Perhelatan demokrasi dari pemilihan koordinator baru bagi PPI Dunia 2019/2020 sedang dimulai. Tiga kandidat dari tiga negara yang berbeda sudah berada di gelanggang adu gagasan. Setiap diksi dan narasi yang dikeluarkan tentunya akan jadi pertimbangan bagi tiap ketua PPI Negara dalam menentukan siapa sosok yang paling layak untuk memimpin perhimpunan diaspora intelektual muda ini.

Namun, dibalik tiap kata yang merefleksikan gagasan dibaliknya, perihal sumber daya manusia tentunya akan lebih sulit untuk dikuliti. Selain bagaimana karakter dan pola pikir si pemimpin yang akan terpilih itu sendiri, tentu pemilihan siapa saja yang menjadi tangan kanan kepercayaannya perlu diperhatikan – walaupun cukup sulit. Belum lagi, sudah menjadi konsekuensi logis bagi koordinator PPI Dunia nantinya untuk berkoordinasi dengan para ketua PPI Negara mengenai siapa saja yang akan membantu merangkai dan membumikan ide-idenya.

Sehingga, sangat wajar jika, minimal, para koordinator bidang atau divisi di PPI Dunia yang merupakan perwakilan dari tiap PPI Negara, harus juga mampu menjadi jembatan yang baik antara PPI Negara dan PPI Dunia. Mulai dari mendiseminasikan informasi dan kondisi dari PPI Dunia ke PPI Negara, mengkompromikan kolaborasi dan lain hal. Untuk itu, hubungan harmonis antar si perwakilan yang duduk di bangku organisasi PPI Dunia dengan PPI Negara asalnya mutlak dibutuhkan. Hal ini semestinya jadi pertimbangan utama bagi koordinator terpilih nantinya untuk menentukan orang-orang kepercayaannya, dan bagi (minimal) ketua PPI Negara untuk mengizinkan seseorang untuk mewakilinya di badan PPI Dunia.

Selain itu, persebaran perwakilan dari berbagai macam PPI juga menjadi kunci agar mampu mempererat kolaborasi secara luas serta membangun inklusivitas dalam organisasi. Puluhan PPI Negara sudah bergandengan tangan bersama di wadah sebesar PPI Dunia dan tentunya akan aneh jika perwakilan yang duduk di jajaran pengurus inti PPI Dunia hanya bertumpuk dari segelintir PPI Negara. Oleh karenanya, kerjasama aktif ini harus datang dari kedua belah pihak agar beban besar dalam memilih sumber daya yang cakap tak hanya bertumpu di pundak si koordinator terpilih.

Terakhir, rekam jejak dan karakter yang mampu diajak bergerak bersama tentu sangat dibutuhkan di kepengurusan PPI Dunia mendatang. Misal, sesederhana bisa dipimpin dan bisa memimpin hingga mampu mengosongkan gelas dan saling mengisi. Mengingat tiap individu yang bergabung tentunya punya kecakapan, strata pendidikan, pemikiran dan latar belakang yang berbeda. Segala macam kepentingan pribadi, golongan apalagi politis sudah semestinya dihilangkan dan tak turut dibawa masuk ke dalam organisasi PPI Dunia. Tak lucu rasanya jika kepengurusan PPI Dunia kelak malah terhambat oleh sebagian pengurusnya sendiri yang sarat akan kepentingan atau malah asik mengunggulkan urusan bidangnya semata ketimbang rumah PPI Dunia secara umum. Beruntung, pada era kepemimpinan Fadjar Mulya yang kebetulan berada pada tahun politik, PPI Dunia tak gampang terjerumus dalam pusaran politik praktis.

Gaya dan metode pemilihan tiap persona oleh koordinator PPI Dunia ini tentu sangat tricky dan susah sekali dikuliti pada ajang debat. Belum lagi, tiap kandidat tentunya punya preferensi pribadi tentang siapa dan bagaimana model orang-orang yang akan membersamainya. Namun, bukan berarti hal ini boleh lepas dari bahasan di ajang demokrasi ini. Dan semoga, kepengurusan dan kebermanfaatan PPI Dunia pada periode selanjutnya akan terus membaik. Baik dari segi dampak yang diberikan, hingga segenap sumberdaya yang menjadi motor penggeraknya.

Angga Fauzan
M.Sc. Candidate Edinburgh University

Oleh: Angga Fauzan

Sekilas Tentang Pemilu 2019

Pemungutan Suara untuk Pilpres dan Pileg Indonesia tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU mungkin layak memecahkan rekor dunia sebagai pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari. Bayangkan saja, 800.000-an TPS yang tersebar di ribuan pulau dan puluhan negara, dengan hampir 200 juta pemilih untuk dua kontestan Presiden beserta wakilnya, serta ribuan caleg, dan total sekitar lima surat suara yang dipegang oleh tiap satu orang pemilih. Bahkan, tak sedikit yang harus berkorban nyawa karena mengurus pemilihan umum ini agar bisa berjalan sejujur dan seadil mungkin sesuai tata aturan yang berlaku. Tambahan, partisipasi pemilih pun meningkat drastis ketimbang periode sebelumnya, dan melebihi target dari KPU sendiri. Meskipun demikian, kendala teknis seperti kurang atau salah kirimnya surat suara, hingga salah input di kurang dari 1% TPS sepertinya cukup bisa dipahami – walaupun juga tetap harus diperbaiki. Untuk itu, apresiasi dan angkat topi mari kita berikan terlebih dahulu kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu Raya Republik Indonesia tahun 2019 ini.

Kilas Balik

Pemilu kali ini, meskipun memiliki kandidat Presiden yang sama dengan periode 2014, sesungguhnya punya cerita yang berbeda. Kali ini, Joko Widodo hadir sebagai petahana yang sudah sekitar 4,5 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beragam program sudah dijalankan, tak sedikit pula kritikan dan evaluasi dilayangkan. Tentu kita masih ingat tentang kabinet Kerja yang beberapa kali mengalami perombakan, dan tak jarang pejabat yang dipecatnya itu malah bertransformasi jadi lawan-lawan baru bagi koalisinya.

Pada sekitar April 2018, indeks kepuasan terhadap kabinet Kerja mencapai sekitar 70 persen. Angka ini terus meningkat drastis sejak pertama kali menjabat, namun juga mengalami sedikit penurunan mendekati hari pemungutan suara. Sebagai Petahana, dengan perolehan sekitar 53% di pemilu 2014 dan unggul di lebih banyak provinsi ketimbang lawannya, publik berekspektasi bahwa Pemilu kali ini Jokowi semestinya punya performa yang jauh meningkat untuk pemilu 2019. Sayangnya, berdasarkan hasil Quick Count yang dirilis oleh berbagai lembaga survey resmi, perolehan suara Jokowi tak jauh berbeda ketimbang pemilu untuk periode pertamanya. Malah, ia kalah di lebih banyak provinsi ketimbang rivalnya, Prabowo. Keadaan berbalik untuk hal ini. Banten dan Jawa Barat yang diduga akan lebih ‘terjaga’ berkat pengangkatan K.H Ma’ruf Amin serta dukungan dari Ridwan Kamil serta beberapa tokoh besar, rupanya tak berbuah manis. Jokowi kalah telak di dua provinsi yang berpenduduk padat dan disinyalir rawan oleh serangan hoaks tersebut. Tetapi, mengambinghitamkan hoaks semata atas kekalahan telaknya di dua provinsi tersebut, ditambah Aceh dan Sumatera Barat, tentu bukan cara berpikir yang bijak. Tak bisa dipungkiri, militansi kader dan relawan pihak oposisi di keempat wilayah tersebut cukup kuat dan tak bisa diremehkan.

Uniknya, ketika Quick Count sudah keluar dan meskipun kemenangan pasangan 01 diprediksi akan disahkan oleh hasil perhitungan resmi oleh KPU di akhir Mei nanti, pihak koalisi Indonesia Menang yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno pun menyatakan kemenangannya. Hasil exit poll internal dengan perolehan sekitar 62% dijadikan sebagai pedoman – walaupun belakangan diketahui bahwa angka tersebut diperoleh dari jumlah provinsi yang dimenangkan. Hal ini membuat riak baru di kancah perpolitikan bangsa dan disinyalir bisa menghadirkan konflik baru. Belum lagi, pihak 02 mengatakan hendak menggalang people power jika ditemukan kecurangan yang massif dan terstruktur untuk memenangkan pihak petahana. Untuk itu, sebaiknya pengolahan data yang professional dan transparan oleh KPU, serta pengawalan bersama oleh masyarakat jadi penting agar hasil resmi perhitungan suara nanti bisa benar-benar diandalkan untuk menentramkan seluruh rakyat Indonesia serta kedua kubu yang bersaing.

Tuntutan untuk Pemerintah 2019-2024

Jika hasil Quick Count berbanding lurus dengan hasil perhitungan resmi oleh KPU, maka dipastikan pasangan 01 akan melanjutkan kepemimpinannya untuk Indonesia lima tahun mendatang. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang jadi PR besar – serta kritikan yang tak kunjung terjawab – yang tentunya diharapkan untuk segera diselesaikan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Mengingat, Jokowi tak lagi punya beban politis untuk bisa terpilih lagi, dan K.H Ma’ruf Amin pun diyakini tak akan mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis populisme, kompromi atau kepentingan golongan dalam mengambil kebijakan, serta hal-hal lain yang menjerat langkah semestinya bisa dinihilkan pada periode kedua ini. Untuk itu, pesta demokrasi yang sudah disebutkan di awal, semestinya terus berlanjut selama kepengurusan kabinet terpilih berjalan. Mengingat suara rakyat yang diberikan terus meningkat dan akan seiring dengan pengawasan yang diberikan oleh masyarakat pada Pemerintah.

