Categories
Komisi Ekonomi RRI Voice Suara Anak Bangsa

Hari Pengentasan Kemiskinan

Resume Siaran RRI World Service

Pada setiap tahunnya, 17 Oktober diperingati sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Peringatan ini telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan pertama kali digelar di Paris, Prancis pada tahun 1987. Tema hari pengentasan kemisikinan ini pun diangkat di dalam siaran perdana PPI Dunia bersama Radio RRI pada program Voice of Indonesia tanggal 14 Oktober 2019. Dengan menghadirkan dua orang pelajar Indonesia, Muhammad Putra Hutama (Tama) dalam segmen Youth Forum dan Muhammad Iksan Kiat (Iksan) dalam segmen KAMU, keduanya menuturkan beberapa pandangannya terkait pengentasan kemiskinan khususnya di Indonesia.

Keduanya, meskipun mengisi segmen di jam berbeda, sependapat bahwa pemerintah di Indonesia telah cukup baik dalam merencanakan program-program untuk mengentas kemiskinan. Seperti program asuransi kesehatan BPJS contohnya. Akan tetapi, Iksan (Kepala Pusat Kajian dan Gerakan Strategis PPI Dunia) berpendapat, evaluasi menjadi salah satu aspek yang sangat perlu diperhatikan. Menurutnya, pemerintah bisa melibatkan pelajar Indonesia dari S1 sampai S3 dalam mengatasi masalah kemisikinan di Indonesia. Masalah kemiskinan ini juga dinilai Tama (Ketua Komisi Ekonomi) sebagai permasalahan yang kompleks, akan tetapi Indonesia bisa belajar dari negara lainnya yang sudah berhasil mengentaskan masalah kemiskinan, seperti Bangladesh yang mana pemerintahnya memberikan mikro kredit untuk masalah di bidang kesehatan. “Intinya, bekerjasama. Terutama bersama milenial dan diaspora,” tambah Iksan.

Pasalnya pelibatan millennial dan diaspora, menurut Iksan, meskipun sudah ada, namun perlu diperbanyak dan diperluas. Apabila menilik pada program yang dicanangkan PPI Dunia, yang mana disesuaikan dengan program-progrram Sustainable Development Goals (SDGs), maka ada empat misi PPI Dunia yang sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan ini, diantaranya memetakan kekuatan nansional dan meningkatkan perekonomian, membaca trend global untuk membuka lowongan pekerjaan di Indonesia, dan pengabdian kepada masyarakat.

Iksan, yang saat ini mengenyam dua program magister di Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin dalam konsentrasi Gas and Condenstate Engineering dan Economy and Management of Petroleum Industries, memberikan keterangan bahwa di Rusia pemerintahnya banyak mengalirkan dana-dana subsidi yang menjadikan warga yang miskin pun masih memiliki harapan untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dsb. Rakyatnya pun sangat percaya kepada pemerintah dan mendukung setiap program yang pemerintah canangkan. “Rusia juga mendukung rakyatnya untuk maju secara internasional dengan diberikan assistantship,” tambah Iksan. Sedangkan Tama berpendapat, dengan pengalamannya selama menempuh pendidikan magister di International Economy and Business, Corvinus University of Budapest, maka Indonesia perlu meningkatkan lagi aspek perdagangan international dengan berbagai negara di dunia.

PPI Dunia 2019-2020 dengan taglinenya inovatif-progresif-aspiratif, harapannya PPI Dunia bisa menjadi akselator bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Meskipun masalah kemiskinan adalah masalah yang multidimensional, tetapi PPI Dunia telah merancang program bersama 57 negara termasuk organisasi dalam dan luar negeri untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Salah satu program yang akan hadir dari Komisi Ekonomi yakni pelatihan start up, tutur Iksan. Tidak hanya mengandalkan program yang ada di PPI Dunia, Tama pun menambahkan, bahwa sudah pernah memberikan kontribusi di bidang pendidikan dengan mengadakan fund rising untuk membantu pendidikan anak-anak di Jogja. “Meskipun kontribusinya tidak seberapa, tapi yang terpenting adalah berperan pada kapasitasnya masing-masing.” tambahnya.

Penulis: Mutiara Syifa (PERPIKA) – PIC PPI RRI-PPI TV-RPD
Editor: Selsa Azzahra (PPMI Mesir) – PIC PPI RRI-PPI TV-RPD

Categories
Komisi Kesehatan RRI Voice Suara Anak Bangsa

Hari Dokter Nasional

Resume Siaran RRI World Service

Hari Dokter Indonesia diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tahun ini, menjadi hari perayaan ke-69 sejak peresmian Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 1950. Dari penuturan Silvester Hendry Leresina (Endy), seorang pelajar Indonesia yang sedang mengenyam pendidikan sarjana di Chongqing Medical University, Tiongkok, melalui program siaran KAMU (Kami yang Muda) bersama RRI VOI, bahwa masih banyak hal yang menjadi personal di dunia kedokteran di Indonesia meskipun hari dokter sudah cukup lama diperingati. Hal yang sama juga dituturkan oleh Langgeng Agung Waskito (Langgeng), yang baru saja menyelesaikan program doktoral di Department of Environemtnal and Preventive Medicine, Oita University, Jepang, melalui program siaran  Youth Forum. Dalam wawancaranya pada hari Senin, 21 Oktober 2019, Endy menyertakan beberapa contoh seperti masalah stunting, pelayanan kesehatan, begitupun dengan isu permasalahan BPJS, yang juga menjadi spotlight bagi kawan-kasiaranwan di Komisi Kesehatan PPI Dunia.

