Komisi Energi - PPI DUNIA

WP Komisi Energi No. 8 tahun 2020

Terdapat segitiga energi di dalam pengelolaan energi suatu bangsa, yaitu: ketahanan energi, kemandirian energi dan kedaulatan energi. Indikator dari negara yang baik tingkat ketahanan energinya yaitu adanya jaminan pasokan energi yang cukup dan berkelanjutan, kemampuan daya beli masyarakat untuk menikmati energi tersebut, ketersediaan infrastruktur dan akses bagi pengguna energi, serta keberpihakan terhadap kondisi lingkungan.

Lalu bagaimana memanfaatkan energi berbasis potensi lokal dan gas bumi untuk masa depan? berikut adalah kajian dari Komisi Energi PPI Dunia yang ditulis oleh Fransesco Redy Karo-Karo dan Wisnu Ananda.

WP-Komisi-Energi-No.-8-tahun-2020

PPI Brief No. 6 / 2020 Komisi Energi

Electricity storage will play a key role in facilitating the next stage of the global energy transition by enabling higher shares of variable renewable electricity, by accelerating off-grid electrification and directly decarbonising the transport sector. Particularly for battery energy storage systems (BES), the capacity in stationary applications is expected to have 17- to 38-fold increase in 2030 compared to 2017. Therefore, how life electric vehicle batteries implementation for stationary energy storage application in Indonesia? Herewith the policy brief written by Gusta Ventura Purba, Member of OISAA Energy Commission 19/20.

PPI-Brief-No-6-2020-Komisi-Energi

PPI Brief No. 5 / 2020 Komisi Energi

Kebutuhan akan sumber daya energi akan terus meningkat dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya kualitas hidup. Kondisi ini memerlukan suatu antisipasi akan ketergantungan energi fosil, terutama wilayah Nusa Tenggara Barat yang memiliki keterbatasan akses dalam pengembangan infrastruktur sumber daya energi primer. Ketersediaan energi fosil yang semakin menipis membuat Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Lalu bagaimana tantangan dan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi NTB mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT)? Berikut adalah kajian dari Imam Wierawansyah Eltara dan Arif Pasadita, Anggota Komisi Energi PPI Dunia 19/20.

PPI-Brief-No-5-2020-Komisi-Energi

PPI Brief No 4 / 2020 Komisi Energi

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan terus meningkat, dan masih didominasi oleh kendaraan BBM. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang begitu tajam, juga memengaruhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut meningkat tajam. Dengan semakin naiknya konsumsi BBM diperlukan produksi minyak yang lebih besar tiap tahunnya, tetapi kenyataannya produksi minyak dalam negeri sejak tahun 2000 sudah menglami penurunan. Sebagai alternatif solusi, Gas bumi merupakan salah satu sumber energi primer yang paling banyak digunakan di dalam negeri setelah minyak bumi dan batu bara, sehingga gas bumi memiliki peranan penting dalam kebijakan bauran energi di Indonesia. Manfaat gas bumi adalah sebagai sumber energi (pembangkit listrik, transportasi, rumah tangga, sektor komersial, dan industri), sebagai bahan baku (pupuk, petrokimia, plastik, methanol dan LPG), sebagai lifting minyak, dan komoditas ekspor (dalam bentuk LNG dan jaringan pipa). Lalu bagaimana penggunaan Gas Bumi untuk masa depan kelistrikan dan kendaraan berbahan bakar gas? Berikut adalah kajian dari Sami Aji, Anggota Komisi Energi PPI Dunia 19/20.

PPI-Brief-No-4-2020-Komisi-Energi

PPI Brief No. 3 / 2020 Komisi Energi

Indonesia perlu lebih menggenjot lagi penggunaan energi terbarukan guna mengejar target bauran energi nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional serta untuk memenuhi target pengurangan emisi karbon sebagaimana komitmen yang telah dibuat dalam Paris Agreement 2015. Berada pada kawasan "Sabuk Sinar Matahari" (Sunshine Belt), Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang dapat dinikmati sepanjang tahun. Lalu bagaimana memanfaatkan potensi energi matahari untuk masa depan energi Indonesia? Berikut adalah hasil kajian dari David Firnando Silalahi, Anggota Komisi Energi PPI Dunia 19/20.

PPI-Brief-No-3-2020-Komisi-Energi

Komisi Energi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia bekerjasama dengan Energy Academy Indonesia (Ecadin) menghadirkan diskusi publik melalui kegiatan Simposium “Young Professional for Sustainable Energy” pada Hari Sabtu, 4 Mei 2019, di TU Delft, Delft, Belanda. Acara ini bertujuan unuk mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional berbasis kualitas dan berkelanjutan di sektor energi yang dimotori oleh profesional-profesional muda Indonesia.

Delft, 4 Mei 2019. Komisi Energi PPI Dunia bekerjasama dengan Energy Academy Indonesia (Ecadin) menggelar Simposium “Young Professional for Sustainable Energy” pada Hari Sabtu, 4 Mei 2019, di TU Delft, Delft, Belanda. Simposium ini merupakan sebuah arena dimana para expert terpilih dari bidang-bidang yang berkaitan dengan energi berkelanjutan memberikan presentasi dan berdiskusi interaktif dengan mahasiswa Indonesia di luar negeri dan diaspora Indonesia yang memiliki ketertarikan maupun yang sedang berkarya di sektor energi.