Penegakan Hukum dan HAM harus benar-benar tegas di era kedua Jokowi. Sebut saja kasus Novel Baswedan, para korban kejahatan masa lalu seperti pembunuhan dan penculikan, kebebasan dan keamanan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah, dugaan pemanfaatan hukum sebagai alat penguasa, pengangkatan Jaksa Agung dari unsur parpol, intoleransi dalam masyarakat, penguatan dan perlindungan para penyidik KPK, dan sebagainya harus benar-benar jadi perhatian besar pemerintah. Belum lagi, beberapa mentri Kabinet Kerja, serta pejabat pemerintah pusat lainnya yang diindikasikan terkena kasus korupsi, menunjukkan bahwa pengawasan internal harus diperkuat lagi. Hukum harus berdiri adil, dan untuk itu dibutuhkan political will yang tegas demi menjadikannya nyata. Sehingga, Kabinet dan segenap pengurusnya hingga sampai ke tataran terbawah, benar-benar bisa bersih, transparan serta professional dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, revitalisasi BPJS, BUMN, serta lembaga lain yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tak boleh luput dari perhatian Pemerintah. Defisit BPJS semestinya juga jadi urusan presiden, walaupun lembaga tersebut tentunya punya tim ahli yang mengurus manajemennya. Jalan keluar harus dikaji dan dicari sehingga BPJS yang menjadi salahsatu lembaga asuransi terbesar, dan mungkin yang paling diharapkan oleh rakyat menengah kebawah, bisa melayani dengan baik tanpa harus menghancurkan dirinya sedikitpun. PLN dan Pertamina pun harus jadi garda terdepan untuk melayani kebutuhan energi dalam negeri dengan tariff yang proporsional tanpa melulu mengandalkan pada subsidi yang melenakan rakyat. Riset dan inovasi di bidang energi terbarukan pun harus terus ditingkatkan, mengingat besaran potensi yang dimiliki Indonesia, isu perubahan iklim, serta terbatasnya sumber daya alam. Selain itu, kualitas tenaga kerja, fasilitas dan penerima manfaat dari sekolah dan rumah sakit serta puskesmas yang amat dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat sudah semestinya masuk dalam agenda perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang selama ini diklaim sebagai salahsatu fokus pembangunan kabinet Kerja. Rumah sakit yang tutup, sekolah yang tak layak, serta isu lain terkait pendidikan dan kesehatan harus benar-benar ditangani oleh Jokowi-Ma’ruf tanpa kompromi politik yang bisa menghambat kemajuan.

Dua hal besar di atas adalah sebagian yang musti diperhatikan oleh kabinet Jokowi nanti jika benar terpilih. Tentu masih banyak lagi sektor yang butuh dibenahi karena sejatinya Presiden Indonesia dan wakilnya adalah pemimpin bagi seluruh rakyat, penanggungjawab untuk seluruh sektor. Oleh karena itu, langkah pertama yang selogisnya dilakukan adalah mengangkat orang-orang terbaik yang terbukti paham, berprestasi dan kuat dalam kepemimpinan di bidang yang akan dipegangnya. Jajaran kabinet Kerja jilid dua (jika benar terpilih), serta seluruh pihak yang terkait dengan kinerjanya, harus benar-benar bisa diandalkan oleh rakyat. Mumpung di periode terakhir, Jokowi sangat diharapkan untuk jangan tanggung-tanggung dalam mewujudkan janjinya memajukan Indonesia. Mengutip ucapan Kyai Ma’ruf di salahsatu debat, yakni memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang baik. Ayo, buktikan! Serta, kita sama-sama pastikan agar pesta demokrasi ini tak sekadar berakhir di pengumuman resmi nanti. Karena demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika rakyat merdeka beraspirasi dan mengawasi, dan Pemerintah aktif memenuhi janji dan ekspektasi.

Michael Shattock dalam bukunya, Managing Successful University (2010) mengatakan bahwa sebenarnya peta persaingan universitas itu mirip dengan peta persaingan tim sepak bola. Pandangannya ini dikuatkan dengan klasemen ranking universitas baik di dunia maupun di Inggris yang jadi negara dimana Shattock melakukan penelitian.

Tim sepak bola besar yang punya sejarah panjang seperti Manchester United & Liverpool akan dengan mudah menarik talenta terbaik, karena mereka ingin berinteraksi dengan sesama kolega dengan level tertingginya, mendapatkan kebanggaan bermain dan tercatatat dalam sejarah klub. Demikian juga Cambridge dan Oxford, tanpa butuh pemasaran, semua talenta terbaik peneliti dan akademisi akan dengan sendirinya tersedot magnet untuk berkumpul disana dan mendapatkan pride menjadi bagian dari sejarah panjang dari universitas tersebut.

Pendapatan klub besar pun dengan sendirinya besar, dikarenakan reputasi yang dibangun melalui prestasi dan sejarah klub membuat jumlah fans fanatik mereka sangat banyak. Fans yang banyak menciptakan pasar bagi tiket maupun merchandise, dan juga membuat pihak sponsor dengan mudah mendanai klub.

Universitas dengan reputasi tinggi pun demikian. Dana penelitian dengan mudah didapatkan karena sejarah panjang dari kualitas peneliti dan penelitian yang mereka lakukan. Kualitas dari lulusan, serta reputasi dari para alumni terkenal menambah reputasi univeritas, dan dengan sendirinya membuat para calon mahasiswa terbaik berlomba masuk perguruan tersebut. Sebagaimana para fans fanatik, mereka rela membayar mahal untuk bisa mendapatkan pembelajaran terbaik plus reputasi sebagai bagian dari universitas tersebut. Bahkan alumninya pun juga dengan senang hati bersedia menjadi penyumbang bagi dana abadi yang dibuat untuk mengelola universitas.

Universitas kecil hampir bisa dikatakan tidak punya sesuatu yang bisa dibuat bersaing head to head terhadap para universitas besar ini. Sebagaimana klub bola kecil, mungkin satu musim mereka bisa menjadi juara (contoh kasus: Blackburn Rovers/Leicester City), tapi tahun berikutnya para pemain bintang (beserta pelatihnya) segera jadi rebutan klub besar yang bersedia membayar dengan harga transfer dan gaji tinggi, serta pride sebagai bagian dari klub besar.

Akademisi universitas pun kira-kira seperti itu. Kita saat ini sedang diributkan ingin menjadi Entrepreneurial University, padahal lima universitas yang menjadi role model dari buku fenomenal karangan Clark Burton tersebut sekarang tak beranjak dari universitas kelas menengah, bahkan termasuk termasuk universitas dimana Shattock (dulu) bekerja, beberapa malah tenggelam dan kehilangan arah strategi. Termasuk universitas di USA yang jadi role model pengelolaan Universitas, dalam buku lainnya yang tak kalah fenomenal dan terbit tahun 80-an tentang strategi pengelolaan universitas. Bahkan universitas yang dimaksud sekarang sudah tidak lagi pake strategi yang diceritakan buku inspiratif pada masanya tersebut, dan tetap menjadi universitas antah berantah dibandingkan universitas dengan nama besar di USA.

Mengenai universitas dengan sejarah besar, tentu selalu ada anomali, seperti Nottingham Forest yang punya sejarah panjang klub besar tapi sudah beberapa dekake menghilang dari persaingan. Dalam universitas juga ada Universitas Aberdeen yang dulu punya reputasi sedemikian panjang, tapi kemudiang tenggelam karena kesalahan pengelolaan yang terus-menerus.

Sebagaimana dalam klub olahraga yang sedang trend memompa prestasi dengan dana tak terbatas seperti Chelsea dan Manchester City di Inggris, atau kasus terbaru dan sangat unik menarik RB Leipzig di Jerman, di Universitas pun demikian. Ambil contoh NUS (Singapore) dan KAIST (Korea). Mereka menggelontorkan dana besar untuk memompa peringkat mereka. Masalahnya, tidak banyak pengelola universitas maupun negara yang punya dana dan punya komitmen seperti pemilik Chelsea dan City yang uangnya tidak berseri.

Penulis: Luthfi Nur Rosyidi (Ketua PPI Denmark 2018/2019)

PPI dan Indonesia

Kita sepakat bahwa janji kemerdekaan Indonesia tak bisa dilunasi hanya oleh segelintir orang saja. Kolaborasi kebaikan dari kita semua sebagai ‘anak bangsa’ mutlak diperlukan. Sebagai sedikit ‘anak bangsa’ yang berkesempatan untuk belajar di salah satu negara dengan peradaban paling maju di dunia, PPI United Kingdom tentu punya porsi kontribusi tersendiri bagi republik. Meskipun sulit, kita tentu sepakat bahwa menyerah bukanlah pilihan.

Semangat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, maju, dan berdaulat sudah lahir sejak hampir 100 tahun silam, dimulai dari kalangan intelektual muda di Belanda. Pada masa itu, Moh. Hatta, Natzir Pamuntjak dan Achmad Soebardjo melakukan perlawanan intelektual dengan membangun Perhimpunan Indonesia di Belanda. Beragam narasi perjuangan mereka dalam menentang kolonialisme dan menjunjung perikemanusiaan, akhirnya menjadi bola salju yang terus bergulir hingga proklamasi kemerdekaan terucap. Apakah semangat itu sudah using dan mati?

Tentu tidak.

Sejak kemerdekaan Indonesia digaungkan, Perhimpunan Pelajar Indonesia hadir di berbagai belahan dunia. Organisasi ini menjadi wadah aktualisasi diri, inkubasi gagasan, mencipta gerakan dan berbagi impian bagi para diaspora intelektual. Semua demi memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, mampu menepati janji manisnya yang tertulis pada UUD RI Tahun 1945. Dengan semangat yang sama, PPI UK pun lahir pada tahun 1971, hingga kemudian menjadi tuan rumah Simposium PPI Dunia yang pertama kali pada tahun 2010.

Untuk meneruskan perjuangannya dalam berkontribusi bagi bangsa, saya percaya bahwa PPI UK setidaknya memiliki tiga peranan utama. Adapun peranan tersebut adalah intelektual muda, duta bangsa dan aktivis pergerakan.