Pemeratan Jumlah Dokter dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Indonesia
Sebagai Ketua Komisi Kesehatan di PPI Dunia sekaligus calon dokter, Endy menyatakan bahwa pemeratan jumlah dokter di Indonesia sudah bisa dikatakan cukup rata dengan merujuk data per bulan Mei 2016, ada 110 ribu jumlah dokter yang mana bila dikalkulasi ada sekitar 2000 pasien yang harus ditangani oleh satu orang dokter. Meskipun sudah terbilang cukup, Endy berharap jumlahnya bisa ditingkatkan sehingga seorang dokter hanya menangani 1000 pasien saja.

Endy berpendapat, masalah pemeratan jumlah dokter di Indonesia datang dari masing-masing individu dokter yang lebih memilih untuk tinggal di kota besar karena fasilitas (rumah sakit) yang lebih lengkap juga insentif yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup apabila dibandingkan dengan kota-kota kecil dan daerah terpencil. Begitupun tutur Langgeng, berdasarkan pengalamannya pergi ke beberapa daerah terpencil seperti Merauke dan Palu, fasilitas dan infrastuktur di kota-kota di luar Pulau Jawa masih sangat tertinggal, padahal tanpa fasilitas dan infrastuktur yang menunjung, mengakomodasi pasien pun jadi lebih sulit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sudah mengadakan sebuah program bersnama “Nusantara Sehat”, yang bertujuan untuk mertakan jumlah dokter di setiap daerah. Endy sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah, meskipun sampai saat ini jumlah dokter belum betul-betul merata.

BPJS dan Persoalannya
Defisit menjadi salah satu persoalan yang saat ini sering didengar dari program BPJS. Dari keterangan yang Endy berikan, menurutnya defisit ini dikarenakan manajemen yang kurang baik antara program BPJS dan rumah sakit. Meskipun begitu, ia melihat usaha pemerintah untuk menaikan iyuran bulanan menjadi jalan yang cukup baik untuk mentupi defisit ini. Menurutnya, kenaikan iuran BPJS mungkin dinilai sebagai sesuatu yang memberatkan bagi rakyat, khususnya rakyat kalangan menengah kebawah, meski jika dibandingkan dengan asuransi kesehatan dari pihak swasta yang jauh lebih mahal, Ia yakin perlahan-lahan rakyat Indonesia bisa menerimanya. Langgeng pun membandingkan, dengan program kesehatan yang ada di Jepang, yang mana pasien tetap harus membayar 30% dari treatment. Pasalnya, program BPJS ini pun belum mampu memberikan insentif yang sesuai kepada dokter yang menangani, bahkan bisa dikatakan dokter dihargai sangat murah. Jadi program BPJS ini memang bukan saja menimbulkan masalah kepada pengguna BPJS (pasien), tapi juga pihak rumah sakit, dan dokter itu sendiri, atau dapat dikatakan menimbulkan permasalahan ke berbagai sisi.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Tiongkok dan Jepang
Sebagai mahasiswa kedokteran di Tiongkok, Endy menuturkan bahwa ada perbedaan yang cukup menarik antara sistem kesehatan di Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, setiap individu di Tiongkok, dari berbagai kalangan, sekalipun miskin, sudah dipastikan memiliki asuransi kesehatan. Pelayanan untuk setiap inidividunya pun sangat baik dikarenakan manajemen asuransi yang sudah baik. Berbeda dengan di Indonesia, yang mana pasienlah yang harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan asuransi.

Harapan untuk Bidang Kesehatan di Indonesia
Besar harapannya kelak Indonesia bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari tingkat primer seperti Puskesmas dengan menyediakan tenaga kesehatan yang memadai. Saat ini Endy dan kawan-kawan di Komisi Kesehatan PPI Dunia, secara khusus, dan PPI Dunia secara umum, sedang mengusahakan realisasi sebuah program di bidang kesehatan. Diantaranya program Bantu Puskesmas dan Susu untuk Ibu yang nantinya akan dilaksanakan dalam kepengurusan 2019-2020 ini. Dengan begitu meskipun tidak berada di Indonesia, para pelajar tetap bisa berkontribusi untuk membantu dan meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.

Dirangkum oleh:
Mutiara Syifa (PERPIKA) dan Selsa (PPMI Mesir)
PIC RRI, RPD, dan PPI TV, Pusat Komunikasi, Pusmedkom PPI Dunia 2019/2020

Categories
Pojok Opini

Menilik PPI Dunia Selain Visi Besarnya

Perhelatan demokrasi dari pemilihan koordinator baru bagi PPI Dunia 2019/2020 sedang dimulai. Tiga kandidat dari tiga negara yang berbeda sudah berada di gelanggang adu gagasan. Setiap diksi dan narasi yang dikeluarkan tentunya akan jadi pertimbangan bagi tiap ketua PPI Negara dalam menentukan siapa sosok yang paling layak untuk memimpin perhimpunan diaspora intelektual muda ini.

