Category: Pojok Opini

Michael Shattock dalam bukunya, Managing Successful University (2010) mengatakan bahwa sebenarnya peta persaingan universitas itu mirip dengan peta persaingan tim sepak bola. Pandangannya ini dikuatkan dengan klasemen ranking universitas baik di dunia maupun di Inggris yang jadi negara dimana Shattock melakukan penelitian.

Tim sepak bola besar yang punya sejarah panjang seperti Manchester United & Liverpool akan dengan mudah menarik talenta terbaik, karena mereka ingin berinteraksi dengan sesama kolega dengan level tertingginya, mendapatkan kebanggaan bermain dan tercatatat dalam sejarah klub. Demikian juga Cambridge dan Oxford, tanpa butuh pemasaran, semua talenta terbaik peneliti dan akademisi akan dengan sendirinya tersedot magnet untuk berkumpul disana dan mendapatkan pride menjadi bagian dari sejarah panjang dari universitas tersebut.

Pendapatan klub besar pun dengan sendirinya besar, dikarenakan reputasi yang dibangun melalui prestasi dan sejarah klub membuat jumlah fans fanatik mereka sangat banyak. Fans yang banyak menciptakan pasar bagi tiket maupun merchandise, dan juga membuat pihak sponsor dengan mudah mendanai klub.

Universitas dengan reputasi tinggi pun demikian. Dana penelitian dengan mudah didapatkan karena sejarah panjang dari kualitas peneliti dan penelitian yang mereka lakukan. Kualitas dari lulusan, serta reputasi dari para alumni terkenal menambah reputasi univeritas, dan dengan sendirinya membuat para calon mahasiswa terbaik berlomba masuk perguruan tersebut. Sebagaimana para fans fanatik, mereka rela membayar mahal untuk bisa mendapatkan pembelajaran terbaik plus reputasi sebagai bagian dari universitas tersebut. Bahkan alumninya pun juga dengan senang hati bersedia menjadi penyumbang bagi dana abadi yang dibuat untuk mengelola universitas.

Universitas kecil hampir bisa dikatakan tidak punya sesuatu yang bisa dibuat bersaing head to head terhadap para universitas besar ini. Sebagaimana klub bola kecil, mungkin satu musim mereka bisa menjadi juara (contoh kasus: Blackburn Rovers/Leicester City), tapi tahun berikutnya para pemain bintang (beserta pelatihnya) segera jadi rebutan klub besar yang bersedia membayar dengan harga transfer dan gaji tinggi, serta pride sebagai bagian dari klub besar.

Akademisi universitas pun kira-kira seperti itu. Kita saat ini sedang diributkan ingin menjadi Entrepreneurial University, padahal lima universitas yang menjadi role model dari buku fenomenal karangan Clark Burton tersebut sekarang tak beranjak dari universitas kelas menengah, bahkan termasuk termasuk universitas dimana Shattock (dulu) bekerja, beberapa malah tenggelam dan kehilangan arah strategi. Termasuk universitas di USA yang jadi role model pengelolaan Universitas, dalam buku lainnya yang tak kalah fenomenal dan terbit tahun 80-an tentang strategi pengelolaan universitas. Bahkan universitas yang dimaksud sekarang sudah tidak lagi pake strategi yang diceritakan buku inspiratif pada masanya tersebut, dan tetap menjadi universitas antah berantah dibandingkan universitas dengan nama besar di USA.

Mengenai universitas dengan sejarah besar, tentu selalu ada anomali, seperti Nottingham Forest yang punya sejarah panjang klub besar tapi sudah beberapa dekake menghilang dari persaingan. Dalam universitas juga ada Universitas Aberdeen yang dulu punya reputasi sedemikian panjang, tapi kemudiang tenggelam karena kesalahan pengelolaan yang terus-menerus.

Sebagaimana dalam klub olahraga yang sedang trend memompa prestasi dengan dana tak terbatas seperti Chelsea dan Manchester City di Inggris, atau kasus terbaru dan sangat unik menarik RB Leipzig di Jerman, di Universitas pun demikian. Ambil contoh NUS (Singapore) dan KAIST (Korea). Mereka menggelontorkan dana besar untuk memompa peringkat mereka. Masalahnya, tidak banyak pengelola universitas maupun negara yang punya dana dan punya komitmen seperti pemilik Chelsea dan City yang uangnya tidak berseri.

Penulis: Luthfi Nur Rosyidi (Ketua PPI Denmark 2018/2019)

Salah satu narasi paling kokoh tentang PPI Dunia adalah ia merupakan gerakan pengetahuan, dengan berporos pada penggalian, produksi dan diseminasi pengetahuan. Sebagai pemantiknya, tak lupa dijelaskan pula tujuan PPI Dunia pada pembukaan AD/ART-nya yang berbunyi “membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengokordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara”. Jika ditarik pada kepengurusan periode 2018/2019, PPI Dunia berfokus menjadi media kolaborasi antar pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berkontribusi bersama.

Dalam setengah periode keberjalanannya, perlu rasanya dipertanyakan mengenai keberjalanan umum dan dampak pergerakan dari salahsatu organisasi diaspora pelajar Indonesia terbesar ini. Meskipun demikian, tak akan adil jika menilainya dengan mempertanyakan satu per satu pelajar Indonesia di luar negeri dengan pertanyaan: “PPI Dunia berefek tidak buat hidupmu?” Saya yakin, jawabannya malah akan mengesankan anarkisme yang absolut (ps: anarkisme bukan kekerasan/pemberontakan). Jangankan PPI Dunia, level PPI Cabang maupun Indonesian Society di kampus nya pun bisa jadi tak berdampak samasekali bagi tiap pelajar. Malah, sepertinya baru agak oke jika mengangkatnya dengan konteks PPI Negara. Bukankah di pembukaan AD/ART tadi dijelaskan pula soal ‘mengkoordinasikan organisasi perhimpunan pelajar’?. Oleh karenannya, setidaknya bisa ditanyakan kepada para ketua PPI negara, apakah PPI Dunia punya peran signifikan dalam mengkoordinasikan PPI antar negara? Apa yang harus dikoordinasikan? Sejauh apa? Tentu harus ada indikator tertentu, dan tak bisa segala hal disapu. Jika menurut saya, dalam hal ini, yang perlu dibahas tegas ialah sejauh apa PPI Dunia sudah bisa jadi media kolaborasi dan kontribusi?

