebut untuk terus berinovasi dalam mengurangi keluaran emisinya.

Penerapan kebijakan carbon pricing harus dilakukan secara cermat agar dapat berjalan secara efektif, yang ditandai dengan tercapainya target pengurangan emisi tanpa menimbulkan goncangan yang fundamental kepada sektor terkait khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan ini adalah:

  1. Cakupan kebijakan. GRK yang menjadi penyebab utama perubahan iklim meliputi beberapa jenis gas, seperti metana, dinitrogen oksida, dan gas terfluorinasi yang seringkali dinyatakan dalam besaran karbon dioksida ekuivalen (EPA, 2019). Karbon dioksida ekuivalen adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan emisi dari berbagai GRK berdasarkan potensi pemanasan globalnya. Misalnya, potensi pemanasan global metana selama 100 tahun adalah 21, yang berarti emisi satu juta metrik ton metana setara dengan emisi 21 juta metrik ton karbondioksida (OECD, 2001). Sehingga, penetapan cakupan kebijakan menjadi salah satu hal yang krusial dalam perumusan kebijakan ETS. Untuk memaksimalkan upaya mitigasi perubahan iklim, seluruh GRK seharusnya diikutsertakan dalam perhitungan emisi yang dinyatakan dalam besaran karbon dioksida ekuivalen.
  2. Titik penerapan kebijakan. Titik penerapan kebijakan (hulu atau hilir) menjadi poin penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan ini, karena hal ini akan berpengaruh kepada teknis pengukuran dan besaran keluaran emisi. Sebagai contoh, dalam proses produksi listrik menggunakan batubara, besaran emisi akan berbeda jika diukur dari hulu (batubara) dan listrik (hilir). Titik pengukuran hilir akan memberikan perhitungan emisi yang komprehensif karena akan memperhitungkan juga emisi yang dihasilkan pada proses distribusi, namun juga berarti memiliki kerumitan dan biaya perhitungan sistem yang lebih tinggi.

Cukai (carbon tax) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM)

Wacana penetapan cukai pada BBM di Indonesia telah ramai dibicarakan sejak 2019 lalu. Langkah ini merupakan upaya untuk menekan emisi dari sektor transportasi. Carbon pricing mendorong pengurangan emisi secara efektif dengan cara menaikan harga energi berbasis karbon, sehingga akan mengurangi permintaan terhadap jenis energi ini (Arlinghaus et.al, 2015). Pemberian cukai akan meningkatkan harga BBM dan diharapkan akan mengurangi laju permintaan BBM.

Sebenarnya, Indonesia telah mengenakan pajak pada BBM melalui Pajak Bahan Bakar Bermotor Provinsi (PBBKB) yang berlaku untuk bensin premium dan diesel sebesar 5% dari harga jual kedua BBM tersebut. Besarnya pajak yang harus dibayarkan menurut peraturan yang berlaku ini menyesuaikan dengan harga BBM tersebut (ad-valorem), dimana harga bensin cenderung lebih tinggi dibandingkan harga diesel. Padahal, jika dibandingkan, tingkat emisi yang dihasilkan oleh diesel lebih tinggi dibandingkan dengan emisi yang dihasilkan oleh bensin. Meskipun kendaraan berbahan bakar diesel umumnya memerlukan volume bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan bensin, namun intensitas karbon pada diesel lebih tinggi dibandingkan dengan bensin. Pada pembakaran 1 liter diesel, akan menghasilkan karbon dioksida yang lebih tinggi sebesar kira-kira 13% dibandingkan dengan pembakaran bensin (ICCT, 2019). Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas “polluter pays” yang menjadi dasar kebijakan carbon pricing. Terlebih lagi, berdasarkan analisa dari OECD, tarif pajak yang berlaku tersebut juga terlalu rendah dan tidak memberikan efek yang signifikan terhadap usaha pengurangan emisi di sektor transportasi (OECD, n.d).