Namun, dibalik tiap kata yang merefleksikan gagasan dibaliknya, perihal sumber daya manusia tentunya akan lebih sulit untuk dikuliti. Selain bagaimana karakter dan pola pikir si pemimpin yang akan terpilih itu sendiri, tentu pemilihan siapa saja yang menjadi tangan kanan kepercayaannya perlu diperhatikan – walaupun cukup sulit. Belum lagi, sudah menjadi konsekuensi logis bagi koordinator PPI Dunia nantinya untuk berkoordinasi dengan para ketua PPI Negara mengenai siapa saja yang akan membantu merangkai dan membumikan ide-idenya.

Sehingga, sangat wajar jika, minimal, para koordinator bidang atau divisi di PPI Dunia yang merupakan perwakilan dari tiap PPI Negara, harus juga mampu menjadi jembatan yang baik antara PPI Negara dan PPI Dunia. Mulai dari mendiseminasikan informasi dan kondisi dari PPI Dunia ke PPI Negara, mengkompromikan kolaborasi dan lain hal. Untuk itu, hubungan harmonis antar si perwakilan yang duduk di bangku organisasi PPI Dunia dengan PPI Negara asalnya mutlak dibutuhkan. Hal ini semestinya jadi pertimbangan utama bagi koordinator terpilih nantinya untuk menentukan orang-orang kepercayaannya, dan bagi (minimal) ketua PPI Negara untuk mengizinkan seseorang untuk mewakilinya di badan PPI Dunia.

Selain itu, persebaran perwakilan dari berbagai macam PPI juga menjadi kunci agar mampu mempererat kolaborasi secara luas serta membangun inklusivitas dalam organisasi. Puluhan PPI Negara sudah bergandengan tangan bersama di wadah sebesar PPI Dunia dan tentunya akan aneh jika perwakilan yang duduk di jajaran pengurus inti PPI Dunia hanya bertumpuk dari segelintir PPI Negara. Oleh karenanya, kerjasama aktif ini harus datang dari kedua belah pihak agar beban besar dalam memilih sumber daya yang cakap tak hanya bertumpu di pundak si koordinator terpilih.

Terakhir, rekam jejak dan karakter yang mampu diajak bergerak bersama tentu sangat dibutuhkan di kepengurusan PPI Dunia mendatang. Misal, sesederhana bisa dipimpin dan bisa memimpin hingga mampu mengosongkan gelas dan saling mengisi. Mengingat tiap individu yang bergabung tentunya punya kecakapan, strata pendidikan, pemikiran dan latar belakang yang berbeda. Segala macam kepentingan pribadi, golongan apalagi politis sudah semestinya dihilangkan dan tak turut dibawa masuk ke dalam organisasi PPI Dunia. Tak lucu rasanya jika kepengurusan PPI Dunia kelak malah terhambat oleh sebagian pengurusnya sendiri yang sarat akan kepentingan atau malah asik mengunggulkan urusan bidangnya semata ketimbang rumah PPI Dunia secara umum. Beruntung, pada era kepemimpinan Fadjar Mulya yang kebetulan berada pada tahun politik, PPI Dunia tak gampang terjerumus dalam pusaran politik praktis.

Gaya dan metode pemilihan tiap persona oleh koordinator PPI Dunia ini tentu sangat tricky dan susah sekali dikuliti pada ajang debat. Belum lagi, tiap kandidat tentunya punya preferensi pribadi tentang siapa dan bagaimana model orang-orang yang akan membersamainya. Namun, bukan berarti hal ini boleh lepas dari bahasan di ajang demokrasi ini. Dan semoga, kepengurusan dan kebermanfaatan PPI Dunia pada periode selanjutnya akan terus membaik. Baik dari segi dampak yang diberikan, hingga segenap sumberdaya yang menjadi motor penggeraknya.

Angga Fauzan
M.Sc. Candidate Edinburgh University

Categories
Pojok Opini

Apakah Pesta Demokrasi Sudah Usai?

Pesta Demokrasi
Sumber Gambar: https://zonadamai.files.wordpress.com/2018/07/demokrasi-yang-damai.jpg

Oleh: Angga Fauzan

Sekilas Tentang Pemilu 2019

Pemungutan Suara untuk Pilpres dan Pileg Indonesia tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPU mungkin layak memecahkan rekor dunia sebagai pemilu terbesar yang diselenggarakan dalam satu hari. Bayangkan saja, 800.000-an TPS yang tersebar di ribuan pulau dan puluhan negara, dengan hampir 200 juta pemilih untuk dua kontestan Presiden beserta wakilnya, serta ribuan caleg, dan total sekitar lima surat suara yang dipegang oleh tiap satu orang pemilih. Bahkan, tak sedikit yang harus berkorban nyawa karena mengurus pemilihan umum ini agar bisa berjalan sejujur dan seadil mungkin sesuai tata aturan yang berlaku. Tambahan, partisipasi pemilih pun meningkat drastis ketimbang periode sebelumnya, dan melebihi target dari KPU sendiri. Meskipun demikian, kendala teknis seperti kurang atau salah kirimnya surat suara, hingga salah input di kurang dari 1% TPS sepertinya cukup bisa dipahami – walaupun juga tetap harus diperbaiki. Untuk itu, apresiasi dan angkat topi mari kita berikan terlebih dahulu kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu Raya Republik Indonesia tahun 2019 ini.