Sayangnya, definisi kolaborasi dan kontribusi serta batasan yang dimaksud, tidak dijelaskan dalam Platform PPI Dunia 2018/2019. Apakah titip minta membagikan poster kegiatan PPI Negara di Instagram PPI Dunia sudah termasuk kolaborasi? Atau mengadakan webinar dengan mengundang beragam pakar dari berbagai profesi sudah bisa disebut kontribusi? Lagi-lagi, jawabannya akan sangat relatif. Tergantung bagaimana ia didefinisikan dan dibuat batasan – yang sayangnya nihil dituliskan.

Memang benar, PPI Dunia tak bersifat komando kepada PPI Negara. Pucuk pimpinannya saja disebut Koordinator, yang tentu sifatnya koordinasi kepada organisasinya maupun mitra utamanya yakni PPI Negara. Bahkan, jika dilihat dengan sangat sekenannya, wujud PPI Dunia sepertinya baru terlihat agak jelas belakangan ini. Ibarat janin, ia seperti baru mulai memiliki tulang, daging, kulit, otak dan organ fungsional lainnya. Maksudnya adalah, kehadiran PPI Dunia sepertinya baru serius tertata, tampak dan berdampak belakangan ini. Cukup baru ketimbang sebagian PPI Negara yang notabene sudah aktif sejak belasan hingga puluhan tahun lalu dan relatif lebih stabil. Meskipun demikian, kebaruan ini semestinya tak jadi pembenaran PPI Dunia akan kebaian terhadap perwujudan visi dan misi pergerakannya. Harus terus berprogres.

Sebagai wadah berkontribusi, PPI Dunia setidaknya memungkinkan pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berbagi gagasan melalui tulisan di website PPI Dunia, dan beberapa media online lainnya seperti Kompas.com. Selain itu, organisasi ini juga punya sekian program lain, sebut saja Bimbingan Beasiswa ke Luar Negeri, Bantu guru melihat dunia, PPI Dunia awards, dan lain sebagainya.  Meskipun demikian, satu hal yang perlu dipertanyakan, apakah PPI Dunia asyik berkreasi dan mencipta program sendiri, sehingga tampak jadi PPI Negara kesekian? Ataukah memang murni menjadi jembatan pergerakan antar PPI Negara? Belum lagi, PPI Dunia pun memiliki semacam percabangannya di beberapa kawasan seperti Asia dan Oseania, Timtengka serta Amerop yang konon berfungsi untuk memudahkan koordinasi dan diseminasi informasi. Hal ini tentu jadi perhatian baru, karena PPI kawasan tersebut juga punya program tersendiri. Apakah ini wujud organisasi di dalam organisasi, atau bagaimana? Seefektif dan seefisien apa kehadirannya bagi PPI Negara? Saya tak tahu juga. Yang jelas, jadi mau tanya saja deh, pusing tidak?

Terakhir, mari kembali ke hal mendasar yang jadi pertanyaan awal. Kolaborasi dan kontribusi seperti apa yang ingin dicipta oleh PPI Dunia ini? Bagaimana itu didefinisikan? Sejauh apa berperan? Apa saja batasan dan indikator keberhasilan? Sudah sampai di titik mana berjalan? Dan semoga, tak hanya PPI Dunia saja yang ditagih untuk berperan, melainkan juga keseriusan dari segenap PPI Negara yang jadi bahan baku bagi PPI Dunia.

Penulis:
Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

Oleh: Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

17 Februari 2019 menjadi salah satu momen pembuktian soal seberapa paham dan seriusnya para kandidat pemimpin republik ini terhadap isu energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam. Secara umum, Komisi Pemilihan Umum patut diapresiasi karena berani untuk meniadakan kisi-kisi pertanyaan debat serta menyiapkan tata panggung yang bisa fokus pada kedua kandidat. Sayangnya, peran panelis berupa pakar dan ahli dari beragam sektor yang ada, malah hanya terkesan menitipkan pertanyaan kepada moderator saja. Tanpa kesempatan yang memadahi untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban para kandidat. Sehingga, koridor konten debat kandidat kali ini terasa kurang jelas dan terstruktur dengan rapi dan mendalam. Di sisi lain, sempat terjadi kericuhan di area nonton bareng yang tak jauh dari lokasi debat kandidat yakni berupa ledakan yang diduga dilemparkan oleh orang tak di kenal dari mobil yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan lokasi debat, serta area nonton bareng kandidat yang semestinya steril dan kondusif, malah kecolongan oleh aksi tak bertanggung jawab tersebut.

Visi Kandidat

Dari segi visi dan misi kandidat dalam sektor ini, kandidat nomor 01 menekankan pada pengurangan pemakaian energi fosil, dan akan meningkatkan pemakaian biodiesel serta green fuel. Selain itu, diungkapkan pula produk B20 akan diteruskan hingga sampai ke B100 demi mengurangi penggunaan energi fossil. Kemudian, dijelaskan bahwa penggelontoran dana desa sejumlah 187 triliun rupiah telah dilakukan, sebagiannya digunakan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa dan 58 ribu unit irigasi. Dalam bidang pangan, kandidat 01 menginginkan adanya ketersediaan pangan serta stabilitas harga, dengan diikuti penyebutan data peningkatan produksi 3.3 juta ton jagung oleh para petani lokal. Terakhir, disampaikan pula tentang nihilnya kebakaran lahan, hutan dan gambut, serta keinginan untuk mengurangi sampah plastic di sungai maupun laut.