Wahana bagi Kaum Intelektual Muda

Sebagai wadah kaum intelektual muda, sudah seharusnya PPI UK mampu memfasilitasi bertumbuhnya iklim diskusi dan berbagi pengetahuan dan penelitian, serta membantu optimalisasi proses akademik anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya tujuan utama para pelajar, yaitu menuntut ilmu sebaik mungkin, dan juga diharapkan mampu melahirkan narasi dan rekomendasi ilmiah untuk mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kegiatan konferensi ilmiah, forum diskusi tematik hingga pelatihan kepenulisan pun jadi poin yang perlu penekanan lebih.

Soft Diplomacy Para Duta Bangsa

Sebagai duta bangsa, tidak bisa dipungkiri bahwa citra Indonesia melekat dengan setiap aktivitas pelajar Indonesia di lingkungannya. Untuk itu, selain mendukung performa terbaik pelajar Indonesia di tengah pelajar dunia lainnya di dalam kelas, PPI UK pun diharapkan mampu ‘mendekatkan Indonesia’ kepada lingkungan internasional. Pendekatan ini dapat dilakukan baik melalui pendekatan kultural, yakni dengan menunjukkan kualitas dan sikap yang baik saat studi, melalui kegiatan eventual seperti pagelaran seni dan budaya, maupun program rutin seperti hari berbatik.

Bergulirnya Aktivitas Pergerakan

Sebagai jembatan aktivitas pergerakan, tentunya PPI UK perlu menjadi titik temu bagi beragam elemen yang terkait untuk melakukan kolaborasi dan kontribusi bagi Indonesia, tanpa terbatas oleh jarak. Bukan untuk sekadar menunjukkan rada kepedulian, melainkan juga untuk menjaga nyala api nasionalisme di dalam diri pelajar Indonesia. Kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di UK, maupun masyarakat Indonesia di tanah air tentunya sangat diperlukan. Sebagai contoh, penggalangan donasi bagi kejadian bencana, mentoring untuk pelajar yang ingin melanjutkan studi di UK, dan sebagainya adalah pendekatan yang bisa dilakukan bersama-sama.

Tentunya, tiga hal tersebut perlu dikemas dengan metode-metode yang lebih membumi dan humanis. Kita tak bisa menyangkal bahwa menamatkan studi dengan hasil yang cemerlang menjadi fokus utama bagi pelajar Indonesia di Britania Raya. Adanya tugas rutin, proyek, penelitian serta proses adaptasi gaya hidup dan manajemen keuangan pun bisa menjadi PR tersendiri. Oleh karena itu, PPI UK harus bisa menghadirkan titik temu agar semua pelajar yang turut berpartisipasi di dalamnya tidak perlu mengorbankan capaian akademik mereka.

Titik Temu Bagi Para Pelajar

Secara garis besar, ada tiga hal utama yang bisa menjadi titik temu bagi para anggota PPI UK. Pertama, adalah landasan semangat nasionalisme. Pada bagian manapun dalam badan organisasi PPI UK, ‘bermanfaat bagi Indonesia’ semestinya menjadi rel dalam bergerak. Dengan pola berpikir tersebut, PPI UK akan lepas dari segenap kepentingan pribadi maupun kelompok yang bisa mengganggu arah kontribusi bagi negeri. Kedua, yakni jejaring pertemanan sebagai suplemen. Bagaimanapun juga, menciptakan karya yang baik untuk Indonesia, apapun bentuknya, akan semakin baik jika dijalankan dengan semangat gotong-royong. Hal ini pun mempertimbangkan jumlah mahasiswa Indonesia yang tersebar di puluhan universitas seantero Britania Raya. Untuk itu, memperluas jaringan menjadi hal yang wajib plus keuntungan tersendiri bagi anggota PPI UK. Terakhir, adalah kultur organisasi yang asik sebagai pelumas. PPI UK tentunya tak boleh menjadi organisasi serba kaku dan formal karena bagaimanapun juga para manusia di dalamnya tentu punya titik jenuh, beban di luar organisasi dan semacamnya. Untuk itu, PPI UK harus hadir dengan suasana yang segar, dinamis dan bersahabat.

Saya percaya bahwa PPI UK bisa menjadi salah satu partikel dalam membangun Indonesia menjadi negara yang maju melalui penyusunan beragam program dengan dengan segmentasi yang sesuai, atau peningkatan semangat kontribusi untuk negeri di masa mendatang bagi para anggotanya. Saya percaya bahwa hasil karya terbaik dari sebuah gerakan pelajar adalah pelajar itu sendiri, seperti halnya Hatta yang kita kenal saat ini, merupakan hasil pembentukan beragam gerakan yang Hatta lakukan di masa lalu. Begitu pula dengan gerakan yang dilakukan oleh tiap anggota PPI UK saat ini pun, merupakan bentuk pendidikan diri dan kontribusi mereka di masa mendatang. Yuk, bersatu, berkarya dan berbagi inspirasi demi kemajuan Indonesia melalui PPI UK !

Angga Fauzan - PPI UK

Salah satu narasi paling kokoh tentang PPI Dunia adalah ia merupakan gerakan pengetahuan, dengan berporos pada penggalian, produksi dan diseminasi pengetahuan. Sebagai pemantiknya, tak lupa dijelaskan pula tujuan PPI Dunia pada pembukaan AD/ART-nya yang berbunyi "membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengokordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara". Jika ditarik pada kepengurusan periode 2018/2019, PPI Dunia berfokus menjadi media kolaborasi antar pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berkontribusi bersama.

Dalam setengah periode keberjalanannya, perlu rasanya dipertanyakan mengenai keberjalanan umum dan dampak pergerakan dari salahsatu organisasi diaspora pelajar Indonesia terbesar ini. Meskipun demikian, tak akan adil jika menilainya dengan mempertanyakan satu per satu pelajar Indonesia di luar negeri dengan pertanyaan: "PPI Dunia berefek tidak buat hidupmu?" Saya yakin, jawabannya malah akan mengesankan anarkisme yang absolut (ps: anarkisme bukan kekerasan/pemberontakan). Jangankan PPI Dunia, level PPI Cabang maupun Indonesian Society di kampus nya pun bisa jadi tak berdampak samasekali bagi tiap pelajar. Malah, sepertinya baru agak oke jika mengangkatnya dengan konteks PPI Negara. Bukankah di pembukaan AD/ART tadi dijelaskan pula soal 'mengkoordinasikan organisasi perhimpunan pelajar'?. Oleh karenannya, setidaknya bisa ditanyakan kepada para ketua PPI negara, apakah PPI Dunia punya peran signifikan dalam mengkoordinasikan PPI antar negara? Apa yang harus dikoordinasikan? Sejauh apa? Tentu harus ada indikator tertentu, dan tak bisa segala hal disapu. Jika menurut saya, dalam hal ini, yang perlu dibahas tegas ialah sejauh apa PPI Dunia sudah bisa jadi media kolaborasi dan kontribusi?

Sayangnya, definisi kolaborasi dan kontribusi serta batasan yang dimaksud, tidak dijelaskan dalam Platform PPI Dunia 2018/2019. Apakah titip minta membagikan poster kegiatan PPI Negara di Instagram PPI Dunia sudah termasuk kolaborasi? Atau mengadakan webinar dengan mengundang beragam pakar dari berbagai profesi sudah bisa disebut kontribusi? Lagi-lagi, jawabannya akan sangat relatif. Tergantung bagaimana ia didefinisikan dan dibuat batasan - yang sayangnya nihil dituliskan.

Memang benar, PPI Dunia tak bersifat komando kepada PPI Negara. Pucuk pimpinannya saja disebut Koordinator, yang tentu sifatnya koordinasi kepada organisasinya maupun mitra utamanya yakni PPI Negara. Bahkan, jika dilihat dengan sangat sekenannya, wujud PPI Dunia sepertinya baru terlihat agak jelas belakangan ini. Ibarat janin, ia seperti baru mulai memiliki tulang, daging, kulit, otak dan organ fungsional lainnya. Maksudnya adalah, kehadiran PPI Dunia sepertinya baru serius tertata, tampak dan berdampak belakangan ini. Cukup baru ketimbang sebagian PPI Negara yang notabene sudah aktif sejak belasan hingga puluhan tahun lalu dan relatif lebih stabil. Meskipun demikian, kebaruan ini semestinya tak jadi pembenaran PPI Dunia akan kebaian terhadap perwujudan visi dan misi pergerakannya. Harus terus berprogres.

Sebagai wadah berkontribusi, PPI Dunia setidaknya memungkinkan pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berbagi gagasan melalui tulisan di website PPI Dunia, dan beberapa media online lainnya seperti Kompas.com. Selain itu, organisasi ini juga punya sekian program lain, sebut saja Bimbingan Beasiswa ke Luar Negeri, Bantu guru melihat dunia, PPI Dunia awards, dan lain sebagainya.  Meskipun demikian, satu hal yang perlu dipertanyakan, apakah PPI Dunia asyik berkreasi dan mencipta program sendiri, sehingga tampak jadi PPI Negara kesekian? Ataukah memang murni menjadi jembatan pergerakan antar PPI Negara? Belum lagi, PPI Dunia pun memiliki semacam percabangannya di beberapa kawasan seperti Asia dan Oseania, Timtengka serta Amerop yang konon berfungsi untuk memudahkan koordinasi dan diseminasi informasi. Hal ini tentu jadi perhatian baru, karena PPI kawasan tersebut juga punya program tersendiri. Apakah ini wujud organisasi di dalam organisasi, atau bagaimana? Seefektif dan seefisien apa kehadirannya bagi PPI Negara? Saya tak tahu juga. Yang jelas, jadi mau tanya saja deh, pusing tidak?

Terakhir, mari kembali ke hal mendasar yang jadi pertanyaan awal. Kolaborasi dan kontribusi seperti apa yang ingin dicipta oleh PPI Dunia ini? Bagaimana itu didefinisikan? Sejauh apa berperan? Apa saja batasan dan indikator keberhasilan? Sudah sampai di titik mana berjalan? Dan semoga, tak hanya PPI Dunia saja yang ditagih untuk berperan, melainkan juga keseriusan dari segenap PPI Negara yang jadi bahan baku bagi PPI Dunia.