Kilas Balik

Pemilu kali ini, meskipun memiliki kandidat Presiden yang sama dengan periode 2014, sesungguhnya punya cerita yang berbeda. Kali ini, Joko Widodo hadir sebagai petahana yang sudah sekitar 4,5 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beragam program sudah dijalankan, tak sedikit pula kritikan dan evaluasi dilayangkan. Tentu kita masih ingat tentang kabinet Kerja yang beberapa kali mengalami perombakan, dan tak jarang pejabat yang dipecatnya itu malah bertransformasi jadi lawan-lawan baru bagi koalisinya.

Pada sekitar April 2018, indeks kepuasan terhadap kabinet Kerja mencapai sekitar 70 persen. Angka ini terus meningkat drastis sejak pertama kali menjabat, namun juga mengalami sedikit penurunan mendekati hari pemungutan suara. Sebagai Petahana, dengan perolehan sekitar 53% di pemilu 2014 dan unggul di lebih banyak provinsi ketimbang lawannya, publik berekspektasi bahwa Pemilu kali ini Jokowi semestinya punya performa yang jauh meningkat untuk pemilu 2019. Sayangnya, berdasarkan hasil Quick Count yang dirilis oleh berbagai lembaga survey resmi, perolehan suara Jokowi tak jauh berbeda ketimbang pemilu untuk periode pertamanya. Malah, ia kalah di lebih banyak provinsi ketimbang rivalnya, Prabowo. Keadaan berbalik untuk hal ini. Banten dan Jawa Barat yang diduga akan lebih ‘terjaga’ berkat pengangkatan K.H Ma’ruf Amin serta dukungan dari Ridwan Kamil serta beberapa tokoh besar, rupanya tak berbuah manis. Jokowi kalah telak di dua provinsi yang berpenduduk padat dan disinyalir rawan oleh serangan hoaks tersebut. Tetapi, mengambinghitamkan hoaks semata atas kekalahan telaknya di dua provinsi tersebut, ditambah Aceh dan Sumatera Barat, tentu bukan cara berpikir yang bijak. Tak bisa dipungkiri, militansi kader dan relawan pihak oposisi di keempat wilayah tersebut cukup kuat dan tak bisa diremehkan.

Uniknya, ketika Quick Count sudah keluar dan meskipun kemenangan pasangan 01 diprediksi akan disahkan oleh hasil perhitungan resmi oleh KPU di akhir Mei nanti, pihak koalisi Indonesia Menang yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno pun menyatakan kemenangannya. Hasil exit poll internal dengan perolehan sekitar 62% dijadikan sebagai pedoman – walaupun belakangan diketahui bahwa angka tersebut diperoleh dari jumlah provinsi yang dimenangkan. Hal ini membuat riak baru di kancah perpolitikan bangsa dan disinyalir bisa menghadirkan konflik baru. Belum lagi, pihak 02 mengatakan hendak menggalang people power jika ditemukan kecurangan yang massif dan terstruktur untuk memenangkan pihak petahana. Untuk itu, sebaiknya pengolahan data yang professional dan transparan oleh KPU, serta pengawalan bersama oleh masyarakat jadi penting agar hasil resmi perhitungan suara nanti bisa benar-benar diandalkan untuk menentramkan seluruh rakyat Indonesia serta kedua kubu yang bersaing.

Tuntutan untuk Pemerintah 2019-2024

Jika hasil Quick Count berbanding lurus dengan hasil perhitungan resmi oleh KPU, maka dipastikan pasangan 01 akan melanjutkan kepemimpinannya untuk Indonesia lima tahun mendatang. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang jadi PR besar – serta kritikan yang tak kunjung terjawab – yang tentunya diharapkan untuk segera diselesaikan di periode kedua pemerintahan Jokowi. Mengingat, Jokowi tak lagi punya beban politis untuk bisa terpilih lagi, dan K.H Ma’ruf Amin pun diyakini tak akan mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis populisme, kompromi atau kepentingan golongan dalam mengambil kebijakan, serta hal-hal lain yang menjerat langkah semestinya bisa dinihilkan pada periode kedua ini. Untuk itu, pesta demokrasi yang sudah disebutkan di awal, semestinya terus berlanjut selama kepengurusan kabinet terpilih berjalan. Mengingat suara rakyat yang diberikan terus meningkat dan akan seiring dengan pengawasan yang diberikan oleh masyarakat pada Pemerintah.