Avianto Nugroho selaku Ketua Komisi Energi PPI Dunia mengatakan bahwa acara ini dihadiri oleh hampir 100 orang peserta yang setidaknya datang dari tujuh (7) negara, yaitu Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Spanyol, Latvia, dan Indonesia, dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman kerja. Selain untuk menambah pengetahuan di bidang energi, yang menjadi motivasi para peserta datang ke acara tersebut diantaranya untuk memperluas jaringan hingga untuk mencari topik penelitian bagi studi mereka.

Adapun materi yang disajikan dalam acara ini merupakan perpaduan antara “Circular Economy” dan “Materials & Applications” di sektor energi yang disampaikan pada Plenary Session dan Expert Discussion. Grace Triana Perangin Angin, Wakil Ketua Komisi Energi PPI Dunia, menambahkan bahwa antusiasme peserta untuk berpartisipasi aktif dalam simposium ini sangat tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab di program Plenary Session dan juga banyaknya peserta yang menyampaikan pendapat serta masukannya saat sesi Expert Discussion.

Acara dibuka oleh Fikry Cassidy selaku Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag, dengan rangkaian penyampaian materi dimulai oleh pembicara utama Halim Sari Wardana, Sekretaris Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Sedangkan pada Plenary Session & Expert Discussion, pemateri-pemateri adalah expert pilihan dari pelaku dunia usaha energi, yaitu

General Manager Safety & Environment for Technology Organisation Shell, Rihard Pasaribu,

CEO PT Radiant Utama Interinsco Tbk, Sofwan Farisyi,

Managing Director of Akuo Energy Indonesia, Refi Kunaefi,

Manager of New Investment Department PT Rekayasa Industri, Aditya Farhan Arif, dan Grace Triana Perangin Angin selaku Chief Lentera Bumi Nusantara,

komunitas yang diwakili oleh Ichsan dari KOPETINDO dan METI/IRES

dan Desti Alkano dari Ecadin

serta Avianto dari Komisi Energi PPI Dunia,

dan akademisi yangdiwakili oleh Profesor Bayu Jayawardhana dari Universitas Groningen selaku Co-founder Ocean Grazer BV.

Syarif Riyadi, Co-founder Ecadin, menambahkan harapannya agar acara ini dapat menjadi sarana menciptakan berbagai jenis kolaborasi dalam mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan agenda-agenda pembangunan ekonomi nasional berbasis kualitas dan berkelanjutan di sektor energi yang dimotori oleh profesional-profesional muda Indonesia.

Oleh: Hadi Prasojo, MSc Student in Economic Analysis, Corvinus University of Budapest, Komisi Ekonomi PPI Dunia

Pendahuluan dan latar belakang pelaksanaan webinar

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global saat ini yang disebabkan oleh kenaikan suhu bumi. Kerjasama antar negara dibutuhkan dalam upaya mereduksi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang menyebabkan terjadinya kenaikan suhu bumi ini. Dalam Persetujuan Paris yang dilaksanakan tahun 2015, masing-masing negara termasuk Indonesia telah menentukan kontribusinya dalam upaya mereduksi emisi GRK melalui dokumen Nationally Determined Contributions (NDCs). Untuk mewujudkan target reduksi emisi GRK yang tercantum dalam dokumen NDCs, dibutuhkan berbagai aksi mitigasi di berbagai sektor, termasuk opsi implementasi instrumen yang telah berkembang di negara-negara lain yaitu Instrumen Berbasis Pasar (IBP) / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim.

Instrumen Berbasis Pasar (IBP) / carbon pricing merupakan salah satu instrumen dalam prinsip ekonomi untuk menginternalisasikan eksternalitas negatif dari aktivitas manusia berupa emisi GRK. Melalui instrumen ini diharapkan membuat manusia selaku aktor ekonomi melakukan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan adanya biaya dari emisi GRK. Indonesia sendiri pun telah memiliki pengalaman implementasi IBP yaitu melalui program Clean Development Mechanism (CDM) yang juga penting untuk menjadi pembelajaran. Selain itu, saat ini Indonesia juga telah didukung dengan adanya PP No. 46 / 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) yang termasuk di dalamnya terdapat mandat pengembangan sistem perdagangan emisi serta Perpres No. 77 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga didukung oleh World Bank melalui Partnership for Market Readiness (PMR) Indonesia dalam melakukan kajian mengenai opsi-opsi carbon pricing ke depannya, termasuk persiapan dan uji coba, serta pemantauan pada beberapa sektor.

Oleh karena itu, Komisi Ekonomi dan Komisi Energi PPI Dunia bekerjasama menyelenggarakan Webinar ini untuk memberikan pengetahuan serta diskusi yang dapat membahas tantangan dan prospek penerapan IBP / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Selain itu, webinar yang dilaksanakan pada 22 Desember ini juga

dilaksanakan dengan tujuan menyemarakan momentum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP 24 yang terlaksana seminggu sebelumnya yaitu 3-14 Desember 2018 di Katowice, Polandia.