Di sisi lain, kandidat nomor 02 menjelaskan bahwa pembangunan bidang infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pondasi untuk membangun kemandirian bangsa. Oleh karenanya, swasembada pangan, energi dan air akan digalakan agar bisa survive sebagai suatu bangsa, dan berdasarkan PBB pun dijelaskan bahwa tiga hal tersebut jadi tolak ukur utama keberhasilan suatu negara. Kandidat 02 juga berjanji untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, serta adanya imbalan yang memadahi untuk produsen, petani, peternak, petambak dan nelayan. Selanjutnya, dijanjikan pula soal penurunan harga listrik dan makanan pokok, serta ketersediaan pupuk.

Pamer Data

Dalam debat kali ini, kandidat presiden 01 beberapa kali terbukti salah data. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat posisinya sebagai petahana dan selayaknya memiliki sumber data yang memadahi. Misal, soal penyebutan bahwa tidak adanya kebakaran hutan dan gambut. Faktanya, kebakaran tetap ada meskipun terjadi penurunan sangat signifikan dari tahun 2016 seluas 14.604,84 Ha menjadi 4.666,39 Ha pada tahun 2018 (Direktorat PKHL, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selain itu, soal pembangunan jalan desa yang disampaikan telah dibangun 191 ribu kilometer, padahal faktanya berdasarkan kementrian keuangan per November 2018, jalan desa yang terbangun baru 95.200 kilometer. Selanjutnya soal sistem 4G yang telah dibangun, disampaikan sudah mencapai 74 persen daerah. Berdasarkan data Kemkominfo tahun 2017, pembangunan broadband 4G LTE sebesar 64,4 persen. Kemudian, kesalahan data kembali terjadi saat penyebutan data produksi besar yang disampaikan sebesar 33 juta ton, konsumsi 29 juta ton dan surplus 2,8 juta ton. Padahal, fakta dari kementrian Pertanian menyampaikan bahwa produksi pada 2018 sebesar 46,5 juta ton, konsumsi 33,47 juta ton serta surplus sebesar 13,03 juta ton. Proyek Palapa Ring di Indonesia Timur pun disampaikan telah 90 persen terbangun, padahal data dari Kominfo per Desember 2018 pun disampaikan baru 88,14 persen. Terakhir, soal produksi kelapa sawit yang diungkapkan sebesar 56 juta ton per tahun. Padahal, data BPS menyebutkan bahwa produksi sawit, meskipun terjadi peningkatan khususnya tahun 2015 ke 2016, bahkan belum mencapai angka 35 juta ton per tahun.

Dari sisi kandidat 02, data yang disampaikan tak sebanyak kandidat petahana yang memang relative lebih sering memamerkan data. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kesalahan dari penyampaian data tersebut. Misalnya, soal perkebunan inti di Malaysia yang ditengarai lebih luas ketimbang di Indonesia. Faktanya, berdasarkan data kementan, meskipun perkebunan di Malaysia empat kali lebih produktif ketimbang Indonesia, namun luas lahan yang tersedia di Malaysia tidaklah lebih besar. Selanjutnya, disampaikan pula keinginan untuk membuat BUMN khusus perikanan dan kehutanan. Padahal, sudah ada BUMN yang mengurus hal ini uakni Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara serta Perum Kehutanan Negara. Menyangkut soal infrastruktur, kandidat 02 menyampaikan bahwa indeks per kilometer di Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko dua kali lipat lebih efisien. Faktanya, skor Infrastrukcture Index 2018 dari lpi.worldbank.org untuk Indonesia adalah 2,89, sementara Maroko 2,43. Di atasnya, ada Malaysia sebesar 3,15, Thailand 3,14 dan Vietnam 3,01. Diungkapkan pula bahwa Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlihat berdampak langsung pada ekonomi. Faktanya, dari openknowledge.worldbank.org disampaikan bahwa infrastuktur berkontribusi pada sektor ekonomi sebesar 60 persen.

Meskipun tak keseluruhan data yang disampaikan oleh kedua kandidat meleset, namun sangat disayangkan bahwa kesalahan data yang diungkapkan masih terlalu banyak. Bahkan, kesalahan satu poin data pun sejatinya sangat tidak layak untuk seorang kandidat presiden republik Indonesia yang harus mengelola 250 juta lebih penduduk serta 17.000 lebih pulau. Mengingat, kesesuaian dan keabsahan data menjadi penting sebagai salahsatu sumber utama dalam merumuskan kebijakan publik.

Mengkritik Substansi

Dalam debat kali ini, terdapat beberapa hal yang mengungkapkan sisi lain dari kedua kandidat. Sebagai penantang, kandidat 02 terlalu banyak berlindung dengan jawaban UUD Pasal 33, yang hanya berhenti pada ‘dikuasai oleh negara’ serta memotong poin ‘digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.’ Hal ini malah menunjukkan sisi normatif dan minimnya strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan secara konkrit. Selain itu, kandidat 02 pun terlihat gagap dalam merespon pertanyaan terkait unicorn yang menjadi salahsatu indikator kesuksesan bagi start-up yang banyak digandrungi kaum milenial. Meskipun demikian, poin bahwa tidak inginnya kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Mengingat, banyaknya investor luar negeri yang memang mendanai ­start-up unicorn di Indonesia. Selain itu, perihal penguasaan tanah oleh kandidat 02 seluas 22.000 hektar di Kalimantan Timur serta 120.000 hektar di Aceh Tengah menjadi hal yang tidak terduga. Malah, kandidat 01 menegaskan bahwa pembagian tanah seluas itu tidak diberikan pada era kepemimpinannya, yang mungkin ingin menyiratkan bahwa dulu pernah ada pembagian lahan besar-besaran. Akhirnya, kandidat penantang menjelaskan bahwa tanah tersebut ialah HGU dan milik negara, serta rela mengembalikannya. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa lebih baik lahan tersebut dikelola olehnya ketimbang jatuh ke tangan asing.