Penulis:
Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

Oleh: Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

17 Februari 2019 menjadi salah satu momen pembuktian soal seberapa paham dan seriusnya para kandidat pemimpin republik ini terhadap isu energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam. Secara umum, Komisi Pemilihan Umum patut diapresiasi karena berani untuk meniadakan kisi-kisi pertanyaan debat serta menyiapkan tata panggung yang bisa fokus pada kedua kandidat. Sayangnya, peran panelis berupa pakar dan ahli dari beragam sektor yang ada, malah hanya terkesan menitipkan pertanyaan kepada moderator saja. Tanpa kesempatan yang memadahi untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban para kandidat. Sehingga, koridor konten debat kandidat kali ini terasa kurang jelas dan terstruktur dengan rapi dan mendalam. Di sisi lain, sempat terjadi kericuhan di area nonton bareng yang tak jauh dari lokasi debat kandidat yakni berupa ledakan yang diduga dilemparkan oleh orang tak di kenal dari mobil yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan lokasi debat, serta area nonton bareng kandidat yang semestinya steril dan kondusif, malah kecolongan oleh aksi tak bertanggung jawab tersebut.

Visi Kandidat

Dari segi visi dan misi kandidat dalam sektor ini, kandidat nomor 01 menekankan pada pengurangan pemakaian energi fosil, dan akan meningkatkan pemakaian biodiesel serta green fuel. Selain itu, diungkapkan pula produk B20 akan diteruskan hingga sampai ke B100 demi mengurangi penggunaan energi fossil. Kemudian, dijelaskan bahwa penggelontoran dana desa sejumlah 187 triliun rupiah telah dilakukan, sebagiannya digunakan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa dan 58 ribu unit irigasi. Dalam bidang pangan, kandidat 01 menginginkan adanya ketersediaan pangan serta stabilitas harga, dengan diikuti penyebutan data peningkatan produksi 3.3 juta ton jagung oleh para petani lokal. Terakhir, disampaikan pula tentang nihilnya kebakaran lahan, hutan dan gambut, serta keinginan untuk mengurangi sampah plastic di sungai maupun laut.

Di sisi lain, kandidat nomor 02 menjelaskan bahwa pembangunan bidang infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pondasi untuk membangun kemandirian bangsa. Oleh karenanya, swasembada pangan, energi dan air akan digalakan agar bisa survive sebagai suatu bangsa, dan berdasarkan PBB pun dijelaskan bahwa tiga hal tersebut jadi tolak ukur utama keberhasilan suatu negara. Kandidat 02 juga berjanji untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, serta adanya imbalan yang memadahi untuk produsen, petani, peternak, petambak dan nelayan. Selanjutnya, dijanjikan pula soal penurunan harga listrik dan makanan pokok, serta ketersediaan pupuk.

Pamer Data

Dalam debat kali ini, kandidat presiden 01 beberapa kali terbukti salah data. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat posisinya sebagai petahana dan selayaknya memiliki sumber data yang memadahi. Misal, soal penyebutan bahwa tidak adanya kebakaran hutan dan gambut. Faktanya, kebakaran tetap ada meskipun terjadi penurunan sangat signifikan dari tahun 2016 seluas 14.604,84 Ha menjadi 4.666,39 Ha pada tahun 2018 (Direktorat PKHL, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selain itu, soal pembangunan jalan desa yang disampaikan telah dibangun 191 ribu kilometer, padahal faktanya berdasarkan kementrian keuangan per November 2018, jalan desa yang terbangun baru 95.200 kilometer. Selanjutnya soal sistem 4G yang telah dibangun, disampaikan sudah mencapai 74 persen daerah. Berdasarkan data Kemkominfo tahun 2017, pembangunan broadband 4G LTE sebesar 64,4 persen. Kemudian, kesalahan data kembali terjadi saat penyebutan data produksi besar yang disampaikan sebesar 33 juta ton, konsumsi 29 juta ton dan surplus 2,8 juta ton. Padahal, fakta dari kementrian Pertanian menyampaikan bahwa produksi pada 2018 sebesar 46,5 juta ton, konsumsi 33,47 juta ton serta surplus sebesar 13,03 juta ton. Proyek Palapa Ring di Indonesia Timur pun disampaikan telah 90 persen terbangun, padahal data dari Kominfo per Desember 2018 pun disampaikan baru 88,14 persen. Terakhir, soal produksi kelapa sawit yang diungkapkan sebesar 56 juta ton per tahun. Padahal, data BPS menyebutkan bahwa produksi sawit, meskipun terjadi peningkatan khususnya tahun 2015 ke 2016, bahkan belum mencapai angka 35 juta ton per tahun.

Dari sisi kandidat 02, data yang disampaikan tak sebanyak kandidat petahana yang memang relative lebih sering memamerkan data. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kesalahan dari penyampaian data tersebut. Misalnya, soal perkebunan inti di Malaysia yang ditengarai lebih luas ketimbang di Indonesia. Faktanya, berdasarkan data kementan, meskipun perkebunan di Malaysia empat kali lebih produktif ketimbang Indonesia, namun luas lahan yang tersedia di Malaysia tidaklah lebih besar. Selanjutnya, disampaikan pula keinginan untuk membuat BUMN khusus perikanan dan kehutanan. Padahal, sudah ada BUMN yang mengurus hal ini uakni Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara serta Perum Kehutanan Negara. Menyangkut soal infrastruktur, kandidat 02 menyampaikan bahwa indeks per kilometer di Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko dua kali lipat lebih efisien. Faktanya, skor Infrastrukcture Index 2018 dari lpi.worldbank.org untuk Indonesia adalah 2,89, sementara Maroko 2,43. Di atasnya, ada Malaysia sebesar 3,15, Thailand 3,14 dan Vietnam 3,01. Diungkapkan pula bahwa Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlihat berdampak langsung pada ekonomi. Faktanya, dari openknowledge.worldbank.org disampaikan bahwa infrastuktur berkontribusi pada sektor ekonomi sebesar 60 persen.

Meskipun tak keseluruhan data yang disampaikan oleh kedua kandidat meleset, namun sangat disayangkan bahwa kesalahan data yang diungkapkan masih terlalu banyak. Bahkan, kesalahan satu poin data pun sejatinya sangat tidak layak untuk seorang kandidat presiden republik Indonesia yang harus mengelola 250 juta lebih penduduk serta 17.000 lebih pulau. Mengingat, kesesuaian dan keabsahan data menjadi penting sebagai salahsatu sumber utama dalam merumuskan kebijakan publik.

Mengkritik Substansi

Dalam debat kali ini, terdapat beberapa hal yang mengungkapkan sisi lain dari kedua kandidat. Sebagai penantang, kandidat 02 terlalu banyak berlindung dengan jawaban UUD Pasal 33, yang hanya berhenti pada ‘dikuasai oleh negara’ serta memotong poin ‘digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.’ Hal ini malah menunjukkan sisi normatif dan minimnya strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan secara konkrit. Selain itu, kandidat 02 pun terlihat gagap dalam merespon pertanyaan terkait unicorn yang menjadi salahsatu indikator kesuksesan bagi start-up yang banyak digandrungi kaum milenial. Meskipun demikian, poin bahwa tidak inginnya kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Mengingat, banyaknya investor luar negeri yang memang mendanai ­start-up unicorn di Indonesia. Selain itu, perihal penguasaan tanah oleh kandidat 02 seluas 22.000 hektar di Kalimantan Timur serta 120.000 hektar di Aceh Tengah menjadi hal yang tidak terduga. Malah, kandidat 01 menegaskan bahwa pembagian tanah seluas itu tidak diberikan pada era kepemimpinannya, yang mungkin ingin menyiratkan bahwa dulu pernah ada pembagian lahan besar-besaran. Akhirnya, kandidat penantang menjelaskan bahwa tanah tersebut ialah HGU dan milik negara, serta rela mengembalikannya. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa lebih baik lahan tersebut dikelola olehnya ketimbang jatuh ke tangan asing.

Di sisi lain, kandidat 01 beberapa kali malah menggunakan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kandidat lawan untuk menjelaskan program maupun pencapaiannya selama memerintah. Sehingga, tujuan untuk memberikan kritik dan sanggahan kepada pendapat lawan tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian, pihak petahana terlihat relatif lebih menguasai isu dan permasalahan di lapangan, mengingat pengalamannya selama sekitar 4,5 tahun memimpin. Hal ini ditegaskan dengan menyebutkan sederet pencapaian selama debat berlangsung, baik ketika menjelaskan gagasan maupun menjawab pertanyaan. Walaupun, kandidat 01 pun juga mengakui akan banyaknya hal yang belum bisa sepenuhnya tercapai sehingga membutuhkan kerja keras bersama untuk menjadikannya nyata.

Secara keseluruhan, masih banyal hal yang belum terbahas di debat kali ini. Tema yang luas dan durasi yang singkat sangat tidak memungkinkan untuk menguliknya secara mendetail. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kedua kandidat pun tidak sempat menyinggunggnya. Apakah jangan-jangan juga tidak kepikiran? Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Teknokrat Muda Indonesia terkait topik debat kali ini, beberapa poin yang tak terbahas adalah adanya isu penanggulangan climate change, kasus korupsi infrastruktur yang jadi PR terbesar dalam pembangunannya, dan tumpang tindihnya aturan dalam manajemen lingkungan hidup, serta infrastruktur berkelanjutan. Sulitnya implementasi riset yang banyak dikerjakan oleh akademisi dan ahli untuk menangani isu-isu ini pun menjadi masalah besar yang absen pada debat 17 Februari lalu. Belum lagi, upaya penyediaan dan ketersediaan listrik serta energi lain pun malah tak terbahas pula. Padahal, elektrifikasi 12.000 desa menjadi poin penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Banyaknya hal yang tak terbahas ini sungguh menyisakan banyak tanda tanya besar soal mau di bawa kemana pembangunan energi, lingkungan, infrastruktur dan pangan Indonesia.