Pelaksanaan dan intisari webinar

Webinar yang berlangsung selama 1 jam 22 menit ini dihadiri oleh dua orang narasumber yaitu Pak Andi Samyanugraha (Carbon Market Expert di Partnership for Market Readiness Indonesia) dan Pak Arief Anshory Yusuf (Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran).

Narasumber pertama, Pak Andi Samyanugraha, membahas mengenai gambaran umum IBP / carbon pricing serta kondisi saat ini di Indonesia. Beberapa poin penting intisari yang disampaikan oleh Pak Andi Samyanugraha diantaranya:

Berdasarkan survey persepsi masyarakat yang dilakukan oleh PMR Indonesia, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal pasar karbon, sehingga diperlukan lebih banyak sosialisasi dan uji coba terbatas (pilot).
Definisi pasar karbon, dimana hal yang diperdagangkan pada pasar karbon, adalah hak untuk mengemisikan serta hak atas penurunan emisi GRK. Pembentuk kebutuhan (demand) pasar karbon berupa kewajiban ataupun keinginan untuk menurunkan emisi GRK.
Gap tingkat emisi GRK global yang besar masih terjadi untuk mencapai ambisi penurunan 2^oC terlebih 1.5^oC jika dibandingkan dengan agregat hasil aksi mitigasi dari yang telah disampaikan negara-negara berdasarkan Paris Agreement melalui NDC. Oleh karena itu, pasar karbon sangat dibutuhkan untuk mencapai ambisi tersebut melalui cara yang lebih cost effective dari sisi fleksibilitas.
Jenis instrumen pasar karbon, diantaranya:
Sistem perdagangan emisi, melalui adanya batas emisi (cap) sehingga terdapat perusahaan yang memiliki surplus maupun kebutuhan kuota yang nantinya dapat diperdagangkan. Secara profil mungkin perusahaan tertentu lebih mudah dalam menurunkan emisi sedangkan lainnya lebih sulit, itulah yang menyebabkan kebijakan carbon pricing lebih cost effective dilihat secara agregat jika dijumlah. Dibanding jika perusahaan dipaksa untuk mencapai batas emisi melalui regulasi command and control yang nanti akan menimbulkan cost yang lebih besar. Yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah berapa batas emisi / cap yang sesuai. Adapun pengalaman negara lain mengawalinya dengan batas yang longgar kemudian akan turun sedikit demi sedikit sehingga teknologi rendah karbon akan memiliki demand.
Skema crediting berupa offset atau penurunan emisi GRK dari hasil suatu kegiatan aksi mitigasi, yang kemudian penurunan emisi ini (kredit karbon) lah yang diperjualbelikan. Contoh kegiatan dari skema ini adalah yang pernah Indonesia lakukan diantaranya Clean Development Mechanism (CDM), Joint Crediting Mechanism (JCM), dan Verified Carbon Standard (VCS).
Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pasar karbon adalah harga karbon. Berdasarkan pengalaman dari tahun 2008-2012, banyak proyek Indonesia yang tergabung di CDM karena harga karbon relatif bagus dimana mayoritas kredit karbon tersebut dijual ke Eropa. Namun begitu tahun 2010 hingga selanjutnya, harga karbon di Eropa turun dikarenakan adanya surplus, kemudian juga adanya regulasi pada tahun 2012 dimana EU tidak akan menerima lagi karbon credit CDM dari negara berkembang non-LDC (less develop country).
Kaitan pasar karbon dengan kebijakan nasional apakah berdasarkan kewajiban / sukarela. Berdasarkan pengalaman negara lain, umumnya menggunakan kebijakan kewajiban penurunan emisi GRK dari pemerintah, karena jika dengan cara sukarela maka volumenya akan tidak banyak.
Pembeli hak yang diperdagangkan di pasar karbon Indonesia harus diperhitungkan dengan baik. Berdasarkan Paris Agreement, setiap negara memiliki kewajiban penurunan emisi, hal ini berbeda dengan Protokol Kyoto yang hanya mewajibkan negara maju. Jika pembeli adalah pihak luar negeri, konsekuensinya adalah perlu adanya corresponding adjustment (pencatatan penurunan emisi yang dijual dihitung sebagai penurunan emisi pembeli) supaya tidak terjadi adanya double counting. Tentunya penting untuk memperhitungkan dengan baik karena Indonesia pun perlu untuk mencapai target nasional. Sehingga pasar karbon internasional ada baiknya hanya untuk aksi mitigasi berbiaya tinggi, adapun aksi mitigasi dengan biaya rendah hingga menengah cukup dicakup pada instrumen domestik.
Ada beberapa opsi terkait hal-hal yang perlu dilaksanakan sekarang diantaranya mengawali pengembangan pasar karbon bilateral / multilateral, mempersiapkan kebijakan pembatasan emisi, dll.