Di sisi lain, kandidat 01 beberapa kali malah menggunakan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kandidat lawan untuk menjelaskan program maupun pencapaiannya selama memerintah. Sehingga, tujuan untuk memberikan kritik dan sanggahan kepada pendapat lawan tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian, pihak petahana terlihat relatif lebih menguasai isu dan permasalahan di lapangan, mengingat pengalamannya selama sekitar 4,5 tahun memimpin. Hal ini ditegaskan dengan menyebutkan sederet pencapaian selama debat berlangsung, baik ketika menjelaskan gagasan maupun menjawab pertanyaan. Walaupun, kandidat 01 pun juga mengakui akan banyaknya hal yang belum bisa sepenuhnya tercapai sehingga membutuhkan kerja keras bersama untuk menjadikannya nyata.

Secara keseluruhan, masih banyal hal yang belum terbahas di debat kali ini. Tema yang luas dan durasi yang singkat sangat tidak memungkinkan untuk menguliknya secara mendetail. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kedua kandidat pun tidak sempat menyinggunggnya. Apakah jangan-jangan juga tidak kepikiran? Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Teknokrat Muda Indonesia terkait topik debat kali ini, beberapa poin yang tak terbahas adalah adanya isu penanggulangan climate change, kasus korupsi infrastruktur yang jadi PR terbesar dalam pembangunannya, dan tumpang tindihnya aturan dalam manajemen lingkungan hidup, serta infrastruktur berkelanjutan. Sulitnya implementasi riset yang banyak dikerjakan oleh akademisi dan ahli untuk menangani isu-isu ini pun menjadi masalah besar yang absen pada debat 17 Februari lalu. Belum lagi, upaya penyediaan dan ketersediaan listrik serta energi lain pun malah tak terbahas pula. Padahal, elektrifikasi 12.000 desa menjadi poin penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Banyaknya hal yang tak terbahas ini sungguh menyisakan banyak tanda tanya besar soal mau di bawa kemana pembangunan energi, lingkungan, infrastruktur dan pangan Indonesia.

Menanti debat cawapres pada bulan maret mendatang, serta debat akhir berikutnya, diharapkan kedua kandidat benar-benar memperhatikan dengan betul terkait data yang disampaikan sehingga kesalahan bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Selain itu, gagasan konkret, perumusan strategi besar hingga mendetail serta kemungkinan ketercapaiannya tentu menjadi hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat. Sehingga, tak hanya terlihat kandidat mana yang lebih berbobot, tetapi masyarakat juga jadi tahu di bagian mana harus berperan. Terakhir, format debat dan keamanan lokasi harus terus menjadi perhatian utama bagi KPU dan jajaran terkait. Peningkatan porsi para panelis dan moderator untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban kandidat sangat diharapkan agar tak terkesan hanya jadi pembuat soal, apalagi timer selama debat berlangsung.

“Dalam berpolitik, kita seharusnya menghindari segala jenis perilaku yang melibatkan ras dan agama. Ini bukan tentang kebenaran dalam berpolitik, ini masalah memahami kekuatan diri kita. Dunia menghormati kita bukan hanya karena ‘gudang senjata’ yang kita miliki, melainkan karena kemampuan kita untuk menerima keberagaman, keterbukaan pola pikir, serta penghormatan terhadap setiap keyakinan,” kira-kira begitulah makna dari kutipan sepenggal orasi pamungkas Presiden Barack H. Obama dalam The State of the Union Address di tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, yang digelar pada 12 Januari 2016.

Politik, sebuah kata yang bisa jadi paling dihindari oleh sebagian besar orang yang menginginkan ketentraman hidup, tanpa adanya gangguan keharusan untuk memikirkan serta menomor satukan kemaslahatan bersama. Mengapa demikian? Cukup jelas karena menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam suatu negara (rakyat) dalam mencapai kemanfaatan kolektif (kebaikan bersama). Tapi entah mengapa seiring dengan berjalannya waktu, politik memiliki pemaknaan yang semakin sempit, seperti activities aimed at improving someone’s status or increasing power within an organization/government (dikutip langsung dari kanal online Oxford Dictionary). Semua hal berbau politik selalu berujung pada kehidupan kaku pemerintahan beserta intrik-intrik di dalamnya. Padahal, politik bisa jadi memiliki pemaknaan pembelajaran yang lebih umum lho, contohnya the art or science of government (dikutip dari Merriam-Webster). Tuh, ada juga definisi seni dan ilmu pengetahuan di dalam pemerintahan, yang praktis bisa kita maknai sebagai politik.

