Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia telah menyelenggarakan focus grup discussion (FGD) sebanyak tiga kali dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masing-masing kawasan PPI Dunia yaitu Asia-Oseania, Timur Tengah-Afrika, dan Amerika-Eropa. Bila Tim RUU Perlindungan Pelajar periode 2020-2021 telah menghasilkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan draft awal Naskah Akademik, maka tujuan yang hendak diraih oleh Tim Kajian periode 2021-2022 yang diketuai oleh Tiara M. Gusman serta beranggotakan Usamah Abdurrahman dan Thariq Umar Al Haq ini ialah mengidentifikasi sejauh mana relevansi DIM yang telah disusun terhadap realitas permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar.
FGD pertama bersama PPIDK Asiania diselenggarakan pada Senin, 15 November 2021. Dihadiri oleh perwakilan enam dari empat belas PPI Negara yang ada yaitu PPI Jepang, Perpika Korea Selatan, PPI India, PPI Brunei Darussalam, Permitha Thailand, dan PPI Taiwan, acara diawali dengan sambutan dari koordinator PPI Dunia, Faruq Ibnul Haqi, dan Direktur Penelitian dan Kajian PPI Dunia, Muhammad Aswin Rangkuti, yang sama-sama menekankan agar isu jaminan kesehatan dan kesehatan mental pelajar turut menjadi perhatian. Diskusi lantas terbagi menjadi dua sesi. Pertama, para peserta dibagi ke dalam tiga grup yang berdiskusi secara lebih intensif di ruangan zoom tersendiri. Kedua, para peserta kembali ke ruang utama dan perwakilan dari masing-masing grup menjelaskan temuannya masing-masing. Di antara permasalahan yang dialami oleh pelajar di kawasan Asiania melibatkan kampus. Terdapat fenomena mahasiswa dipekerjakan ekstra di laboratorium, oknum kampus juga ditengarai “bermain” untuk memperpanjang durasi studi mahasiswa, hingga sering munculnya informasi dadakan dari kampus yang mempengaruhi persiapan pelajar. Terdapat juga masalah penundaan beasiswa yang telah dijanjikan oleh otoritas pemerintah setempat.
FGD kedua bersama PPIDK Timtengka diselenggarakan pada Sabtu, 27 November 2021. Dari delapan belas PPI Negara yang ada sebanyak enam perwakilan yaitu dari PPI Qatar, IPI Iran, PPMI Mesir, PPI Yaman, PPI Maroko, dan PPI Sudan. Koordinator kawasan, Hafidz Lubis memaparkan secara sekilas permasalahan yang dialami masing-masing PPI Negara yang memang telah disusun oleh tim khusus. Guna efisiensi waktu, seluruh peserta langsung berdiskusi di grup yang sama dengan temuan yang tak kalah menarik. Di satu sisi terdapat para pelajar di negara yang tergolong sejahtera sehingga masalah yang dihadapi berkutat pada isu kesehatan mental. Di sisi lain, terdapat pula para pelajar di negara yang sedang berkecamuk sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari perwakilan pemerintah RI. Hanya saja, yang mereka dapatkan justru perlakuan yang berat sebelah berbanding dengan buruh migran atau elemen masyarakat lain di luar pelajar. Radityo Pangestu, selaku Wakil Direktur Bidang Khusus Penelitian dan Kajian PPI Dunia, juga menegaskan pentingnya untuk memberikan perhatian khusus terhadap negara-negara yang memiliki jumlah pelajar sangat banyak namun tidak memiliki Atdikbud (Atase pendidikan dan Kebudayaan).
FGD bersama PPIDK Amerop diselenggarakan pada Senin, 20 Desember 2021. Sebanyak tujuh dari dua puluhan PPI Negara di kawasan Amerika Eropa ikut serta dalam agenda ini, yaitu PPI Ceko, PPI Polandia, PPI Spanyol, PPI Serbia, Permira Rusia, PPI Austria, dan PPI Rumania. Surya Gentha Akmal selaku koordinator PPI DK Amerop dalam sambutannya selain menegaskan bahwa fenomena makin banyaknya jumlah pelajar yang melanjutkan studi di luar negri membuat kebutuhan akan validitas data menjadi semakin tinggi. Dalam hal ini diperlukan sinergi harmonis antara PPI di masing-masing negara dengan perwakilan RI baik KBRI maupun KJRI. Di antara permasalahan yang muncul pada FGD ini ialah kebingungan yang dialami oleh pelajar di sebuah negara yang tidak memiliki perwakilan RI. Hendak kemana mereka mengadukan permasalahan yang mereka alami? Selain itu, terdapat pula fenomena sejumlah oknum pelajar yang karena kondisinya di luar negeri justru bisa terlibat dengan gerakan-gerakan pro-separatisme. Selain itu, terdapat pula masalah pelecehan seksual yang dialami oleh pelajar.
Di luar permasalahan yang secara khusus ditemukan di masing-masing FGD, terdapat pula temuan masalah yang merata terjadi di seluruh kawasan. Sebut saja permasalahan yang berkaitan dengan agensi pendidikan. Di berbagai negara ditemukan potensi penipuan dan penelantaran yang dilakukan oleh oknum agensi dengan kerugian materiil maupun imateriil yang berbeda-beda dialami oleh korbannya. Menyikapi isu ini, ide yang diusulkan ialah untuk mengadakan semacam lembaga pemerintah yang bertugas untuk benar-benar berfokus kepada para diaspora dari kalangan pelajar. Sebagaimana terdapat lembaga pemerintah khusus yang berfokus pada masalah yang dialami oleh buruh migran.
Selain itu, masalah umum yang ditemukan pula ialah peran perwakilan pemerintah yang dipandang belum optimal. Selain karena ketiadaan Atdikbud di sejumlah negara, juga karena cara pandang negara sendiri terhadap diaspora pelajar. Tiga sesi FGD ini menghasilkan cara pandang bersama bahwa tugas negara sebenarnya bukan sekedar melindungi para pelajar bila terkena permasalahan hukum, tetapi lebih jauh dari pada itu adalah agar para pelajar di luar negeri tidak saja dapat sukses menempuh studinya, tetapi juga hal-hal positif yang dapat diambil dari negara terkait dapat benar-benar dikapitalisir sehingga menjadi kontribusi yang signifikan untuk negeri. Di samping itu, disepakati pula bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang sebenarnya muncul dari pribadi para pelajar itu sendiri yang tidak perlu kehadiran negara di sana.