Adapun narasumber kedua, Pak Arief Anshory Yusuf, membahas mengenai pembelajaran dampak ekonomi dan sosial yang dapat diambil dari studi pemodelan. Beberapa poin penting dan intisari yang disampaikan oleh Pak Arief Anshory Yusuf diantaranya:

Kelebihan dari studi menggunakan teknis pemodelan adalah kemampuan untuk menguji efektivitas kebijakan dengan mengisolasi dampak faktor lain (ceteris paribus). Selain itu, melalui teknis pemodelan ini dapat dilakukan pula perbandingan dampak ekonomi, sosial, maupun tingkat emisi melalui data aktual dan counterfactual jika tidak dilakukan kebijakan carbon pricing tersebut.
Dari perspektif teori ekonomi, perubahan iklim adalah contoh kegagalan pasar dalam menyediakan global public good, yaitu masalah yang dihadapi secara kolektif namun tidak dapat diselesaikan oleh satu negara. Atau bisa disebut dengan eksternalitas global, dimana semua negara harus bergerak bersama untuk menemukan solusinya.
Manfaat dan biaya dari pelaksanaan carbon pricing memang terlihat memberatkan pada kondisi saat ini. Namun jika dihitung menggunakan cost benefit analysis standard dengan tingkat diskonto normal, manfaat sebenarnya untuk masa depan baik ratusan hingga ribuan tahun ini akan terlihat.
Reformasi carbon pricing sering gagal karena adanya narasi konflik dari sisi ekonomi politik, serta antara agenda mitigasi dan agenda lain yang juga urgent seperti pertumbuhan ekonomi ataupun pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Umumnya kelompok yang dirugikan sering berhasil membajak agenda reformasi ini. Oleh karena itu, sangat relevan untuk dilakukan analisis dampak sosial untuk melihat siapa saja pihak-pihak yang dirugikan maupun diuntungkan sehingga nantinya bisa menjadi strategi menghadapi tantangan ekonomi politik.
Ada berbagai model yang dapat digunakan untuk studi, salah satunya Computable General Equilibrium (CGE) yaitu model makroekonomi berbentuk persamaan-persamaan matematika dengan basis teori-teori mikroekonomi yang bisa diagregasi ke tingkat nasional dengan cukup detail pada tiap sektor. Untuk studi pemodelan terkait carbon pricing, maka di dalam model tersebut juga mencakup carbon accounting dan taxation / pricing serta variabel-variabel dampak sosial.
Pelajaran yang dapat diperoleh dari studi pemodelan terkait carbon pricing diantaranya:
- Kebijakan carbon pricing memang cenderung untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi, namun besarannya tidak terlalu signifikan. Apalagi bila kebijakannya berupa carbon tax yang memiliki revenue recycling. Hal ini juga belum memperhitungkan ancillary benefit, contohnya dari sisi kesehatan.
- Dampak dari kebijakan carbon pricing tidak akan dirasakan sama oleh berbagai masyarakat, sehingga penting untuk melakukan analisis distribusi dampak dalam konteks ekonomi politik.
- Carbon pricing berdampak negatif cukup besar pada sektor tertentu misalnya sektor energi intensif yang umumnya padat modal dan kepentingan. Sehingga secara tidak langsung, para pemilik modal ini lah yang lebih banyak dirugikan dibandingkan dengan tenaga kerja. Perlu dipertimbangkan bahwa kekuatan lobi pemodal yang lebih kuat bisa mempengaruhi implementasi kebijakan.
- Dampak distribusional secara teori bersifat regresif dimana lebih berpengaruh pada masyarakat miskin terutama negara maju. Jika disimulasikan dengan data Indonesia, justru menunjukkan hal yang sebaliknya atau lebih progresif. Hal ini dikarenakan kebutuhan energi masyarakat miskin Indonesia tidak banyak, sehingga justru dapat mengurangi dampak ketimpangan vertikal. Inflasi yang lebih tinggi juga terjadi terutama pada komoditas yang dikonsumsi masyarakat kaya (tripple dividend dengan equality enhancing).
- Dari sisi sektor kehutanan, menghindari deforestasi merupakan aksi mitigasi yang lebih murah dibanding sektor energi. Namun tantangannya juga besar terkait penghitungan baseline, penambahan (additionality), dan kebocoran (leakage).
- Berdasarkan pemodelan, moratorium / menahan deforestasi (termasuk pengalihgunaan lahan hutan menjadi perkebunan seperti kebun sawit) akan berdampak negatif terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Namun transfer internasional (misalnya REDD+) berpotensi untuk mengkompensasi dampak negatif terhadap kesejahteraan (minus ancillary benefit).
- Dampak moratorium / menahan deforestasi juga dengan mekanisme transfer internasional akan berdampak tidak seimbang antar daerah di Indonesia.
Beberapa aksi strategi yang bisa disimpulkan terkait penerapan kebijakan carbon pricing diantaranya:
Mempelajari siapa winner and loser karena aspek ekonomi politik lah yang merupakan kunci. Karena nanti pada akhirnya, proses politik yang akan menentukan terlaksana atau tidaknya kebijakan ini.
Edukasi dan komunikasi kepada publik, karena sistem demokrasi membutuhkan dukungan publik. Populisme ke arah yang lebih baik tidak hanya dengan nalar, namun juga dengan emosi melalui ilmu-ilmu komunikasi. Serta perlunya penganggaran edukasi publik secara proporsional dari revenue recycling. Selanjutnya masyarakat perlu untuk dilibatkan lebih misalnya melalui adanya polling dalam rangka penyerapan aspirasi untuk meningkatkan sense of belonging.
Pelaksanaan target timeline terukur dan bertahap dengan menggunakan regulasi / UU untuk mengunci jebakan siklus tahun politik.