Oke, mungkin sudah cukup mukadimah tentang makna umum politik. Selanjutnya mari kita beralih pada topik yang sedikit lebih spesifik, yang juga sempat disinggung pada paragraf awal. Pendidikan politik bagi warga negara, jelas tertulis di paragraf sebelumnya bahwa di dalam pemerintahan dan jalur menuju kedudukan dalam pemerintahan, baik secara tersurat maupun tersirat memiliki muatan seni dan ilmu pengetahuan. Dan uniknya, jika kita sinkronkan dengan deskripsi kampanye pemilihan umum/pemilu di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017, pasal 4, secara eksplisit menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan pendidikan politik yang dimaksud adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu. Lalu, mengapa partisipasi pemilih sangat penting? Dalam The Civic Culture yang ditulis oleh Gabriel Almond and Sidney Verba (1963), mereka memaparkan tentang kepentingan tersebut secara ringkas tetapi mengena. Gagasan-gagasan potensial dalam demokrasi adalah kebebasan perorangan dengan prinsip utama ‘pemerintahan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi’. Dan demi merealisasikan gagasan-gagasan tersebut, perlu adanya signifikansi pemikiran dan peran serta rakyat. Sehingga, apa yang menjadi kebijakan kolektif sebagai hasil akhir dalam pelaksanaan demokrasi adalah representatif dari kedaulatan rakyat di dalam sistem politik. Maka dari itu, pemilu sebagai praktik pendidikan politik bagi warga negara menjadi topik yang seksi untuk dibahas melalui berbagai sudut pandang, termasuk tentang peran serta kaum muda di dalamnya.

Fenomena cebong dan kampret di zaman sekarang, yang di awal hanya mempengaruhi generasi baby boomers dan gen-X, nampaknya juga sudah mulai menjangkiti para gen-Y dan gen-Z. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan. Mungkin jika para baby boomers atau gen-X yang memiliki fanatisme berlebih kepada beberapa golongan maupun kubu-kubu tertentu di dalam sebuah kontestasi politik, bisa jadi wajar, karena pola pikir mereka telah terbentuk secara matang melalui track record dan masa lalu dari golongan masing-masing. Akan tetapi, kembali lagi jika kita benturkan dengan kutipan dari orasi presiden Barack H. Obama di bagian paling atas tulisan ini, hal tersebut menjadi budaya yang sama sekali tidak dapat dianggap maklum. Apalagi jika fanatisme tersebut telah mengarah pada zona taqlid buta (ikut-ikutan tanpa daya kritis). Di sinilah peran kaum muda, yang di tahun-tahun ini secara implisit diemban oleh pundak para gen-Y dan gen-Z, untuk menjadi agent of change, social control, iron stock, dan moral force (empat elemen peran dan fungsi mahasiswa, sebagai representatif kaum muda). Termasuk dalam hal pendidikan politik akbar lima tahunan bertajuk pemilihan umum.

Kaum muda memiliki peluang yang sangat besar dalam mengubah pola pikir dan memperkaya polarisasi dalam dunia politik yang berkembang di Indonesia. Bukan hanya yang bisa sekedar menulis status di media sosial dengan nada nyinyir, memanas-manasi, menyebarkan kampanye hitam, termasuk di dalamnya hate speech, maupun mengadu domba, meskipun apa yang diyakininya mungkin benar. Karena seyogyanya kaum muda, dengan segala intelektualitas yang dimilikinya mampu menjadi penengah, filter, serta golongan paling netral dalam menghubungkan segala ‘kepentingan’ dan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, untuk selanjutnya diolah dengan lebih cantik, obyektif (meski persuasif), dan dapat diterima akal sehat. Intinya, di manapun posisinya kaum muda harus mau dan mampu mengambil peran di dalam tiap proses pendidikan politik penentu arah gerak Indonesia di masa depan, atau minimal di lima tahun mendatang. Bagi yang nyaman menjadi tim sukses ataupun juru kampanye, silakan ambil peran itu! Akan tetapi, ‘bermain’-lah dengan santun dan elegan. Lalu, bagi yang tak ingin memihak, meski punya pilihan, silakan ambil peran-peran strategis yang netral dan mampu menjadi roda penggerak dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Menjadi bagian dari KPU/Bawaslu misalnya.

Sebagai contoh nyata, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) telah membuktikan bahwa kaum muda Indonesia mampu mengambil peran strategis yang netral dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Bagaimana bisa dibilang demikian? Terbukti, dari beberapa sampel keanggotaan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN), organ-organ Ad Hoc yang berada di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berasal dari kaum-kaum muda. Sebut saja ketua PPLN Taipei dan Panwaslu LN Taipei, lalu ada juga ketua dan anggota Panwaslu LN Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo, mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswi yang tengah menempuh studi pascasarjana (baik master maupun PhD) di luar Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi dari negara-negara lainnya. Akan tetapi, atas dasar kecintaannya terhadap Indonesia serta keinginan untuk merealisasikan peran dan fungsi mahasiswa yang mereka emban, mereka memutuskan untuk mengambil peran strategis dalam pendidikan politik akbar lima tahunan. Sehingga, setidaknya dapat memberikan warna dan sudut pandang lain, dibandingkan hanya sekedar terlarut dalam pusaran polarisasi fenomena cebong dan kampret yang tengah mewabah lewat ‘permainan-permainan’ yang tak elok dipertontonkan di jagat maya maupun dunia nyata. Jadi, sudahkah kalian menjadi bagian dari kaum muda dalam upaya pendidikan politik akbar bangsa Indonesia?

TENTANG PENULIS

Penulis memiliki nama lengkap Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha atau biasa dipanggil Ozha, adalah Mahasiswa PhD di Materials Science and Engineering, National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan. Dia mengambil fokusan di bidang ilmu bahan (material), berfokus pada Biomaterial dan Energy Storage sebagai obyek risetnya. Selain kuliah, ia memiliki hobi berorganisasi, membaca, dan menulis, beberapa produk tulisannya dapat ditemukan di https://hernandha.co.id. Untuk urusan organisasi, Sekjend PPI Taiwan periode 2017/2018 ini kembali mendapatkan amanah sebagai Ketua Panwaslu LN Taipei untuk masa kerja April 2018-2019.