Penegakan Hukum dan HAM harus benar-benar tegas di era kedua Jokowi. Sebut saja kasus Novel Baswedan, para korban kejahatan masa lalu seperti pembunuhan dan penculikan, kebebasan dan keamanan dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah, dugaan pemanfaatan hukum sebagai alat penguasa, pengangkatan Jaksa Agung dari unsur parpol, intoleransi dalam masyarakat, penguatan dan perlindungan para penyidik KPK, dan sebagainya harus benar-benar jadi perhatian besar pemerintah. Belum lagi, beberapa mentri Kabinet Kerja, serta pejabat pemerintah pusat lainnya yang diindikasikan terkena kasus korupsi, menunjukkan bahwa pengawasan internal harus diperkuat lagi. Hukum harus berdiri adil, dan untuk itu dibutuhkan political will yang tegas demi menjadikannya nyata. Sehingga, Kabinet dan segenap pengurusnya hingga sampai ke tataran terbawah, benar-benar bisa bersih, transparan serta professional dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, revitalisasi BPJS, BUMN, serta lembaga lain yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tak boleh luput dari perhatian Pemerintah. Defisit BPJS semestinya juga jadi urusan presiden, walaupun lembaga tersebut tentunya punya tim ahli yang mengurus manajemennya. Jalan keluar harus dikaji dan dicari sehingga BPJS yang menjadi salahsatu lembaga asuransi terbesar, dan mungkin yang paling diharapkan oleh rakyat menengah kebawah, bisa melayani dengan baik tanpa harus menghancurkan dirinya sedikitpun. PLN dan Pertamina pun harus jadi garda terdepan untuk melayani kebutuhan energi dalam negeri dengan tariff yang proporsional tanpa melulu mengandalkan pada subsidi yang melenakan rakyat. Riset dan inovasi di bidang energi terbarukan pun harus terus ditingkatkan, mengingat besaran potensi yang dimiliki Indonesia, isu perubahan iklim, serta terbatasnya sumber daya alam. Selain itu, kualitas tenaga kerja, fasilitas dan penerima manfaat dari sekolah dan rumah sakit serta puskesmas yang amat dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat sudah semestinya masuk dalam agenda perbaikan infrastruktur dan sumber daya manusia yang selama ini diklaim sebagai salahsatu fokus pembangunan kabinet Kerja. Rumah sakit yang tutup, sekolah yang tak layak, serta isu lain terkait pendidikan dan kesehatan harus benar-benar ditangani oleh Jokowi-Ma’ruf tanpa kompromi politik yang bisa menghambat kemajuan.

Dua hal besar di atas adalah sebagian yang musti diperhatikan oleh kabinet Jokowi nanti jika benar terpilih. Tentu masih banyak lagi sektor yang butuh dibenahi karena sejatinya Presiden Indonesia dan wakilnya adalah pemimpin bagi seluruh rakyat, penanggungjawab untuk seluruh sektor. Oleh karena itu, langkah pertama yang selogisnya dilakukan adalah mengangkat orang-orang terbaik yang terbukti paham, berprestasi dan kuat dalam kepemimpinan di bidang yang akan dipegangnya. Jajaran kabinet Kerja jilid dua (jika benar terpilih), serta seluruh pihak yang terkait dengan kinerjanya, harus benar-benar bisa diandalkan oleh rakyat. Mumpung di periode terakhir, Jokowi sangat diharapkan untuk jangan tanggung-tanggung dalam mewujudkan janjinya memajukan Indonesia. Mengutip ucapan Kyai Ma’ruf di salahsatu debat, yakni memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang baik. Ayo, buktikan! Serta, kita sama-sama pastikan agar pesta demokrasi ini tak sekadar berakhir di pengumuman resmi nanti. Karena demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika rakyat merdeka beraspirasi dan mengawasi, dan Pemerintah aktif memenuhi janji dan ekspektasi.

Categories
Pojok Opini Suara Anak Bangsa

Reputasi, Perguruan Tinggi dan Klub Bola Kaki

Diunduh dari ppioxford.org

Michael Shattock dalam bukunya, Managing Successful University (2010) mengatakan bahwa sebenarnya peta persaingan universitas itu mirip dengan peta persaingan tim sepak bola. Pandangannya ini dikuatkan dengan klasemen ranking universitas baik di dunia maupun di Inggris yang jadi negara dimana Shattock melakukan penelitian.

Tim sepak bola besar yang punya sejarah panjang seperti Manchester United & Liverpool akan dengan mudah menarik talenta terbaik, karena mereka ingin berinteraksi dengan sesama kolega dengan level tertingginya, mendapatkan kebanggaan bermain dan tercatatat dalam sejarah klub. Demikian juga Cambridge dan Oxford, tanpa butuh pemasaran, semua talenta terbaik peneliti dan akademisi akan dengan sendirinya tersedot magnet untuk berkumpul disana dan mendapatkan pride menjadi bagian dari sejarah panjang dari universitas tersebut.

Pendapatan klub besar pun dengan sendirinya besar, dikarenakan reputasi yang dibangun melalui prestasi dan sejarah klub membuat jumlah fans fanatik mereka sangat banyak. Fans yang banyak menciptakan pasar bagi tiket maupun merchandise, dan juga membuat pihak sponsor dengan mudah mendanai klub.

Universitas dengan reputasi tinggi pun demikian. Dana penelitian dengan mudah didapatkan karena sejarah panjang dari kualitas peneliti dan penelitian yang mereka lakukan. Kualitas dari lulusan, serta reputasi dari para alumni terkenal menambah reputasi univeritas, dan dengan sendirinya membuat para calon mahasiswa terbaik berlomba masuk perguruan tersebut. Sebagaimana para fans fanatik, mereka rela membayar mahal untuk bisa mendapatkan pembelajaran terbaik plus reputasi sebagai bagian dari universitas tersebut. Bahkan alumninya pun juga dengan senang hati bersedia menjadi penyumbang bagi dana abadi yang dibuat untuk mengelola universitas.

Universitas kecil hampir bisa dikatakan tidak punya sesuatu yang bisa dibuat bersaing head to head terhadap para universitas besar ini. Sebagaimana klub bola kecil, mungkin satu musim mereka bisa menjadi juara (contoh kasus: Blackburn Rovers/Leicester City), tapi tahun berikutnya para pemain bintang (beserta pelatihnya) segera jadi rebutan klub besar yang bersedia membayar dengan harga transfer dan gaji tinggi, serta pride sebagai bagian dari klub besar.