Menanti debat cawapres pada bulan maret mendatang, serta debat akhir berikutnya, diharapkan kedua kandidat benar-benar memperhatikan dengan betul terkait data yang disampaikan sehingga kesalahan bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Selain itu, gagasan konkret, perumusan strategi besar hingga mendetail serta kemungkinan ketercapaiannya tentu menjadi hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat. Sehingga, tak hanya terlihat kandidat mana yang lebih berbobot, tetapi masyarakat juga jadi tahu di bagian mana harus berperan. Terakhir, format debat dan keamanan lokasi harus terus menjadi perhatian utama bagi KPU dan jajaran terkait. Peningkatan porsi para panelis dan moderator untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban kandidat sangat diharapkan agar tak terkesan hanya jadi pembuat soal, apalagi timer selama debat berlangsung.

“Dalam berpolitik, kita seharusnya menghindari segala jenis perilaku yang melibatkan ras dan agama. Ini bukan tentang kebenaran dalam berpolitik, ini masalah memahami kekuatan diri kita. Dunia menghormati kita bukan hanya karena 'gudang senjata' yang kita miliki, melainkan karena kemampuan kita untuk menerima keberagaman, keterbukaan pola pikir, serta penghormatan terhadap setiap keyakinan,” kira-kira begitulah makna dari kutipan sepenggal orasi pamungkas Presiden Barack H. Obama dalam The State of the Union Address di tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, yang digelar pada 12 Januari 2016.

Politik, sebuah kata yang bisa jadi paling dihindari oleh sebagian besar orang yang menginginkan ketentraman hidup, tanpa adanya gangguan keharusan untuk memikirkan serta menomor satukan kemaslahatan bersama. Mengapa demikian? Cukup jelas karena menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam suatu negara (rakyat) dalam mencapai kemanfaatan kolektif (kebaikan bersama). Tapi entah mengapa seiring dengan berjalannya waktu, politik memiliki pemaknaan yang semakin sempit, seperti activities aimed at improving someone's status or increasing power within an organization/government (dikutip langsung dari kanal online Oxford Dictionary). Semua hal berbau politik selalu berujung pada kehidupan kaku pemerintahan beserta intrik-intrik di dalamnya. Padahal, politik bisa jadi memiliki pemaknaan pembelajaran yang lebih umum lho, contohnya the art or science of government (dikutip dari Merriam-Webster). Tuh, ada juga definisi seni dan ilmu pengetahuan di dalam pemerintahan, yang praktis bisa kita maknai sebagai politik.

Oke, mungkin sudah cukup mukadimah tentang makna umum politik. Selanjutnya mari kita beralih pada topik yang sedikit lebih spesifik, yang juga sempat disinggung pada paragraf awal. Pendidikan politik bagi warga negara, jelas tertulis di paragraf sebelumnya bahwa di dalam pemerintahan dan jalur menuju kedudukan dalam pemerintahan, baik secara tersurat maupun tersirat memiliki muatan seni dan ilmu pengetahuan. Dan uniknya, jika kita sinkronkan dengan deskripsi kampanye pemilihan umum/pemilu di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017, pasal 4, secara eksplisit menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan pendidikan politik yang dimaksud adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu. Lalu, mengapa partisipasi pemilih sangat penting? Dalam The Civic Culture yang ditulis oleh Gabriel Almond and Sidney Verba (1963), mereka memaparkan tentang kepentingan tersebut secara ringkas tetapi mengena. Gagasan-gagasan potensial dalam demokrasi adalah kebebasan perorangan dengan prinsip utama ‘pemerintahan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi’. Dan demi merealisasikan gagasan-gagasan tersebut, perlu adanya signifikansi pemikiran dan peran serta rakyat. Sehingga, apa yang menjadi kebijakan kolektif sebagai hasil akhir dalam pelaksanaan demokrasi adalah representatif dari kedaulatan rakyat di dalam sistem politik. Maka dari itu, pemilu sebagai praktik pendidikan politik bagi warga negara menjadi topik yang seksi untuk dibahas melalui berbagai sudut pandang, termasuk tentang peran serta kaum muda di dalamnya.

Fenomena cebong dan kampret di zaman sekarang, yang di awal hanya mempengaruhi generasi baby boomers dan gen-X, nampaknya juga sudah mulai menjangkiti para gen-Y dan gen-Z. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan. Mungkin jika para baby boomers atau gen-X yang memiliki fanatisme berlebih kepada beberapa golongan maupun kubu-kubu tertentu di dalam sebuah kontestasi politik, bisa jadi wajar, karena pola pikir mereka telah terbentuk secara matang melalui track record dan masa lalu dari golongan masing-masing. Akan tetapi, kembali lagi jika kita benturkan dengan kutipan dari orasi presiden Barack H. Obama di bagian paling atas tulisan ini, hal tersebut menjadi budaya yang sama sekali tidak dapat dianggap maklum. Apalagi jika fanatisme tersebut telah mengarah pada zona taqlid buta (ikut-ikutan tanpa daya kritis). Di sinilah peran kaum muda, yang di tahun-tahun ini secara implisit diemban oleh pundak para gen-Y dan gen-Z, untuk menjadi agent of change, social control, iron stock, dan moral force (empat elemen peran dan fungsi mahasiswa, sebagai representatif kaum muda). Termasuk dalam hal pendidikan politik akbar lima tahunan bertajuk pemilihan umum.

Kaum muda memiliki peluang yang sangat besar dalam mengubah pola pikir dan memperkaya polarisasi dalam dunia politik yang berkembang di Indonesia. Bukan hanya yang bisa sekedar menulis status di media sosial dengan nada nyinyir, memanas-manasi, menyebarkan kampanye hitam, termasuk di dalamnya hate speech, maupun mengadu domba, meskipun apa yang diyakininya mungkin benar. Karena seyogyanya kaum muda, dengan segala intelektualitas yang dimilikinya mampu menjadi penengah, filter, serta golongan paling netral dalam menghubungkan segala ‘kepentingan’ dan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, untuk selanjutnya diolah dengan lebih cantik, obyektif (meski persuasif), dan dapat diterima akal sehat. Intinya, di manapun posisinya kaum muda harus mau dan mampu mengambil peran di dalam tiap proses pendidikan politik penentu arah gerak Indonesia di masa depan, atau minimal di lima tahun mendatang. Bagi yang nyaman menjadi tim sukses ataupun juru kampanye, silakan ambil peran itu! Akan tetapi, ‘bermain’-lah dengan santun dan elegan. Lalu, bagi yang tak ingin memihak, meski punya pilihan, silakan ambil peran-peran strategis yang netral dan mampu menjadi roda penggerak dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Menjadi bagian dari KPU/Bawaslu misalnya.

Sebagai contoh nyata, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) telah membuktikan bahwa kaum muda Indonesia mampu mengambil peran strategis yang netral dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Bagaimana bisa dibilang demikian? Terbukti, dari beberapa sampel keanggotaan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN), organ-organ Ad Hoc yang berada di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berasal dari kaum-kaum muda. Sebut saja ketua PPLN Taipei dan Panwaslu LN Taipei, lalu ada juga ketua dan anggota Panwaslu LN Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo, mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswi yang tengah menempuh studi pascasarjana (baik master maupun PhD) di luar Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi dari negara-negara lainnya. Akan tetapi, atas dasar kecintaannya terhadap Indonesia serta keinginan untuk merealisasikan peran dan fungsi mahasiswa yang mereka emban, mereka memutuskan untuk mengambil peran strategis dalam pendidikan politik akbar lima tahunan. Sehingga, setidaknya dapat memberikan warna dan sudut pandang lain, dibandingkan hanya sekedar terlarut dalam pusaran polarisasi fenomena cebong dan kampret yang tengah mewabah lewat ‘permainan-permainan’ yang tak elok dipertontonkan di jagat maya maupun dunia nyata. Jadi, sudahkah kalian menjadi bagian dari kaum muda dalam upaya pendidikan politik akbar bangsa Indonesia?

TENTANG PENULIS

Penulis memiliki nama lengkap Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha atau biasa dipanggil Ozha, adalah Mahasiswa PhD di Materials Science and Engineering, National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan. Dia mengambil fokusan di bidang ilmu bahan (material), berfokus pada Biomaterial dan Energy Storage sebagai obyek risetnya. Selain kuliah, ia memiliki hobi berorganisasi, membaca, dan menulis, beberapa produk tulisannya dapat ditemukan di https://hernandha.co.id. Untuk urusan organisasi, Sekjend PPI Taiwan periode 2017/2018 ini kembali mendapatkan amanah sebagai Ketua Panwaslu LN Taipei untuk masa kerja April 2018-2019.

Ditulis oleh: Failasofah
PhD in Applied Linguistics at University of Pannonia, Veszprém, Hongaria.

“Bung Karno ! Kau dan aku satu zat satu urat
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh”

(Chairil Anwar, 1948)

Kutipan diatas adalah bait terakhir dari puisi karya Chairil Anwar di tahun 1948 yang berjudul Persetujuan dengan Bung Karno. Dalam puisi tersebut Chairil memperlihatkan semangat sikap kepahlawanan dan dukungannya untuk mempertahankan terus gerakan kemerdekaan yang diprakarsai Bung Karno saat itu. Beliau dikenal sebagai penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya manusia meraih kemerdekaan, termasuk perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nilai-nilai tersebut dituangkan Chairil Anwar kedalam puisi-puisinya yang hingga kini masih terus diingat dan dihargai.