Ditulis oleh: Failasofah
PhD in Applied Linguistics at University of Pannonia, Veszprém, Hongaria.

“Bung Karno ! Kau dan aku satu zat satu urat 
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar 
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh”

(Chairil Anwar, 1948)

Kutipan diatas adalah bait terakhir dari puisi karya Chairil Anwar di tahun 1948 yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Dalam puisi tersebut Chairil memperlihatkan semangat sikap kepahlawanan dan dukungannya untuk mempertahankan terus gerakan kemerdekaan yang diprakarsai Bung Karno saat itu. Beliau dikenal sebagai penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya manusia meraih kemerdekaan, termasuk perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nilai-nilai tersebut dituangkan Chairil Anwar kedalam puisi-puisinya yang hingga kini masih terus diingat dan dihargai.

Nilai-nilai heroik juga dapat dilihat dari novel Hanoman: Akhir Bisu sebuah Perang Besar karya Pitoyo Amrih tahun 2014. Dalam novel tersebut diceritakan karakter Hanoman yang dikenal sebagai seorang panglima bangsa kera yang hanya menghamba pada dirinya sendiri. Hanoman yang kemudian memahami bahwa pertikaian, peperangan sampai pada pertempuran yang semula menurutnya berisi semangat perjuangan antara yang baik dan angkara murka, tak lebih adalah silang sengkarut benturan kepentingan “Kepentingan untuk menguasai, kepentingan untuk mengalahkan, kepentingan mewujudkan keinginan. Itulah mengapa Hanoman mengambil pendirian tak terlibat  Baratayudha. Perang dahsyat yang dia mengira akan menjadi pembelajaran. Ternyata Hanoman keliru. Ternyata perang akan selalu ada. Pertempuran tetap akan selalu terjadi” (halaman 460). Dalam novel tersebut, sang pengarang mengisahkan hal-hal yang bisa membuat pembaca melihat jiwa ksatria seekor kera (bukan manusia) yang tetap mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Kutipan karya sastra lain yang menggambarkan sikap pengarangnya adalah kutipan yang diambil dari novel karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Jejak Langkah. “Tak mungkin orang akan mencintai negeri dan bangsanya, kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya” (Minke, 202). Novel tersebut adalah bagian dari “Tetralogi Buru” (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca), karya yang ia buat selama masa pembuangan di Pulau Buru. Seri novel yang mengisahkan tentang Minke itu merupakan karya yang dibuat atas dasar ilham pengarang pada saat melihat kondisi bangsa Indonesia kala itu. Kisah tersebut pada dasarnya adalah representasi kisah hidup seorang jurnalis pribumi Indonesia pertama dan tokoh pergerakan nasional masa awal R.M. Tirto Adi Soerjo. Menurut Koh Young Hun, seorang Guru Besar pada Hankuk University Korea Selatan, Pram terinspirasi Tirto lantaran ingin menafsirkan kembali kebangkitan nasional Indonesia (Hutari, 2018).

Dari ketiga karya sastra diatas, dapat kita lihat bahwa puisi dan novel tersebut dibuat sebagai media dari pengarangnya untuk menyampaikan pesan pada pembaca. Tapi karena latar belakang pembaca yang beragam, memahami karya sastra menjadi sangatlah subjektif. Bagi sebagian kecil pembaca, karya sastra hanyalah seperti saat menikmati lagu sang legenda Michael Jackson. Pembaca tersebut hanya mengenal penyanyinya bukan lagu atau musiknya. Sebagian kecil lainnya mampu memahami kode-kode yang tersembunyi dalam tulisan sastra. Dan, sebagian lagi melihat karya tersebut sebagai “representasi” dari cerita kehidupan manusia. Dalam artikel ini kami ingin mengulas fungsi sastra bagi masyarakat Indonesia terutama kaum muda dan kurangnya minat membaca karya sastra .

Bahasa dan Sastra

Bahasa yang berkembang dan digunakan dalam masyarakat, oleh beberapa antropolog, dapat disimpulkan dalam tiga kesimpulan yang berbeda: 1) bahasa sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan, 2) bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, dan 3) bahasa sebagai kondisi bagi kebudayaan suatu masyarakat yang bisa berarti bahwa manusia mengenal budaya melalui bahasa atau materi bahasa yang digunakan sejenis dengan materi pembentuk kebudayaan. Ketiga kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa bahasa dan budaya selain berperan penting juga memiliki hubungan erat yang saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia.

Bahasa, oleh para sosiolog, disebutkan sebagai milik khas manusia karena fungsinya sebagai alat komunikasi antar sesama manusia (Damono, 1978) . Komunikasi tersebut biasanya dilakukan seseorang dengan dua alasan: individualis dan konformitas. Individualisme manusia (sifat mempertahankan kebebasan diri) mensyaratkan adanya perbedaan bahasa antar individu sedang konformitas (persesuaian atau kecocokan) terjadi dengan mensyaratkan adanya penyesuaian bahasa yang digunakan satu individu untuk tunduk pada kaidah bahasa yang digunakan oleh lingkungan sosialnya atau masyarakat.

Salah satu media berkomunikasi yang menyebar di masyarakat sejak dulu adalah sastra. Sastra memiliki kekhasan dibanding produk budaya lainnya karena menggunakan bahasa yang harus memenuhi prinsip konformitas. Tapi secara bersamaan, sastra juga bersifat individualisme maka kadang diperkenalkan pemakaian bahasa yang baru oleh penciptanya (Sumardjo & Saini, 1997). Kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, sas dalam kata kerja mempunyai arti mengarahkan, mengajarkan. Sedangkan akhiran -tra biasanya menunjukkan alat sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk. Sastra atau Kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik yang bervariasi dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia (dan masyarakat) melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan) (Esten, 1978). Daya imajinatif melibatkan kemampuan pengarang untuk membayangkan, mengkhayalkan, dan menggambarkan sesuatu atau peristiwa-peristiwa. Hal tersebut telah di ungkapkan oleh Plato  yang mengatakan bahwa sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan (mimesis). Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan.