Berdasarkan paparan tersebut, penerapan cukai BBM dapat menjadi koreksi terhadap kekurangan instrumen pajak yang sekarang berlaku. Ada beberapa poin yang penting untuk dalam pemberlakuan  tarif cukai pada BBM diantaranya adalah:

  1. Polluter pays principle. Besaran cukai yang dikenakan harus disesuaikan dengan kandungan emisi masing-masing BBM, sehingga emitor membayar sesuai dengan besarnya emisi yang mereka hasilkan. Tarif karbon efektif (effective carbon rate) adalah harga yang ditetapkan kepada emisi karbon (ekuivalen) yang harus dibayar oleh konsumen sebagai hasil dari kebijakan berbasis pasar (carbon pricing) yang berlaku (OECD, 2016). Menurut analisa OECD (2016), 30 Euro per ton CO2 atau setara dengan Rp. 524.278,37 (sesuai dengan kurs tanggal 15 April 2021) dianggap sebagai nilai minimum tarif karbon efektif. Jika cukai BBM diberlakukan bersama dengan ETS, berdasarkan besaran emisi sektor transportasi (36% dari total emisi sektor yang dinaungi ETS dan cukai, menggunakan data emisi tahun 2016), maka besaran minimum tarif cukai adalah Rp. 188.740,21 per ton CO2.
  2. Bahan bakar substitusi. Pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan bakar substitusi yang memiliki kandungan emisi lebih rendah dari BBM yang sekarang beredar di pasar. Hal ini krusial karena BBM adalah kebutuhan yang bersifat inelastis, dimana dengan kenaikan harga tidak serta merta akan menurunkan permintaan konsumen. Penerapan cukai yang signifikan akan memberikan sinyal harga yang kuat, namun juga dapat menimbulkan kekacauan ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia telah terbiasa menggunakan BBM, sehingga tersedianya bahan bakar substitusi di pasar belum tentu akan berhasil mengubah pola konsumsi masyarakat. Untuk itu, perlu adanya insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan bahan bakar substitusi ini, misalnya dengan pemberian subsidi untuk bahan bakar alternatif pengganti BBM.
  3. Substitusi ramah lingkungan. Bahan bakar substitusi yang disediakan di pasar haruslah memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan BBM. Penerapan program B30 (campuran biodiesel 30%) yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan negara pada impor BBM, juga dapat menjadi pendukung keberhasilan capaian pengurangan emisi melalui cukai. Biodiesel menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan BBM (US Department of Energy, n.d). Meskipun demikian, perlu dipastikan bahwa produksi biodiesel dilakukan memperhatikan aspek lingkungan dan dengan teknologi seefisien mungkin, sehingga manfaat pengurangan emisinya dapat terjamin.

Secara garis besar, kedua instrumen kebijakan (ETS dan cukai BBM) membutuhkan perhatian yang sama: konflik antara distributive justice dan intergenerational justice yang berpotensi menyebabkan penolakan masyarakat terhadap kebijakan ini. Perubahan iklim adalah permasalahan global yang diakibatkan oleh akumulasi GRK selama bertahun-tahun. Generasi mendatang akan menanggung konsekuensi yang jauh lebih besar, jika kita tidak segera bertindak. Namun usaha mitigasi perubahan iklim, seperti pada penerapan carbon pricing, memiliki harga yang harus dibayar oleh generasi kita. Terlebih lagi, jika kebijakan ini berpengaruh terhadap industri BBM dan secara jangka panjang mungkin akan menyebabkan berkurang atau hilangnya pekerjaan dari sektor ini. Generasi mendatang layak menikmati fasilitas lingkungan hidup yang sama, bahkan lebih baik daripada yang kita dapatkan sekarang, namun berapa besar kita mau membayar untuk mengusahakan hal tersebut?