Nilai-nilai heroik juga dapat dilihat dari novel Hanoman: Akhir Bisu sebuah Perang Besar karya Pitoyo Amrih tahun 2014. Dalam novel tersebut diceritakan karakter Hanoman yang dikenal sebagai seorang panglima bangsa kera yang hanya menghamba pada dirinya sendiri. Hanoman yang kemudian memahami bahwa pertikaian, peperangan sampai pada pertempuran yang semula menurutnya berisi semangat perjuangan antara yang baik dan angkara murka, tak lebih adalah silang sengkarut benturan kepentingan “Kepentingan untuk menguasai, kepentingan untuk mengalahkan, kepentingan mewujudkan keinginan. Itulah mengapa Hanoman mengambil pendirian tak terlibat  Baratayudha. Perang dahsyat yang dia mengira akan menjadi pembelajaran. Ternyata Hanoman keliru. Ternyata perang akan selalu ada. Pertempuran tetap akan selalu terjadi” (halaman 460). Dalam novel tersebut, sang pengarang mengisahkan hal-hal yang bisa membuat pembaca melihat jiwa ksatria seekor kera (bukan manusia) yang tetap mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Kutipan karya sastra lain yang menggambarkan sikap pengarangnya adalah kutipan yang diambil dari novel karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Jejak Langkah. “Tak mungkin orang akan mencintai negeri dan bangsanya, kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya” (Minke, 202). Novel tersebut adalah bagian dari “Tetralogi Buru” (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca), karya yang ia buat selama masa pembuangan di Pulau Buru. Seri novel yang mengisahkan tentang Minke itu merupakan karya yang dibuat atas dasar ilham pengarang pada saat melihat kondisi bangsa Indonesia kala itu. Kisah tersebut pada dasarnya adalah representasi kisah hidup seorang jurnalis pribumi Indonesia pertama dan tokoh pergerakan nasional masa awal R.M. Tirto Adi Soerjo. Menurut Koh Young Hun, seorang Guru Besar pada Hankuk University Korea Selatan, Pram terinspirasi Tirto lantaran ingin menafsirkan kembali kebangkitan nasional Indonesia (Hutari, 2018).

Dari ketiga karya sastra diatas, dapat kita lihat bahwa puisi dan novel tersebut dibuat sebagai media dari pengarangnya untuk menyampaikan pesan pada pembaca. Tapi karena latar belakang pembaca yang beragam, memahami karya sastra menjadi sangatlah subjektif. Bagi sebagian kecil pembaca, karya sastra hanyalah seperti saat menikmati lagu sang legenda Michael Jackson. Pembaca tersebut hanya mengenal penyanyinya bukan lagu atau musiknya. Sebagian kecil lainnya mampu memahami kode-kode yang tersembunyi dalam tulisan sastra. Dan, sebagian lagi melihat karya tersebut sebagai “representasi” dari cerita kehidupan manusia. Dalam artikel ini kami ingin mengulas fungsi sastra bagi masyarakat Indonesia terutama kaum muda dan kurangnya minat membaca karya sastra .

Bahasa dan Sastra

Bahasa yang berkembang dan digunakan dalam masyarakat, oleh beberapa antropolog, dapat disimpulkan dalam tiga kesimpulan yang berbeda: 1) bahasa sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan, 2) bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, dan 3) bahasa sebagai kondisi bagi kebudayaan suatu masyarakat yang bisa berarti bahwa manusia mengenal budaya melalui bahasa atau materi bahasa yang digunakan sejenis dengan materi pembentuk kebudayaan. Ketiga kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa bahasa dan budaya selain berperan penting juga memiliki hubungan erat yang saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia.

Bahasa, oleh para sosiolog, disebutkan sebagai milik khas manusia karena fungsinya sebagai alat komunikasi antar sesama manusia (Damono, 1978) . Komunikasi tersebut biasanya dilakukan seseorang dengan dua alasan: individualis dan konformitas. Individualisme manusia (sifat mempertahankan kebebasan diri) mensyaratkan adanya perbedaan bahasa antar individu sedang konformitas (persesuaian atau kecocokan) terjadi dengan mensyaratkan adanya penyesuaian bahasa yang digunakan satu individu untuk tunduk pada kaidah bahasa yang digunakan oleh lingkungan sosialnya atau masyarakat.

Salah satu media berkomunikasi yang menyebar di masyarakat sejak dulu adalah sastra. Sastra memiliki kekhasan dibanding produk budaya lainnya karena menggunakan bahasa yang harus memenuhi prinsip konformitas. Tapi secara bersamaan, sastra juga bersifat individualisme maka kadang diperkenalkan pemakaian bahasa yang baru oleh penciptanya (Sumardjo & Saini, 1997). Kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, sas dalam kata kerja mempunyai arti mengarahkan, mengajarkan. Sedangkan akhiran -tra biasanya menunjukkan alat sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk. Sastra atau Kesusastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik yang bervariasi dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia (dan masyarakat) melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek yang positif terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan) (Esten, 1978). Daya imajinatif melibatkan kemampuan pengarang untuk membayangkan, mengkhayalkan, dan menggambarkan sesuatu atau peristiwa-peristiwa. Hal tersebut telah di ungkapkan oleh Plato  yang mengatakan bahwa sastra adalah hasil peniruan atau gambaran dari kenyataan (mimesis). Sebuah karya sastra harus merupakan peneladanan alam semesta dan sekaligus merupakan model kenyataan.

Lebih lanjut seorang pemikir Yunani bernama Quintus Horatius Flaccus yang lebih dikenal sebagai Horace dalam tulisannya yang berjudul Ars Poetica menyebutkan“dulce et utile” artinya sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu menghibur (dulce) karena menampilkan keindahan dan sekaligus bermanfaat (utile) terhadap kehidupan (kematian, kesengsaraan, maupun kegembiraan). Jadi, karya sastra diciptakan oleh manusia, diperuntukkan bagi manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karya sastra tidak dibuat untuk mengajar manusia tetapi untuk mengingatkan manusia tentang masalah kemanusiaan. Herfanda (2008) mengatakan bahwa sastra memiliki potensi yang besar untuk membawa masyarakat kearah perubahan termasuk perubahan karakter.

Sastra Indonesia

Sastra di Indonesia berkembang dari budaya kita yang beragam. Santosa (2018) dalam artikel di laman bahasa Kemdikbud menulis bahwa karena kemajemukan Indonesia, keberadaan sastra di Indonesia pun beraneka ragam, mulai keragaman genre, gaya ungkap, tokoh, mitologi, hingga ke masalah sosial, politik, dan budaya etnik.  Genre sastra di Indonesia tidak hanya yang tampak general, seperti prosa, puisi, dan drama, tetapi juga yang spesifik, seperti dongeng, legenda, mitos, epos, tambo, hikayat, syair, pantun, gurindam, macapat, karungut, mamanda, dan geguritan. Dan karena keberagaman bahasa dan budaya di negara kita tercinta itu pula maka tidaklah mengherankan apabila dalam karya sastra yang mereka tulis terdapat sejumlah kosakata, frasa, dan kalimat bahasa daerah. Pembaca dapat menyelami budaya lainnya dalam cerita atau bait-bait karya sastra. Karena sifat sastra yang individualisme, pengarang biasanya melibatkan latar belakang kultur atau etniknya kedalam ruh karyanya. Tetapi karena sastra juga bersifat konformitas, kebanyakan dari karya sastra biasanya disesuaikan dengan konteks pembaca yang dituju agar pesan yang ingin disampaikan mudah dicerna.

Masyarakat mengenal dua jenis sastra: sastra lisan dan sastra tulis. Sastra lisan yang dikenal dengan folklore atau cerita rakyat telah dikenal sejak dulu dan diwariskan secara turun temurun. Sedangkan sastra tulis adalah sastra tertulis dalam bentuk prosa, puisi atau lainnya. Perkembangan sastra di Indonesia terbagi atas beberapa angkatan: Angkatan Pujangga Lama (sejak sebelum abad 20), Angkatan Melayu Lama (1870 – 1920), Angkatan Balai Pustaka (1920 – 1933), Angkatan Pujangga Baru (1933 -1942), Angkatan ’45, Angkatan ’50, Angkatan ’66, Angkatan 80-an, angkatan Reformasi, Angkatan 2000-an, yang terakhir dikenal dengan Cybersastra. Dari setiap angkatan, karya sastra yang dihasilkan banyak yang disesuaikan dengan perkembangan social masyarakat saat itu meskipun pesan yang disampaikan pada umumnya tetap tentang kehidupan manusia. Sastra kerap lahir dari proses kegelisahan sastrawan terhadap kondisi masyarakat. Sastra sering ditempatkan sebagai potret sosial karena sastra mengungkapkan kondisi masyarakat pada masa tertentu, yang selalu memancarkan semangat zamannya.

Sebagai media yang ampuh dalam berkomunikasi yang bisa mempengaruhi pola pikir dan karakter dalam masyarakat, pada masa tertentu banyak buku yang dimusnahkan dan sastrawan-sastrawan diasingkan. Pramoedya Ananta Toer, yang pada saat diasingkan ke Pulau Buru sebagai tahanan politik, menulis tetralogi semi-fiksi sejarah Indonesia. Dalam novel tersebut Pram menceritakan tokoh Minke yang menjadi representasi tokoh pergerakan nasional masa awal Raden Mas Torto Adhi Soerjo. Novel tersebut dilarang beredar oleh pemerintahan Orde Baru. Karya Mochtar Lubis berjudul Senja di Jakarta juga pernah dilarang beredar oleh Sukarno. Kekerasan ini terjadi karena sastrawan lewat karyanya berusaha melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan penguasa. Hal tersebut juga membuktikan betapa besarnya peran sastra dapat mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat.

Minat Membaca dan Senang Sastra

Bahasa tanpa sastra bagaikan jasad tanpa ruh. Bahasa tidak punya semangat jika tidak ada muatan sastra. Sastralah yang membuat bahasa menjadi hidup. Dalam sastralah terkesan harapan dan cita-cita masyarakatnya. U.U. Hamidy (seorang peneliti sastra Aceh) seringkali mengungkapkan pernyataan ini pada banyak kesempatan. Sastrawan Emha Ainun Najib bahkan pernah berkata bahwa sastra dapat memelihara kelembutan hati,  kepekaan perasaan, ketajaman intuisi, kedalaman jiwa, kearifan sifat sosial, dan keluasan pandangan hidup.  Maka segala dampak negatif tersebut akan terkikis jika sastra tetap dipertahankan kehadirannya dan diminati masyarakat.