Akademisi universitas pun kira-kira seperti itu. Kita saat ini sedang diributkan ingin menjadi Entrepreneurial University, padahal lima universitas yang menjadi role model dari buku fenomenal karangan Clark Burton tersebut sekarang tak beranjak dari universitas kelas menengah, bahkan termasuk termasuk universitas dimana Shattock (dulu) bekerja, beberapa malah tenggelam dan kehilangan arah strategi. Termasuk universitas di USA yang jadi role model pengelolaan Universitas, dalam buku lainnya yang tak kalah fenomenal dan terbit tahun 80-an tentang strategi pengelolaan universitas. Bahkan universitas yang dimaksud sekarang sudah tidak lagi pake strategi yang diceritakan buku inspiratif pada masanya tersebut, dan tetap menjadi universitas antah berantah dibandingkan universitas dengan nama besar di USA.

Mengenai universitas dengan sejarah besar, tentu selalu ada anomali, seperti Nottingham Forest yang punya sejarah panjang klub besar tapi sudah beberapa dekake menghilang dari persaingan. Dalam universitas juga ada Universitas Aberdeen yang dulu punya reputasi sedemikian panjang, tapi kemudiang tenggelam karena kesalahan pengelolaan yang terus-menerus.

Sebagaimana dalam klub olahraga yang sedang trend memompa prestasi dengan dana tak terbatas seperti Chelsea dan Manchester City di Inggris, atau kasus terbaru dan sangat unik menarik RB Leipzig di Jerman, di Universitas pun demikian. Ambil contoh NUS (Singapore) dan KAIST (Korea). Mereka menggelontorkan dana besar untuk memompa peringkat mereka. Masalahnya, tidak banyak pengelola universitas maupun negara yang punya dana dan punya komitmen seperti pemilik Chelsea dan City yang uangnya tidak berseri.

Penulis: Luthfi Nur Rosyidi (Ketua PPI Denmark 2018/2019)

Categories
Pojok Opini

PPI UK dan Pembangunan Indonesia

Source:
https://3.bp.blogspot.com/-cZ9zA_Lpv78/W2gooOxurPI/AAAAAAAADqc/yU9x-OkIW1YQPIXCv8uLz7DcSprU0czOACLcBGAs/s1600/Pengertian%252C%2BTujuan%252C%2BDan%2BLiputan%2BPembangunan%2BNasional.jpg

PPI dan Indonesia

Kita sepakat bahwa janji kemerdekaan Indonesia tak bisa dilunasi hanya oleh segelintir orang saja. Kolaborasi kebaikan dari kita semua sebagai ‘anak bangsa’ mutlak diperlukan. Sebagai sedikit ‘anak bangsa’ yang berkesempatan untuk belajar di salah satu negara dengan peradaban paling maju di dunia, PPI United Kingdom tentu punya porsi kontribusi tersendiri bagi republik. Meskipun sulit, kita tentu sepakat bahwa menyerah bukanlah pilihan.

Semangat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, maju, dan berdaulat sudah lahir sejak hampir 100 tahun silam, dimulai dari kalangan intelektual muda di Belanda. Pada masa itu, Moh. Hatta, Natzir Pamuntjak dan Achmad Soebardjo melakukan perlawanan intelektual dengan membangun Perhimpunan Indonesia di Belanda. Beragam narasi perjuangan mereka dalam menentang kolonialisme dan menjunjung perikemanusiaan, akhirnya menjadi bola salju yang terus bergulir hingga proklamasi kemerdekaan terucap. Apakah semangat itu sudah using dan mati?

Tentu tidak.

Sejak kemerdekaan Indonesia digaungkan, Perhimpunan Pelajar Indonesia hadir di berbagai belahan dunia. Organisasi ini menjadi wadah aktualisasi diri, inkubasi gagasan, mencipta gerakan dan berbagi impian bagi para diaspora intelektual. Semua demi memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, mampu menepati janji manisnya yang tertulis pada UUD RI Tahun 1945. Dengan semangat yang sama, PPI UK pun lahir pada tahun 1971, hingga kemudian menjadi tuan rumah Simposium PPI Dunia yang pertama kali pada tahun 2010.

Untuk meneruskan perjuangannya dalam berkontribusi bagi bangsa, saya percaya bahwa PPI UK setidaknya memiliki tiga peranan utama. Adapun peranan tersebut adalah intelektual muda, duta bangsa dan aktivis pergerakan.

Wahana bagi Kaum Intelektual Muda

Sebagai wadah kaum intelektual muda, sudah seharusnya PPI UK mampu memfasilitasi bertumbuhnya iklim diskusi dan berbagi pengetahuan dan penelitian, serta membantu optimalisasi proses akademik anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan tercapainya tujuan utama para pelajar, yaitu menuntut ilmu sebaik mungkin, dan juga diharapkan mampu melahirkan narasi dan rekomendasi ilmiah untuk mendukung kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kegiatan konferensi ilmiah, forum diskusi tematik hingga pelatihan kepenulisan pun jadi poin yang perlu penekanan lebih.