Usulan Kebijakan

Berdasarkan analisis kebijakan di atas, berikut adalah beberapa usulan yang dapat diberikan terkait penerapan kebijakan carbon pricing di Indonesia:

  1. Untuk menjamin kontribusi pengurangan emisi dari ETS dan tercapainya inovasi, besaran total izin emisi untuk sektor yang dinaungi ETS harus dikurangi dari tahun ke tahun.
  2. Tarif cukai yang diterapkan untuk BBM harus disesuaikan dengan kandungan emisi masing-masing bahan bakar. Semakin tinggi kandungan emisi suatu bahan bakar, harus semakin tinggi pula tarif cukai yang dikenakan.
  3. Usulan tarif cukai berdasarkan tarif karbon efektif minimal adalah sebesar Rp. 508.626,00 per liter diesel dan Rp. 437.817,00 per liter bensin (jika cukai diterapkan bersamaan dengan ETS). Atau sebesar Rp. 1414.236,00/ liter diesel dan Rp 1216.16,00/ liter bensin jika cukai ditetapkan sebagai satu-satunya kebijakan pengendali emisi GRK (perhitungan dilakukan dengan menggunakan data kandungan emisi GRK bahan bakar yang disediakan oleh United States Environmental Protection Agency/ EPA pada tahun 2018). Tarif ini merupakan tarif minimum ideal, dalam penerapannya, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sebagai upaya memperhalus transisi penerapan penuh kebijakan.
  4. Kebijakan carbon pricing bertujuan untuk mendorong terjadinya transisi konsumsi dari produk dengan kandungan emisi tinggi kepada produk ramah lingkungan, oleh karena itu, agar dapat berjalan dengan optimal, Pemerintah perlu mendukung komersialisasi produk ramah lingkungan yang ada di masyarakat.
  5. Aspek good governance menjadi poin yang krusial untuk memperoleh manfaat maksimum dari penerapan kebijakan ini. Tingginya angka korupsi di Indonesia akan berakibat langsung pada lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika kebijakan pajak yang notabene akan menambah beban kepada konsumen (masyarakat), diterapkan dalam situasi dimana kepercayaan masyarakat lemah terhadap pemerintah, besar kemungkinannya kebijakan ini akan menerima penolakan dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang terus bertumbuh dan diproyeksikan sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi pada 2045, juga berpotensi menjadi negara penyumbang GRK terbesar di dunia. Pendekatan berbasis pasar (carbon pricing) dinilai sebagai usaha mitigasi perubahan iklim yang paling efektif. Wacana penerapan carbon pricing di Indonesia melalui emission trading scheme (ETS) dan pengenaan cukai terhadap BBM sebagai usaha untuk mengurangi emisi GRK menunjukkan semakin seriusnya pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Kedua kebijakan tersebut memiliki basis dan ruang lingkup sektoral yang berbeda. ETS direncanakan menaungi sektor energi dan industri, sementara cukai akan berdampak pada harga BBM yang beredar di pasar. Sekalipun kebijakan ini dinilai sebagai salah satu solusi paling efektif dalam upaya mitigasi perubahan iklim, dalam penerapannya, terdapat hal-hal yang penting untuk diperhatikan untuk memaksimalkan kinerja kebijakan ini dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin akan timbul.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen policy brief ini, terutama kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu serta pemikiran untuk memberikan masukan guna penyempurnaan dokumen ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota komisi Perubahan Iklim dan Saudara Aswin Rangkuti selaku Wakil Direktur IV Ditlika PPI Dunia yang senantiasa memberikan dukungan kepada tim kami.

Referensi

Aldy, J. E., et al. (2010). Designing climate mitigation policy. Journal of Economic Literature, 48(4), 903-34.

Arlinghaus J. (2015). Impacts of Carbon prices on Indicators of Competitiveness: A Review of Empirical Findings. OECD Environment Working Papers, (87), 1.

Climate Asian Tracker. (2020). Countries: Indonesia. Diakses pada 17 April 2021. https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/

Climate Transparency. (2020). Climate Transparency Report | 2020: Comparing G20 Climate Action and Responses to the COVID-19 Crisis. https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2020/11/Climate-Transparency-Report-2020.pdf

CNN Indonesia. (2021). Target Emisi Tetap 29 Persen, KLHK Akui Sulit Hapus Batu Bara. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210319193011-20-619810/target-emisi-tetap-29-persen-klhk-akui-sulit-hapus-batu-bara

Dyarto, R. & Setyawan, D. (2020). Understanding the political challenges of introducing a carbon tax in Indonesia. International Journal of Environmental Science and Technology, pp.1-10.