Namun sayangnya, mempunyai banyak tokoh sastra dengan sejarah panjangnya, tak menjamin kesusasteraan Indonesia dapat dicintai masyarakatnya sendiri. Menurut Ibo (2015) disalah satu koran online, indikator rendahnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sastra dapat dilihat dari banyak hal, salah satunya adalah minimnya apresiasi terhadap keberadaan pusat-pusat kegiatan literasi salah satunya Pusat Dokumentasi Sastra HB jassin. Di Indonesia, perbandingannya adalah tiga sampai lima buku hanya dibaca oleh satu orang. Sementara di negara maju, satu orang bisa membaca tiga sampai lima buku yang termasuk karya sastra didalamnya. Ditambahkan oleh Ketua Ikatan Penerbit Indonesia 2010 (IKAPI) Lucya Andam Dewi bahwa salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah karena “histori kita itu budaya lisan. Kita belum sempat membina literasi, sudah diganggu sama teknologi," ujar Lucya. Jarang ada orang tua membacakan anak buku cerita menjelang tidur, misalnya. Yang ada justru mereka disodori gadget.

Guru besar sastra Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Suroso (Mukhisab, 2018) lebih jauh menyatakan, rendahnya minat baca sastra maupun pengetahuan lainnya mencerminkan bangsa ini masih didominasi oleh budaya lisan. Situasi masyarakat demikian sangat rentan disasar hoax atau berita tidak benar karena keterbasan pengetahuan sebagai dampak minat baca yang rendah.  Pengguna Internet bisa separuh lebih dari jumlah bangsa ini, 132,7 juta pada 2016, tetapi akses mereka bukan konten bacaan, yang disasar justru media sosial (facebook) sebesar 71,6 juta, situs pornografi, dan situs lain yang tidak menuntut pengakses membaca detail informasi di dalamnya. Mengutip bahasa sastrawan dan budayawan Taufik Ismail, dia menyatakan, bangsa Indonesia "rabun membaca dan pincang menulis".  "Orang yang memiliki kesenangan dan kemampuan membaca sastra akan memiliki kecerdasan yang lebih atas perilaku manusia, pemahaman tempat, peristiwa, dan persoalan yang dihadapi manusia," 

Berdasarkan fakta-fakta diatas, beberapa ahli (dalam bidang sosiologi, bahasa, dan antropologi) menyimpulkan bahwa beberapa hal yang bisa menyebabkan rendahnya minat membaca sastra adalah karena kurangnya dukungan lingkungan terutama keluarga untuk membiasakan anggotanya membaca sastra. Kurikulum disekolah juga bisa menjadi faktor pemicu jika murid tidak dibiasakan untuk ‘senang’ membaca. Kurikulum sekolah dasar dan menengah di negara maju seperti Amerika mewajibkan muridnya membaca cerita pendek bahkan novel setiap minggunya untuk kemudian didiskusikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung didalamnya. Selain serangan tayangan-tayangan televisi yang menina-bobokan masyarakat hingga kegiatan membaca sastra tidak lagi bisa menjadi hiburan. Atau mungkin juga karena kurangnya ketersediaan buku di daerah-daerah terpencil bahkan mungkin karena kualitas buku yang rendah dan tidak menarik.

Perubahan jaman memang menuntut manusia untuk selalu bergerak menyesuaikan diri. Seperti kata Chairil Anwar “ada yang berubah, ada yang bertahan karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan.” Untuk itu usaha mengatasi semakin rendahnya minat dan apresiasi terhadap sastra harus sering dilakukan. Seperti yang sudah dilakukan oleh PPI Hongaria sejak Juli 2018 melalui akun instagram Senang Sastra. Banyak informasi sastra Indonesia yang telah dibagikan PPI Hongaria. Senang sastra bertujuan untuk mengajak teman-teman pelajar Indonesia yang sedang belajar di Hongaria khususnya dan seluruh semua pelajar Indonesia di mana pun berada untuk mengenal atau kembali membaca karya sastra Indonesia. Walaupun sangat disayangkan dari seluruh pelajar Indonesia di Hongaria yang masih aktif ataupun yang telah lulus, Senang Sastra diikuti oleh 115 follower, dan hanya beberapa diantaranya yang membaca unggahan informasi sastra hingga saat ini (dilihat dari banyak like pada table dibawah).

Namun selama manusia masih menggunakan bahasa dan mengagungkan nilai kebaikan untuk diwariskan pada penerusnya, kami tetap percaya akan terus ada usaha mendokumentasikan rasa dan fakta yang berupa kisah nyata ataupun khalayan dalam bentuk tulisan-tulisan sastra. Seperti kata Raja Shahedah (seorang penulis asal Palestina) “Aku ada buku, aku tak perlu pakaian atau sepatu khusus untuk berjalan ke perbukitan”.

Referensi

Damono, Sapardi Djoko. (1978). Sosiologi Sastra, Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Esten, Mursal. (1978). Kesusasteraan: Pengantar Teori dan Sejarah. Bandung : Angkasa.

Herfanda, A.Y. (2008). Sastra sebagai Agen Pembaharuan Budaya dalam Bahasa dan Budaya dalam berbagai Perspektif. Yogyakarta: FBS UNY & Tiara Wacana.

Hutari, F. (2018). Pram Menemukan Minke. Historia online: 28 Mei 2018.

Ibo, A. (2015). Minat Baca Sastra Rendah, PDS HB Jassin Minim Pengunjung. Liputan6 online: www.liputan6.com. 14 Juli 2015.

Mukhisab. (2018). Hasil Riset: Hoaks Menyasar Masyarakat dengan Budaya Baca Rendah. Pikiran Rakyat online, 14 Maret 2018.

Santosa, P. (2018). Keberagaman Sastra di Indonesia dalam Membangun Keindonesiaan. Laman bahasa Kemdikbud: badanbahasa.kemdikbud.go.id.

Sumardjo, J. & Saini, K.M. (1997). Apresiasi Kesusastraan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Berdasarkan data BPS pada maret 2018, Indonesia memiliki angka koefisien gini sebesar 0,389. Hal ini masih cukup jauh daru target nasional pada tahun 2019 yakni 0,35. Secara umum, angka ketimpangan salahsatunya disebabkan oleh meningkatnya angka kekayaan sebagian golongan dan seiring dengan meningkatnya pula angka kemiskinan bagi sebagian orang. Dengan kata lain, seperti kata Rhoma Irama yakni yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Jika kita menelisik lebih jauh angka kemiskinan di Indonesia, BPS merilis data pada bulan maret 2018, bahwa terjadi penurunan hingga menyentuh 9.82%, atau berkurang sekitar 630an ribu orang. Di perkotaan, angka ini menurun dari 7.26% menjadi 7.02%, sementara di desa pun terjadi tren yang sama yakni dari 13.47% menjadi 13.20%. Sehingga, secara umum bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan baik di desa maupun kota, dengan prosentase kemiskinan di desa masih lebih tinggi daripada di kota.

Salah satu alasan sederhana penyebab ketimpangan kemiskinan, terutama di desa, ialah rendahnya angka perputaran uang dan produktivitas ekonomi secara merata. Kota dengan segala fasilitas seperti infrastruktur, UMR, jaringan komunikasi, fasilitas publik dan hiburan, dan beragam variabel lainnya akan selalu menjadi pilihan banyak orang untuk bekerja yang menyebabkan perputaran uang di sana lebih besar.

Sayangnya, hal ini tak bisa dibiarkan untuk terus terjadi karena kota dengan segala kemewahan yang diberikan pun menggelembungkan angka urbanisasi desa-kota. Alhasil, desa akan kekurangan talenta karena sudah terlalu banyak sumber dayanya, baik yang berkualitas maupun kurang, berpindah dan mencari peruntungan di kota. Sehingga, diperlukan intervensi yang serius untuk mengurangi angka ketimpangan ini serta membuat desa maupun kota sama-sama memiliki pesona yang menawan setiap orang untuk bekerja, berkarya dan membuat roda ekonomi berputar dengan massif.

Quadruple Helix hadir sebagai salahsatu pendekatan terkini yang digadang-gadang bisa menjadi alternative dalam menyiapkan Indonesia 4.0. Ketika beberapa negara sudah bergerak seperti mencipta Made In India maupun Thailand 4.0, maka Indonesia tentunya tak bisa hanya duduk tenang. Secara sederhana, Quadruple Helix bercerita soal kolaborasi aktif dan harmonis antara pemerintah, akademisi/peneliti, industri/swasta, dan masyarakat/komunitas. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana semua pihak harus terlibat aktif dan sama-sama menjadi objek dan subjek dalam pembangunan itu sendiri. Kebijakan dan pendanaan didatangkan oleh pemerintah, akademisi menyiapkan teorema dan penelitian yang tepat guna terhadap suatu masalah, kemudian pihak industri hadir dengan segenap teknologi serta kalangan professional yang dimilikinya, serta masyarakat pun turun tangan sebagai kunci untuk mengembangkan wilayahnya.

Sebagai contoh, Quadruple Helix bisa dijumpai pada Bandung Creative City Forum. Dibentuk pada akhir tahun 2008, hingga kini BCCF telah menjalankan beragam kolaborasi dan karya yang luar biasa untuk pengembangan kota Bandung. BCCF secara aktif menjalin titik temu dengan beragam elemen semisal United Nations Environment Programme (UNEP) dan Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia untuk menyelenggarakan TUNZA International Children and Youth Conference, membentuk Creative Entrepreneur Network yang mewadahi wirausaha kreatif kota Bandung, menyelenggarakan Helar Fest yang berupa festival kota yang fokus pada pameran potensi ekonomi kreatif dan sebagainya. Bahkan BCCF pun menyediakan ruang public seperti Bandung Creative Hub serta Simpul Space II sebagai tempat pameran, diskusi, workshop, pertemuan komunitas dan sebagainya.