Setelah pembahasan dari dari kedua narasumber, diadakan juga sesi diskusi serta tanya jawab. Pembahasan mencakup berbagai topik diantaranya tren pasar karbon saat ini yang masih belum mencakup skala global; target zero emission di negara-negara maju; kerangka kebijakan/peraturan di Indonesia; isu pandangan politik Amerika Serikat; hingga pilihan rasional dari masing-masing negara melaksanakan green economy untuk keperluan domestiknya.

Penutupan dan Rekomendasi Webinar

Secara umum webinar ini telah memberikan pengetahuan serta diskusi yang membahas tantangan dan prospek penerapan IBP / carbon pricing untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Adapun ke depannya tim pelaksana dari Komisi Ekonomi dan Komisi Energi PPI Dunia berencana akan mempelajari pengalaman yang telah dilakukan oleh European Union melalui EU-ETS yang kemudian akan melengkapi pembahasan yang telah ada dan akan dituliskan pada Policy Brief.

Link Webinar di Youtube PPI TV:

Tim Pengarah dan Pelaksana:

Pengarah:
Hadied Safarayuza (Ketua Komisi Ekonomi / PPI Hongaria)
Avianto Nugroho (Ketua Komisi Energi / PPI Jerman)
Leonardus Meta Noven Hendranto (Komisi Ekonomi / PPI Finlandia)

Pelaksana :
Hadi Prasojo (Komisi Ekonomi / PPI Hongaria)
Laode Marzujriban (Komisi Energi / PPI Belanda)
Sandy Nofyanza (PPIA Australia)

Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia menerbitkan PPI Brief No. 2, Edisi November 2018. PPI Brief edisi ini ditulis oleh Aldin Adrian (Anggota Komisi Energi PPI Dunia) yang berisi analisis tentang pengembangan Gas Metana Batubara sebagai potensi energi baru terbarukan di Indonesia.

Menurut Aldin, Dewan Energi Nasional telah menyusun diversifikasi energi nasional hingga tahun 2050, dan Energi baru terbarukan (EBT) diproyeksikan mampu memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi. Gas Metana Batubara atau Coalbed methane (CBM) menjadi salah satu andalan EBT. Namun, menurut Kandidat PhD dari McGill University ini, produksi listrik dari CBM diragukan pertumbuhannya untuk mencapai target bauran energi nasional

Aldin berargumen bahwa tantangan pengembangan energi baru di Indonesia, secara lebih spesifik Gas Metana Batubara (Coalbed Methane) memerlukan koordinasi kebijakan yang lebih terarah, sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber energi tidak terbarukan. Ada tiga tantangan yang dicatat oleh Aldin, yaitu (1) tantangan pada eksplorasi dan pembebasan lahan, (2) aspek teknis pada proses dewatering (proses pengeringan sumur produksi), dan (3) rezim fiskal. Koordinasi kebijakan yang lebih efektif diperlukan untuk merespons beberapa tantangan tersebut.

PPI Brief ini diharapkan bisa memberikan beberapa insight kebijakan, terutama bagi Kementerian/Lembaga yang berada di sektor energi dan sumber daya mineral, untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia, sebagai perwujudan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Policy Brief No. 2 Download

Policy-Brief-No.-2

PPI Brief No. 2/November 2018 ini bisa diakses dibawah ini :

Policy-Brief-No.-2

Editor PPI Brief nomor ini: Ahmad Rizky M. Umar, Bening Tirta Muhammad, Nur Hasan, Angga Fauzan (Design)

Tim Kajian Nuklir PPI Dunia

Kami dari PPI Dunia membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengkaji teknologi nuklir. Tim tersebut beranggotakan 32 orang yang terdiri dari pelajar dan alumni PPI Dunia dari berbagai latar belakang negara studi. Tim ini bertugas untuk menggali pemahaman yang utuh terkait bahaya dan potensi teknologi nuklir berdasarkan perkembangan iptek global terkini. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh seputar teknologi nuklir, tim kajian nuklir PPI Dunia menggali sedalam mungkin perkembangan dan pemanfaatan luas teknologi nuklir di berbagai negara lain tempat kami masing-masing menempuh studi. Hasil informasi yang kami peroleh kemudian kami kaji bersama dengan dibandingkan pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir nasional.

Menurut kajian yang telah kami lakukan, berbagai kendala yang berkembang dalam perkembangan nuklir nasional banyak disebabkan karena kekurangakuratan informasi seputar nuklir yang beredar di masyarakat luas dibandingkan dengan perkembangan iptek pernukliran global terkini. Ketidaktahuan secara utuh terkait nuklir diduga menjadikan teknologi ini terhambat penerimaannya oleh masyarakat luas di tanah air.