Lebih lanjut seorang pemikir Yunani bernama Quintus Horatius Flaccus yang lebih dikenal sebagai Horace dalam tulisannya yang berjudul Ars Poetica menyebutkan“dulce et utile” artinya sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu menghibur (dulce) karena menampilkan keindahan dan sekaligus bermanfaat (utile) terhadap kehidupan (kematian, kesengsaraan, maupun kegembiraan). Jadi, karya sastra diciptakan oleh manusia, diperuntukkan bagi manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karya sastra tidak dibuat untuk mengajar manusia tetapi untuk mengingatkan manusia tentang masalah kemanusiaan. Herfanda (2008) mengatakan bahwa sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat kearah perubahan termasuk perubahan karakter.

Sastra Indonesia

Sastra di Indonesia berkembang dari budaya kita yang beragam. Santosa (2018) dalam artikel di laman bahasa Kemdikbud menulis bahwa karena kemajemukan Indonesia, keberadaan sastra di Indonesia pun beraneka ragam, mulai keragaman genre, gaya ungkap, tokoh, mitologi, hingga ke masalah sosial, politik, dan budaya etnik.  Genre sastra di Indonesia tidak hanya yang tampak general, seperti prosa, puisi, dan drama, tetapi juga yang spesifik, seperti dongeng, legenda, mitos, epos, tambo, hikayat, syair, pantun, gurindam, macapat, karungut, mamanda, dan geguritan. Dan karena keberagaman bahasa dan budaya di negara kita tercinta itu pula maka tidaklah mengherankan apabila dalam karya sastra yang mereka tulis terdapat sejumlah kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah. Pembaca dapat menyelami budaya lainnya dalam cerita atau bait-bait karya sastra. Karena sifat sastra yang individualisme, pengarang biasanya melibatkan latar belakang kultur atau etniknya kedalam ruh karyanya. Tetapi karena sastra juga bersifat konformitas, kebanyakan dari karya sastra biasanya disesuaikan dengan konteks pembaca yang dituju agar pesan yang ingin disampaikan mudah dicerna.

Masyarakat mengenal dua jenis sastra: sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan yang dikenal dengan folklore atau cerita rakyat telah dikenal sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun. Sedangkan sastra tulis adalah sastra tertulis dalam bentuk prosa, puisi atau lainnya. Perkembangan sastra di Indonesia terbagi atas beberapa angkatan: Angkatan Pujangga Lama (sejak sebelum abad 20), Angkatan Melayu Lama (1870 – 1920), Angkatan Balai Pustaka (1920 – 1933), Angkatan Pujangga Baru (1933 -1942), Angkatan ’45, Angkatan ’50, Angkatan ’66, Angkatan 80-an, angkatan Reformasi, Angkatan 2000-an, yang terakhir dikenal dengan Cybersastra. Dari setiap angkatan, karya sastra yang dihasilkan banyak yang disesuaikan dengan perkembangan social masyarakat saat itu meskipun pesan yang disampaikan pada umumnya tetap tentang kehidupan manusia. Sastra kerap lahir dari proses kegelisahan sastrawan terhadap kondisi masyarakat. Sastra sering ditempatkan sebagai potret sosial karena sastra mengungkapkan kondisi masyarakat pada masa tertentu, yang selalu memancarkan semangat zamannya.

Sebagai media yang ampuh dalam berkomunikasi yang bisa mempengaruhi pola pikir dan karakter dalam masyarakat, pada masa tertentu banyak buku yang dimusnahkan dan sastrawan-sastrawan diasingkan. Pramoedya Ananta Toer, yang pada saat diasingkan ke Pulau Buru sebagai tahanan politik, menulis tetralogi semi-fiksi sejarah Indonesia. Dalam novel tersebut Pram menceritakan tokoh Minke yang menjadi representasi tokoh pergerakan nasional masa awal Raden Mas Torto Adhi Soerjo. Novel tersebut dilarang beredar oleh pemerintahan Orde Baru. Karya Mochtar Lubis berjudul Senja di Jakarta juga pernah dilarang beredar oleh Sukarno. Kekerasan ini terjadi karena sastrawan lewat karyanya berusaha melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan penguasa. Hal tersebut juga membuktikan betapa besarnya peran sastra dapat mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat.

Minat Membaca dan Senang Sastra

Bahasa tanpa sastra bagaikan jasad tanpa ruh. Bahasa tidak punya semangat jika tidak ada muatan sastra. Sastralah yang membuat bahasa menjadi hidup. Dalam sastralah terkesan harapan dan cita-cita masyarakatnya. U.U. Hamidy (seorang peneliti sastra Aceh) seringkali mengungkapkan pernyataan ini pada banyak kesempatan. Sastrawan Emha Ainun Najib bahkan pernah berkata bahwa sastra dapat memelihara kelembutan hati,  kepekaan perasaan, ketajaman intuisi, kedalaman jiwa, kearifan sifat sosial, dan keluasan pandangan hidup.  Maka segala dampak negatif tersebut akan terkikis jika sastra tetap dipertahankan kehadirannya dan diminati masyarakat.