Sejatinya, BCCF adalah modular yang bisa ditiru dengan bentuknya sendiri-sendiri di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah pun harus bergerak aktif dalam merangkai kolaborasi aktif, konkrit, berdampak dan sustainable bersama elemen swasta, akademisi serta masyarakat. Sehingga, simpul-simpul permasalahan yang ada di tiap petak wilayah Indonesia tidak dipresepsikan hanya bertumpu pada pundak pemerintah, serta bisa terpetakan dan terselesaikan hingga level akar rumput. Bagaimanapun, Pemerintah harus memiliki political will yang paling besar agar Indonesia 4.0 dengan pendekatan Quadruple Helix bisa tercapai. Akademisi perlu didorong dan difasilitasi untuk membuat riset terapan yang tepat sasaran dan bisa digunakan secara massal, sehingga tidak menjadikan indeks tertentu sebagai acuan. Swasta pun perlu mengarahkan profesionalismenya dengan lebih optimal untuk menjalankan bisnisnya berbasiskan pemecahan masalah di kehidupan masyarakat, serta tidak menabrak isu penting seperti ketenagakerjaan, limbah, hokum dan sebagainya. Selain itu, masyarakat pun perlu lebih rutin disambangi dan diajak berjalan bersama untuk beraspirasi dan bergerak aktif demi meningkatkan taraf hidupnya dan lingkungan tinggalnya.

Penulis:
Angga Fauzan - M.Sc Candidate of Design & Digital Media, University of Edinburgh

Kemarin, tepat 72 tahun yang lalu pada tanggal 30 Oktober 1946 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Masa di mana bangsa Indonesia telah menunjukkan eksistensi dan kedaulatannya dalam bidang ekonomi. Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diresmikan oleh Pemerintah pukul 12 tengah malam tanggal 30 Oktober 1946 telah memberikan harapan baru bagi Indonesia.

Perjuangan para founding fathers kita dalam melahirkan Oeang Republik Indonesia (ORI) telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan waktu yang tidak sedikit. Pasalnya ketika itu Indonesia dihadapkan dengan datangnya tentara sekutu dan perundingan Belanda-Indonesia yang merugikan Indonesia sendiri. Belum lagi, keras debur ombak asing ketika itu banyak memberikan batu sandungan bagi Indonesia untuk melakukan perubahan.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak meredupkan itikad baik dari para pendiri bangsa untuk terus berjuang mencapai kedaulatan ekonomi. Diawali dengan pembentukan “Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia” oleh Mr. A.A Maramis pada tanggal 7 November 1945.

Panitia tersebut selanjutnya diketuai oleh T.R.B Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta anggota-anggotanya dari Kementerian Keuangan, Penerangan, dan Tim Percetakan. Berkat kerja gigih dan kolaborasi-sinergi antar kementerian, Menteri Keuangan memutuskan pada tanggal 29 Oktober 1946 ditetapkan berlakunya ORI secara sah dimulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00 WIB. (sumber: Kemenkeu)

Pada detik diluncurkanya, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan pidatonya pada 29 Oktober 1946 di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta. Bung Hatta mengatakan :

“Besok tanggal 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang Javasche Bank. Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara”

Sebuah pidato yang menggetarkan sanubari dan relung-relung jiwa rakyat Indonesia. Mereka memberikan secercah harapan bahwa bangsa Indonesia akan menuju kedaulatan ekonomi. Hasil petuah para pendiri bangsa dalam bertafakur merangkai gagasan, pikiran, dan terobosan telah menghasilkan perubahan yang penting sebagai pondasi membangun bangsa. Mereka tidak hanya asal meresmikan. Tetapi mereka telah menciptakan sejarah meskipun harus bergumul alot menanggung derita tak terperi dengan belenggu penjajahan.

Keberhasilan para pendiri negeri ini dalam memperjuangkan mata uang ORI (kini: Rupiah) untuk Indonesia patut kita apresiasi. Dengan hadirnya mata uang ORI, rakyat tidak perlu lagi bergantung kepada mata uang De Javasche Bank atau mata uang penjajah Jepang. Melainkan Indonesia sudah menunjukkan kemandiriannya dalam bidang keuangan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tidak lantas membuat Indonesia menjadi negara maju secara ekonominya. Bahkan dalam tataran mikro, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mempunyai literasi yang baik dalam bidang keuangan.

Memasuki usia kemerdekaan yang ke-73, Indonesia masih mempunyai segudang pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Sebuah negara akan maju jika negara tersebut berhasil membangun dari skala mikronya. Karena ruang lingkup mikro merupakan pondasi awal membangun ekonomi suatu bangsa. Tanpa pondasi yang kuat, maka kecil kemungkinan negara tersebut akan lepas landas di kemudian hari.

Skala mikro yang terdiri dari masyarakat menengah ke bawah perlu menjadi atensi khusus dalam membangun perekonomian. Pemerintah bersama para stakeholders terkait perlu bahu-membahu dalam memperhatikan sektor mikro yang kini menjadi ceruk besar bagi Indonesia. Sebagai negara berkembang, Pemerintah perlu memahami bahwa masih banyak penduduk Indonesia yang sulit mengenyam pendidikan yang berkualitas. Apalagi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Hal ini akan berimbas pada rendahnya literasi keuangan bagi masyarakat. Maka jangan heran bila kasus investasi bodong, penipuan berkedok arisan atau mendapatkan uang dengan hal gaib marak terjadi di Indonesia.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan tahun 2016 berada di angka 29,7 persen. Naik sekitar 8 persen selama 3 tahun terakhir pada tahun 2013. Selain itu, indeks inklusi keuangan di Indonesia juga mengalami peningkatan dari 59,7 persen pada tahun 2013, menjadi 67,8 persen pada tahun 2016. Dalam hal inklusi keuangan, upaya pemerintah dalam hal ini patut untuk diapresiasi. Bank Dunia merilis data terbaru Global Findex (Financial Inclusion Index) pada tahun 2018 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemajuan tercepat di regional Asia Pasifik dalam membawa masyarakatnya ke dalam sistem keuangan formal dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal dalam hal inklusi dan literasi keuangan.

Aspek keuangan syariah pun perlu untuk disoroti. Berdasarkan data dari OJK menunjukkan indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan syariah tahun 2016 masih bertengger di level 8,11 dan 11,06 persen. Dengan minimnya inklusi keuangan syariah membuat posisi Indonesia hanya berada di peringkat sembilan dalam Global Islamic Finance Report 2016 dalam hal aset keuangan syariah. Sangat disayangkan Indonesia masih belum mampu memaksimalkan potensi dalam hal ini.

Secara definisi, literasi sendiri berarti kesanggupan membaca dan menulis. Dalam hal finansial, menurut OJK diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisir, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi terkait jasa keuangan untuk mengatasi mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian inklusi mengutip dari KBBI ada 3 makna, salah satunya ketercakupan. Dalam sektor finansial, literasi dan inklusi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya ketika angka literasi besar sedangkan inklusinya minim maka tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Begitu juga sebaliknya.

Dari dua data di atas, setidaknya ada dua masalah utama yang menjadi penyebab mengapa indeks literasi kita masih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

Pertama, akses dan kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata. Mayoritas akses pendidikan dengan fasilitas yang layak dan kualitas tenaga pengajar yang baik masih terfokus di kota-kota besar sehingga menimbulkan ketimpangan terhadap daerah terpencil yang belum merasakan hal yang sama. Akibatnya, hal ini berdampak pada efek penularan (contagion effect) terhadap rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah indeks literasi keuangan di Jakarta mencapai 40 persen sedangkan di Papua Barat hanya 20 persen.

Permasalahan kedua adalah belum maksimalnya sosialisasi dari Pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya Indeks Literasi Keuangan Indonesia yang masih bercokol di level 29,7 persen. Meskipun terdapat kenaikan 8 persen dari tahun 2013 tapi kita masih tertinggal dibandingkan negara tetangga kita misalnya Malaysia (66%) dan Thailand (73%). Dalam hal ini pemerintah telah mencoba berupaya melalui berbagai inisiatif untuk meningkatkan angka literasi keuangan. Misalnya, Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang kemudian direvisi kembali pada tahun 2017 untuk penyempurnaan. Selain itu, OJK juga pernah meluncurkan program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Program ini bertujuan untuk membawa masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal sekaligus memberikan edukasi produk keuangan secara sederhana.

Maka, rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif adalah meningkatkan infrastruktur akses pendidikan yang merata, khususnya di daerah 3T. Kedua, pemerintah juga perlu meningkatkan peran media digital dan tradisional dalam menggencarkan sosialisasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan kontrol terhadap peran dan kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam peningkatan akses literasi dan inklusi keuangan.

Ketiga hal ini harus bergayung sambut untuk saling mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat. Peningkatan akses pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan tanpa terkecuali hingga pelosok negeri adalah kunci peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di Indonesia. Ditambah, pemerintah saat ini gencar dalam mensosialisasikan proyeksi Indonesia 2045. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata perlu menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam setiap perjalanan sejarah, kita patut bersyukur karena telah dihadirkan orang-orang cerdas nan berani dalam membangun bangsa ini meski nyawa menjadi taruhannya. Dalam setiap masa, bangsa ini mempunyai ceritanya sendiri. Setiap fase perjalanan, akan banyak tantangan, hambatan, masalah yang harus kita selesaikan. Tetapi seperti kata Bung Hatta, Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak penunjuk, bukan tonggak yang membelenggu kita.

Sebagai penutup, memaknai 72 tahun Hari Oeang Nasional, para pendiri bangsa ini telah memperjuangkan sebuah kontribusi yang besar dalam membangun negeri ini. Tongkat estafet yang telah diperjuangkan oleh para orang tua kita terdahulu perlu kita lanjutkan dalam menghadapi tantangan dan perjuangan bersama. Dengan itu, penulis mengajak seluruh anak bangsa untuk mengikatkan kesatuan dan persatuan kolektif dalam menawarkan gagasan, ide, terobosan yang bernas dan implementatif demi kedaulatan ekonomi Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Salam Kolaborasi-Kontribusi!

Ahmad Zacky Makarim & Muhammad Fadhil Habibie

Anggota Komisi Ekonomi PPI Dunia