EPA. (2018). Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories. https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/emission-factors_mar_2018_0.pdf

EPA. (2019). Global Greenhouse Gas Emissions Data. https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

Government of Indonesia. (2016). First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia. Republic of Indonesia. https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Indonesia%20First/First%20NDC%20Indonesia_submitted%20to%20UNFCCC%20Set_November%20%202016.pdf

Government of Indonesia. (2017). Third National Communication Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Republic of Indonesia. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/8360571_Indonesia-NC3-2-Third%20National%20Communication%20-%20Indonesia%20-%20editorial%20refinement%2013022018.pdf

Green, F.J. (2021). Does carbon pricing reduce emissions? A review of ex-post analyses. Environmental Research Letters. IOP Science. Diakses melalui: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abdae9/meta

ICCT (International Council On Clean Transportation). (2019). Gasoline vs Diesel: Comparing CO2 Emission Levels of a Modern Medium Size Car Model Under Laboratory and On-Road Testing Conditions. ICCT. Diakses melalui: https://theicct.org/sites/default/files/Gas%20_v%20_Diesel_%20CO2_emissions_%20EN_%20Fact%20_Sheet%202019_05_07_0.pdf

International Actuarial Association. (2019). Climate Change, Insurance and Vulnerable Populations: Discussion Paper.

International Carbon Action Partnership. (2020). Canada proposes rising carbon price to 2030. https://icapcarbonaction.com/en/news-archive

International Carbon Action Partnership (ICAP). (2021). ETS DEtailed Information: Indonesia. ICAP. Diakses dari: https://icapcarbonaction.com/en/?option=com_etsmap&task=export&format=pdf&layout=list&systems[]=104.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018). Second Biennial Update Report.. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Indonesia-2nd_BUR.pdf

Kurniati, D. (2020, Februari 20). Bukan Kendaraan Bermotor, DPR Usulkan BBM Jadi Objek Cukai Baru. DDTC. Diakses dari:

https://news.ddtc.co.id/bukan-kendaraan-bermotor-dpr-usulkan-bbm-jadi-objek-cukai-baru-19066?page_y=0

Martin, G., & Saikawa, E. (2017). Effectiveness of state climate and energy policies in reducing power-sector CO 2 emissions. Nature Climate Change, 7(12), 912-919.

Metcalf, G. E., & Weisbach, D. (2009). The design of a carbon tax. Harvard Environmental Law Review, 33, 499.

OECD. (2001). Environmental indicators for agriculture – Volume 3: Methods and Results. https://www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/40680869.pdf

OECD. (2016). Effective Carbon Rates: Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems. https://doi.org/10.1787/9789264260115-en.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701

Rafaty, R., Dolphin, G., & Pretis, F. (2020). Carbon pricing and the elasticity of CO2 emissions. https://doi.org/10.17863/CAM.62831

Ritchie, H., & Roser, M. (2020). CO₂ and greenhouse gas emissions. Our world in data. https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions

Stavins, R. N. (2008). Addressing climate change with a comprehensive US cap-and-trade system. Oxford Review of Economic Policy, 298-321.

Tacconi, L. (2018). Indonesia’s NDC bodes ill for the Paris Agreement. Nature Climate Change, 8(10), 842-842.

UNFCCC. (n.d). The Paris Agreement. Diakses pada 13 April 2021. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement.

US Department of Energy. (n.d). Biofuels & Greenhouse Gas Emissions: Myths versus Facts.

https://www.energy.gov/sites/prod/files/edg/media/BiofuelsMythVFact.pdf

Wijaya, A., et al. (2017). How can Indonesia achieve its climate change mitigation goal? An analysis of potential emissions reductions from energy and land-use policies. World Resources Institute. World Resources Institute Working Paper, 1-36. https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/how-can-indonesia-achieve-its-climate-change-mitigation-goal-analysis-potential-emissions-reductions-from-energy-land-use-policies_0.pdf

Zachmann, G., Fredriksson, G., & Claeys, G. (2018). The distributional effects of climate policies. Bruegel. Blueprint Series, (28).  https://www.bruegel.org/wp-content/ uploads/2018/11/Bruegel_Blueprint_28_final1.pdf

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.