Namun sayangnya, mempunyai banyak tokoh sastra dengan sejarah panjangnya, tak menjamin kesusasteraan Indonesia dapat dicintai masyarakatnya sendiri. Menurut Ibo (2015) disalah satu koran online, indikator rendahnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sastra dapat dilihat dari banyak hal, salah satunya adalah minimnya apresiasi terhadap keberadaan pusat-pusat kegiatan literasi salah satunya Pusat Dokumentasi Sastra HB jassin. Di Indonesia, perbandingannya adalah tiga sampai lima buku hanya dibaca oleh satu orang. Sementara di negara maju, satu orang bisa membaca tiga sampai lima buku yang termasuk karya sastra didalamnya. Ditambahkan oleh Ketua Ikatan Penerbit Indonesia 2010 (IKAPI) Lucya Andam Dewi bahwa salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah karena “histori kita itu budaya lisan. Kita belum sempat membina literasi, sudah diganggu sama teknologi,” ujar Lucya. Jarang ada orang tua membacakan anak buku cerita menjelang tidur, misalnya. Yang ada justru mereka disodori gadget.

Guru besar sastra Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Suroso (Mukhisab, 2018) lebih jauh menyatakan, rendahnya minat baca sastra maupun pengetahuan lainnya mencerminkan bangsa ini masih didominasi oleh budaya lisan. Situasi masyarakat demikian sangat rentan disasar hoax atau berita tidak benar karena keterbasan pengetahuan sebagai dampak minat baca yang rendah.  Pengguna Internet bisa separuh lebih dari jumlah bangsa ini, 132,7 juta pada 2016, tetapi akses mereka bukan konten bacaan, yang disasar justru media sosial (facebook) sebesar 71,6 juta, situs pornografi, dan situs lain yang tidak menuntut pengakses membaca detail informasi di dalamnya. Mengutip bahasa sastrawan dan budayawan Taufik Ismail, dia menyatakan, bangsa Indonesia “rabun membaca dan pincang menulis”.  “Orang yang memiliki kesenangan dan kemampuan membaca sastra akan memiliki kecerdasan yang lebih atas perilaku manusia, pemahaman tempat, peristiwa, dan persoalan yang dihadapi manusia,” 

Berdasarkan fakta-fakta diatas, beberapa ahli (dalam bidang sosiologi, bahasa, dan antropologi) menyimpulkan bahwa beberapa hal yang bisa menyebabkan rendahnya minat membaca sastra adalah karena kurangnya dukungan lingkungan terutama keluarga untuk membiasakan anggotanya membaca sastra. Kurikulum disekolah juga bisa menjadi faktor pemicu jika murid tidak dibiasakan untuk ‘senang’ membaca. Kurikulum sekolah dasar dan menengah di negara maju seperti Amerika mewajibkan muridnya membaca cerita pendek bahkan novel setiap minggunya untuk kemudian didiskusikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung didalamnya. Selain serangan tayangan-tayangan televisi yang menina-bobokan masyarakat hingga kegiatan membaca sastra tidak lagi bisa menjadi hiburan. Atau mungkin juga karena kurangnya ketersediaan buku di daerah-daerah terpencil bahkan mungkin karena kualitas buku yang rendah dan tidak menarik.

Perubahan jaman memang menuntut manusia untuk selalu bergerak menyesuaikan diri. Seperti kata Chairil Anwar “ada yang berubah, ada yang bertahan karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan.” Untuk itu usaha mengatasi semakin rendahnya minat dan apresiasi terhadap sastra harus sering dilakukan. Seperti yang sudah dilakukan oleh PPI Hongaria sejak Juli 2018 melalui akun instagram Senang Sastra. Banyak informasi sastra Indonesia yang telah dibagikan  PPI Hongaria. Senang sastra bertujuan untuk mengajak teman-teman pelajar Indonesia yang sedang belajar di Hongaria khususnya dan seluruh semua pelajar Indonesia di mana pun berada untuk mengenal atau kembali membaca karya sastra Indonesia. Walaupun sangat disayangkan dari seluruh pelajar Indonesia di Hongaria yang masih aktif ataupun yang telah lulus, Senang Sastra diikuti oleh 115 follower, dan hanya beberapa diantaranya yang membaca unggahan informasi sastra hingga saat ini (dilihat dari banyak like pada table dibawah).

Namun selama manusia masih menggunakan bahasa dan mengagungkan nilai kebaikan untuk diwariskan pada penerusnya, kami tetap percaya akan terus ada usaha mendokumentasikan rasa dan fakta yang berupa kisah nyata ataupun khalayan dalam bentuk tulisan-tulisan sastra. Seperti kata Raja Shahedah (seorang penulis asal Palestina) “Aku ada buku, aku tak perlu pakaian atau sepatu khusus untuk berjalan ke perbukitan”.

Referensi

Damono, Sapardi Djoko. (1978). Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Esten, Mursal. (1978). Kesusasteraan: Pengantar Teori dan Sejarah. Bandung : Angkasa.

Herfanda, A.Y. (2008). Sastra sebagai Agen Pembaharuan Budaya dalam Bahasa dan Budaya dalam berbagai Perspektif. Yogyakarta: FBS UNY & Tiara Wacana.

Hutari, F. (2018). Pram Menemukan Minke. Historia online: 28 Mei 2018.

Ibo, A. (2015). Minat Baca Sastra Rendah, PDS HB Jassin Minim Pengunjung. Liputan6 online: www.liputan6.com. 14 Juli 2015.

Mukhisab. (2018). Hasil Riset: Hoaks Menyasar Masyarakat dengan Budaya Baca Rendah. Pikiran Rakyat online, 14 Maret 2018.

Santosa, P. (2018). Keberagaman Sastra di Indonesia dalam Membangun Keindonesiaan. Laman bahasa Kemdikbud: badanbahasa.kemdikbud.go.id.

Sumardjo, J. & Saini, K.M. (1997). Apresiasi Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.