Di sisi lain, harapan atas potensi pemanfaatan nuklir oleh para pelajar Indonesia di luar negeri cukuplah besar. Berdasarkan survey kami atas 566 pelajar Indonesia yang tersebar di 48 negara, diketahui bahwa hanya 4,5% dari responden kami yang menyatakan sama sekali tidak berminat terhadap potensi aplikasi nuklir di bidang apapun. Sementara 28.5% responden menyatakan tertarik pada teknologi nuklir di bidang energi dan 67% responden menyatakan tertarik pada pemanfaatan teknologi nuklir di bidang-bidang non-energi. Seperti pada bidang medis (radio farmaka, radio terapi), bidang lingkungan, bidang industri, bidang pertanian, infrastruktur dan bidang industry manufaktur. Dari survey tersebut juga diketahui bahwa mayoritas responden (66%) beranggapan bahwa energi nuklir paling efisien dibanding energi alternatif lain yang tersedia. Lebih jauh, 57% dari responden kami menyatakan setuju bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi nuklir dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional (pembangkit listrik tenaga nuklir).

Dialog dan Kunjungan Tim Kajian Nuklir PPI Dunia Ke Instalasi Nuklir Nasional

Demi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh atas perkembangan teknologi nuklir nasional, pada hari rabu, 23 Agustus 2017 dari jam 09.00 hingga pukul 12.30 perwakilan tim kajian nuklir PPI Dunia beserta rombongan mengadakan kegiatan kunjungan kerja ke reaktor nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang berlokasi di Serpong, Banten. Peserta dikhususkan bagi para pelajar yang tengah menempuh studi di luar negeri maupun baru saja lulus. Selain itu dibuka juga beberapa kuota undangan terbatas untuk pelajar di dalam negeri melalui jalur rekomendasi dan pihak pers mitra PPI Dunia untuk keperluan peliputan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini hadir rekan-rekan kami para mahasiswa maupun alumni dari Belanda, Rusia, China, Iran, Italia, Romania, LIPI, pihak pers, komunitas muda nuklir nasional dan rekan-rekan dari Universitas Pertahanan. Total jumlah peserta sebanyak 25 orang dipimpin oleh Dwi Rahayu dari PEMIRA Rusia yang pada kesempatan ini sekaligus berperan sebagai ketua tim kajian nuklir PPI Dunia.

Acara ini terdiri dari dialog interaktif dengan ahli nuklir BATAN, penjabaran mengenai hasil produk penelitaian nuklir dari BATAN yang sudah ada, kunjungan langsung ke reaktor (laboratorium) nuklir serpong serta diskusi tentang pemanfaatan teknologi nuklir yang sudah dilakukan di negara lain dan yang tengah dilakukan di Indonesia.

Kunjungan kami disambut oleh Adipurwa sebagai Kepala Subbid Edukasi Publik BATAN serta tim petugas layanan informasi BATAN. Pada pertemuan tersebut disajikan sejarah perkembangan nuklir nasional. Adipurwa menjelaskan bahwa titik awal perkembangan ketenaganukliran nasional telah ada semenjak era presiden pertama Indonesia, presiden Soekarno di tahun 1954. Pada tahun tersebut presiden Soekarno membentuk Panitia Negara yang bertugas melakukan penyelidikan adanya kemungkinan sisa zat radioaktif di wilayah NKRI akibat uji coba persenjataan. Panitia Negara inilah yang kemudian menjadi cikal bakal BATAN. Perkembangan teknologi nuklir nasional terus mengalami pasang surut seiring dinamika politik yang ada. Pada kesempatan tersebut turut dijelaskan juga standar keamanan berlapis yang diterapkan di seluruh fasilitas nuklir nasional. Demi menjamin tingkat keamanannya, sistem keamanan ini distandardisasi menurut standar internasional yang rutin diinspeksi berkala oleh Badan Atom Internasional (IAEA).

Melalui kunjungan ini kami mengetahui bahwa teknologi nuklir memiliki potensi besar dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional maupun secara strategis mendukung program-program pembangunan nasional sektor non-energi. Sebagai informasi Reaktor G.A. Siwabessy di serpong memiliki kapasitas maksimal sebesar 30 megawatt yang difungsikan sebagai reaktor riset untuk berbagai keperluan penelitian. Sampai dengan saat ini, BATAN telah mampu menghasilkan beberapa produk terkait teknologi nuklir bernilai ekonomi tinggi yang aman dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Turut dipaparkan juga bagaimana teknologi tersebut sudah dimanfaatkan secara luas oleh negara-negara lain seperti di Vietnam, Jepang, Pakistan, India dan Amerika dalam mendukung sektor pertanian, industri pangan dan industri kesehatan mereka.

Pemanfaatan Teknologi Nuklir Nasional Kini dan Potensi Masa Depannya

Saat ini BATAN mengelola tiga buah reaktor nuklir riset di Indonesia. Yaitu instalasi reaktor nuklir Kartini di Jogjakarta, Instalasi reaktor nuklir Triga di Bandung dan Instalasi reaktor nuklir G.A. Siwabessy di Serpong. Sebagai catatan, reaktor G.A. Siwabessy ini sendiri merupakan salah satu reaktor nuklir riset terbesar yang ada di Asia.