Soft Diplomacy Para Duta Bangsa

Sebagai duta bangsa, tidak bisa dipungkiri bahwa citra Indonesia melekat dengan setiap aktivitas pelajar Indonesia di lingkungannya. Untuk itu, selain mendukung performa terbaik pelajar Indonesia di tengah pelajar dunia lainnya di dalam kelas, PPI UK pun diharapkan mampu ‘mendekatkan Indonesia’ kepada lingkungan internasional. Pendekatan ini dapat dilakukan baik melalui pendekatan kultural, yakni dengan menunjukkan kualitas dan sikap yang baik saat studi, melalui kegiatan eventual seperti pagelaran seni dan budaya, maupun program rutin seperti hari berbatik.

Bergulirnya Aktivitas Pergerakan

Sebagai jembatan aktivitas pergerakan, tentunya PPI UK perlu menjadi titik temu bagi beragam elemen yang terkait untuk melakukan kolaborasi dan kontribusi bagi Indonesia, tanpa terbatas oleh jarak. Bukan untuk sekadar menunjukkan rada kepedulian, melainkan juga untuk menjaga nyala api nasionalisme di dalam diri pelajar Indonesia. Kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia di UK, maupun masyarakat Indonesia di tanah air tentunya sangat diperlukan. Sebagai contoh, penggalangan donasi bagi kejadian bencana, mentoring untuk pelajar yang ingin melanjutkan studi di UK, dan sebagainya adalah pendekatan yang bisa dilakukan bersama-sama.

Tentunya, tiga hal tersebut perlu dikemas dengan metode-metode yang lebih membumi dan humanis. Kita tak bisa menyangkal bahwa menamatkan studi dengan hasil yang cemerlang menjadi fokus utama bagi pelajar Indonesia di Britania Raya. Adanya tugas rutin, proyek, penelitian serta proses adaptasi gaya hidup dan manajemen keuangan pun bisa menjadi PR tersendiri. Oleh karena itu, PPI UK harus bisa menghadirkan titik temu agar semua pelajar yang turut berpartisipasi di dalamnya tidak perlu mengorbankan capaian akademik mereka.

Titik Temu Bagi Para Pelajar

Secara garis besar, ada tiga hal utama yang bisa menjadi titik temu bagi para anggota PPI UK. Pertama, adalah landasan semangat nasionalisme. Pada bagian manapun dalam badan organisasi PPI UK, ‘bermanfaat bagi Indonesia’ semestinya menjadi rel dalam bergerak. Dengan pola berpikir tersebut, PPI UK akan lepas dari segenap kepentingan pribadi maupun kelompok yang bisa mengganggu arah kontribusi bagi negeri. Kedua, yakni jejaring pertemanan sebagai suplemen. Bagaimanapun juga, menciptakan karya yang baik untuk Indonesia, apapun bentuknya, akan semakin baik jika dijalankan dengan semangat gotong-royong. Hal ini pun mempertimbangkan jumlah mahasiswa Indonesia yang tersebar di puluhan universitas seantero Britania Raya. Untuk itu, memperluas jaringan menjadi hal yang wajib plus keuntungan tersendiri bagi anggota PPI UK. Terakhir, adalah kultur organisasi yang asik sebagai pelumas. PPI UK tentunya tak boleh menjadi organisasi serba kaku dan formal karena bagaimanapun juga para manusia di dalamnya tentu punya titik jenuh, beban di luar organisasi dan semacamnya. Untuk itu, PPI UK harus hadir dengan suasana yang segar, dinamis dan bersahabat.

Saya percaya bahwa PPI UK bisa menjadi salah satu partikel dalam membangun Indonesia menjadi negara yang maju melalui penyusunan beragam program dengan dengan segmentasi yang sesuai, atau peningkatan semangat kontribusi untuk negeri di masa mendatang bagi para anggotanya. Saya percaya bahwa hasil karya terbaik dari sebuah gerakan pelajar adalah pelajar itu sendiri, seperti halnya Hatta yang kita kenal saat ini, merupakan hasil pembentukan beragam gerakan yang Hatta lakukan di masa lalu. Begitu pula dengan gerakan yang dilakukan oleh tiap anggota PPI UK saat ini pun, merupakan bentuk pendidikan diri dan kontribusi mereka di masa mendatang. Yuk, bersatu, berkarya dan berbagi inspirasi demi kemajuan Indonesia melalui PPI UK !

Angga Fauzan – PPI UK

Categories
Pojok Opini Suara Anak Bangsa

Mengkritisi Platform PPI Dunia 18/19: Kolaborasi dan Kontribusi?

Salah satu narasi paling kokoh tentang PPI Dunia adalah ia merupakan gerakan pengetahuan, dengan berporos pada penggalian, produksi dan diseminasi pengetahuan. Sebagai pemantiknya, tak lupa dijelaskan pula tujuan PPI Dunia pada pembukaan AD/ART-nya yang berbunyi “membentuk wadah untuk mengakomodasi dan mengokordinasikan seluruh potensi organisasi perhimpunan pelajar Indonesia di berbagai negara”. Jika ditarik pada kepengurusan periode 2018/2019, PPI Dunia berfokus menjadi media kolaborasi antar pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berkontribusi bersama.