Turut diuraikan juga oleh pihak BATAN potensi pemanfaatan nuklir di masa depan dari fasilitas-fasilitas nuklir yang telah dimiliki BATAN saat ini. Untuk dapat menyebarluaskan manfaat teknologi nuklir nasional yang sudah berkembang ini, maka didirikanlah PT. INUKI. PT INUKI adalah BUMN mitra usaha BATAN yang memproduksi teknologi nuklir secara komersial untuk dapat dimanfaatkan masyarakat luas.

Beberapa teknologi nuklir yang sudah terbukti dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam bidang berikut:

Riset dan studi tapak sumber energi terbarukan;
Pemuliaan benih unggul tanaman pertanian;
Pembuatan isotop untuk produk obat-obatan;
Irradiasi gamma untuk pengawetan bahan makanan;
Irradiasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dll.

Menganalisa potensi besar yang dimiliki teknologi nuklir nasional, pemanfaatan luas teknologi ini di tanah air kami nilai belum cukup maksimal. Kepemimpinan nasional yang kuat dan penyebaran informasi yang utuh seputar teknologi ini ke masyarakat luas dapat menjadi solusi dari situasi ini. Program edukasi nuklir yang transparan dan mudah dipahami oleh generasi muda bangsa dapat menjadi solusi agar pemanfaatan potensi teknologi nuklir yang sudah ada tidak ditakuti secara berlebihan ataupun disalahpahami oleh masyarakat luas.

Dengan perkembangan teknologi global terbaru dan kemampuan para ilmuwan BATAN yang ada sekarang, keamanan dan potensi instalasi nuklir nasional yang ada sudah semakin baik. Perkembangan teknologi global kini juga turut menjadikan teknologi nuklir memiliki manfaat yang semakin beragam dan strategis untuk kemajuan suatu bangsa. Atas pertimbangan itu kami Tim Kajian Nuklir PPI Dunia menilai Indonesia sudah bisa mulai melirik serta mengambil manfaat nyata dari teknologi nuklir yang ada dalam konteks sektor energi maupun bidang non-energi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ke depan, kami dari pihak tim kajian nuklir PPI Dunia akan terus mendalami perkembangan potensi teknologi nuklir nasional dan global terkini serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan luas masyarakat bangsa Indonesia. Kami tim kajian nuklir PPI Dunia mendukung agar potensi nuklir nasional di berbagai bidang dapat terus digali dan secara terukur dapat disebarluaskan pemanfaatannya sebagai bagian dari pembangunan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Jakarta, 30 Agustus 2017

Tim Kajian Nuklir PPI Dunia

Press release lengkap bisa diunduh dalam link berikut

Sebuah teknologi yang bernama nuklir, sering dikenal orang sangat menakutkan karena mempunyai sejarah yang cukup kelam dalam perang dunia. Namun, sekarang ini teknologi nuklir tumbuh dewasa dengan menebarkan manfaat untuk kemaslahatan umat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa temuan dan penelitian dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam bidang energi, teknologi nuklir juga dimanfaatkan dalam bidang non energi yang salah satunya ialah bidang pertanian. Salah satu pemanfaatan nuklir dalam bidang pertanian ialah digunakannya teknologi nuklir untuk membuat biofertilizer yang merupakan hasil kolaborasi dari Food Agriculture Organization (FAO) dengan International Atomic Energy Agency (IAEA). Kolaborasi ini menghasilkan teknologi nuklir untuk bidang pertanian, salah satunya ialah nuclear biofertilizer atau pupuk hayati dari hasil teknologi nuklir.

Kegunaan teknologi nuklir dalam pupuk hayati lebih mengarah pada cara mensterilisasi mikroba dalam bahan pembawa. Bahan pembawa sangat penting dalam memproduksi pupuk hayati karena mengandung mikroba bawaan dalam jumlah yang sangat banyak hingga 10⁶ sel/gram bahan pembawa bahkan lebih (Enjelia, 2011). Sterilisasi dilakukan untuk mengurangi atau membunuh jumlah mikroba bawaan (indigenus). Karena itu lah sterilisasi mutlak harus dilakukan agar dapat menyortir bahan pembawa yang diinginkan. Mensterilisasi dengan iradiasi gamma dirasa lebih baik, lebih irit dan praktis dari pada dengan menggunakan autoklaf yang selama ini digunakan. Dengan menggunakan iradiasi gamma, prosesnya membuat hampir tidak ada perubahan sifat fisik dan kimia pada materialnya. Sedangkan sterilisasi menggunakan autoklaf, beberapa material dapat mengubah sifatnya sehingga berefek samping akan dapat menghasilkan zat beracun bagi strain bakteri (FNCA, 2005).

Penelitian tentang nuclear biofertilizer secara konsisten diteliti oleh banyak negara yang tergabung dalam Forum for Nuclear Cooperation Asia atau FNCA, yaitu Jepang, Australia, Bangladesh, China, Indonesia, Kazakhstan, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2014, FNCA menginformasikan fakta-fakta positif atas penggunaan nuclear biofertilizer. Di China, pupuk hayati dari hasil teknologi nuklir berpengaruh pada peningkatan hasil panen. Pupuk hayati berpengaruh meningkatkan bobot segar dan bobot kering jagung hingga 91,8% dan 211,8% dibandingkan dengan kontrol. Di Mongolia, pengaruh pupuk hayati dari teknologi nuklir dengan memanfaatkan Aspergillus niger berpengaruh pada peningkatan hasil biji bunga matahari sebesar 59,8% bila dibandingkan dengan tanaman kontrol. Di provinsi Shandong, penggunaan pupuk hayati pada budidaya tomat dapat meningkatkan hasil hingga 35% dari tanaman control (FNCA, 2016).

Di Indonesia, penelitian tentang hal ini dikembangkan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang biasa disebut BATAN. BATAN telah meriset dan memperoleh mikroba yang membuat tanah lebih mampu menangkap nitrogen dan membuatnya menjadi subur. Mikroba itu bernama Azospirillum disterilisasi dengan radiasi sinar gamma dari Cobalt 60 yang kemudian akan menjadi suatu produk pupuk hayati dari nuklir. Hasil proyek ini dimulai sejak tahun 2001 dan sudah menghasilkan isolat unggul pupuk hayati. Pengaplikasian sudah digunakan pada berbagai komoditas pertanian seperti jagung, salada, bukis, brokoli, sawi, cabe dan keberhasilannya meningkatkan komoditas pertanian (Kompas, 2009).

Pemberian inokulan berbasis kompos teriradiasi dengan bioaktif berupa kombinasi isolat Azotobacter sp. (KDB2), Bacillus sp. (KLB5+BM5+KBN1) dan Trichoderma sp. (KLF6), dapat meningkatkan serapan hara N dan P. Penggunaan ini sebagai biofertilizer yang mampu meningkatkan tinggi tanaman sekitar 23,64%, bobot kering berangkasan tanaman 63,62%, bobot hingga 29,41%, dan produksi tongkol segar jagung manis hingga 29,35% (Mulyana dan Dadang, 2012).

Maka dari itu, peran teknologi nuklir dalam pupuk hayati ini perlu dikembangkan secara konsisten. Selain cukup efektif, metode ini juga dapat mendukung pertanian berkelanjutan, dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang merugikan lingkungan, serta dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Jika kombinasi riset antara bidang pertanian dengan bidang nuklir ini terus digalakkan, besar harapan kedepan akan muncul penemuan-penemuan yang lebih dari sekarang.

Hambatan yang terjadi selama ini tidak hanya dalam hal terbatasnya teknologi di Indonesia, namun juga dari segi sosial akan penerimaan nuklir di kalangan masyarakat Indonesia serta pengedukasian dikalangan petani terkait nuclear biofertilizer. Faktanya petani sampai saat ini masih menggunakan metode lama yang dianggap menguntungkan pada masa kini dan tidak untuk masa depan. Padahal cara-cara lama seperti menggunakan pupuk anorganik dapat berakibat buruk di masa yang akan datang. Penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus dapat mengeraskan tanah, mengurangi kesuburan tanah, memperkuat pestisida, mencemari udara dan air, melepaskan gas rumah kaca sehingga dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan manusia (Zaman et al., 2017).

Di sinilah peran pemanfaatan teknologi nuklir untuk pengembangan pupuk hayati menjadi penting. Adanya pupuk hayati dari hasil teknologi nuklir ini akan dapat memacu hasil produksi pertanian dan juga mampu mengurangi hal-hal buruk dari sector pertanian yang dapat terjadi di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Enjelia. 2011. Penggunaan Sterilisasi Iradiasi Sinar Gamma Co-60 dan Mesin Berkas Elektron pada Viabilitas Inokulan dalam Bahan Pembawa (Kompos dan Gambut). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Available at http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46875/A11enj.pdf;jsessionid=E65EEBEC8E7DCC93645679147ECD1A70?sequence=1

FNCA. 2005. FNCA Biofertilizer Newsletter 6. Available at http://www.fnca.mext.go.jp/english/bf/news_img/nl06.pdf

FNCA. 2016. FNCA Biofertilizer Newsletter 14. Available at http://www.fnca.mext.go.jp/english/bf/news_img/nl14.pdf

Kompas. 2009. Pupuk Radiasi Nuklir Tingkatkan Produktivitas Pertanian. Available at http://sains.kompas.com/read/2009/02/23/1744399/pupuk.radiasi.nuklir.tingkatkan.produktivitas.pertanian

Mulyana, N dan Dadang Sudrajat. 2012. Formulasi Inokulan Konsorsia Mikroba Rhizosfer Berbasis Kompos Teriridiasi. Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi. BATAN. Available at http://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/BP_12.pdf

Zaman, S. Prosenjit. P dan Abhijit Mitra. 2017. Chemical Fertlizer. Available at https://www.researchgate.net/profile/Abhijit_Mitra3/publication/265968789_CHEMICAL_FERTILIZER_By/links/54227bb60cf238c6ea67a7b4/CHEMICAL-FERTILIZER-By.pdf

Oleh : MUHAMAD SYAIFUDIN

Diperiksa oleh : Erwin Fajar, M. Mahfuzh, Dwi Rahayu

Tim Kajian Nuklir PPI Dunia – Divisi Non Energi