Dalam setengah periode keberjalanannya, perlu rasanya dipertanyakan mengenai keberjalanan umum dan dampak pergerakan dari salahsatu organisasi diaspora pelajar Indonesia terbesar ini. Meskipun demikian, tak akan adil jika menilainya dengan mempertanyakan satu per satu pelajar Indonesia di luar negeri dengan pertanyaan: “PPI Dunia berefek tidak buat hidupmu?” Saya yakin, jawabannya malah akan mengesankan anarkisme yang absolut (ps: anarkisme bukan kekerasan/pemberontakan). Jangankan PPI Dunia, level PPI Cabang maupun Indonesian Society di kampus nya pun bisa jadi tak berdampak samasekali bagi tiap pelajar. Malah, sepertinya baru agak oke jika mengangkatnya dengan konteks PPI Negara. Bukankah di pembukaan AD/ART tadi dijelaskan pula soal ‘mengkoordinasikan organisasi perhimpunan pelajar’?. Oleh karenannya, setidaknya bisa ditanyakan kepada para ketua PPI negara, apakah PPI Dunia punya peran signifikan dalam mengkoordinasikan PPI antar negara? Apa yang harus dikoordinasikan? Sejauh apa? Tentu harus ada indikator tertentu, dan tak bisa segala hal disapu. Jika menurut saya, dalam hal ini, yang perlu dibahas tegas ialah sejauh apa PPI Dunia sudah bisa jadi media kolaborasi dan kontribusi?

Sayangnya, definisi kolaborasi dan kontribusi serta batasan yang dimaksud, tidak dijelaskan dalam Platform PPI Dunia 2018/2019. Apakah titip minta membagikan poster kegiatan PPI Negara di Instagram PPI Dunia sudah termasuk kolaborasi? Atau mengadakan webinar dengan mengundang beragam pakar dari berbagai profesi sudah bisa disebut kontribusi? Lagi-lagi, jawabannya akan sangat relatif. Tergantung bagaimana ia didefinisikan dan dibuat batasan – yang sayangnya nihil dituliskan.

Memang benar, PPI Dunia tak bersifat komando kepada PPI Negara. Pucuk pimpinannya saja disebut Koordinator, yang tentu sifatnya koordinasi kepada organisasinya maupun mitra utamanya yakni PPI Negara. Bahkan, jika dilihat dengan sangat sekenannya, wujud PPI Dunia sepertinya baru terlihat agak jelas belakangan ini. Ibarat janin, ia seperti baru mulai memiliki tulang, daging, kulit, otak dan organ fungsional lainnya. Maksudnya adalah, kehadiran PPI Dunia sepertinya baru serius tertata, tampak dan berdampak belakangan ini. Cukup baru ketimbang sebagian PPI Negara yang notabene sudah aktif sejak belasan hingga puluhan tahun lalu dan relatif lebih stabil. Meskipun demikian, kebaruan ini semestinya tak jadi pembenaran PPI Dunia akan kebaian terhadap perwujudan visi dan misi pergerakannya. Harus terus berprogres.

Sebagai wadah berkontribusi, PPI Dunia setidaknya memungkinkan pelajar Indonesia di berbagai negara untuk berbagi gagasan melalui tulisan di website PPI Dunia, dan beberapa media online lainnya seperti Kompas.com. Selain itu, organisasi ini juga punya sekian program lain, sebut saja Bimbingan Beasiswa ke Luar Negeri, Bantu guru melihat dunia, PPI Dunia awards, dan lain sebagainya.  Meskipun demikian, satu hal yang perlu dipertanyakan, apakah PPI Dunia asyik berkreasi dan mencipta program sendiri, sehingga tampak jadi PPI Negara kesekian? Ataukah memang murni menjadi jembatan pergerakan antar PPI Negara? Belum lagi, PPI Dunia pun memiliki semacam percabangannya di beberapa kawasan seperti Asia dan Oseania, Timtengka serta Amerop yang konon berfungsi untuk memudahkan koordinasi dan diseminasi informasi. Hal ini tentu jadi perhatian baru, karena PPI kawasan tersebut juga punya program tersendiri. Apakah ini wujud organisasi di dalam organisasi, atau bagaimana? Seefektif dan seefisien apa kehadirannya bagi PPI Negara? Saya tak tahu juga. Yang jelas, jadi mau tanya saja deh, pusing tidak?

Terakhir, mari kembali ke hal mendasar yang jadi pertanyaan awal. Kolaborasi dan kontribusi seperti apa yang ingin dicipta oleh PPI Dunia ini? Bagaimana itu didefinisikan? Sejauh apa berperan? Apa saja batasan dan indikator keberhasilan? Sudah sampai di titik mana berjalan? Dan semoga, tak hanya PPI Dunia saja yang ditagih untuk berperan, melainkan juga keseriusan dari segenap PPI Negara yang jadi bahan baku bagi PPI Dunia.

Penulis:
Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

Categories
Pojok Opini Suara Anak Bangsa

Menakar Debat Pilpres Kedua

Oleh: Angga Fauzan
MSc Design and Digital Media candidate
The University of Edinburgh

Sumber: http://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/jokowi-prabowo-debat-kedua-pilpres-2019.jpg

17 Februari 2019 menjadi salah satu momen pembuktian soal seberapa paham dan seriusnya para kandidat pemimpin republik ini terhadap isu energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam. Secara umum, Komisi Pemilihan Umum patut diapresiasi karena berani untuk meniadakan kisi-kisi pertanyaan debat serta menyiapkan tata panggung yang bisa fokus pada kedua kandidat. Sayangnya, peran panelis berupa pakar dan ahli dari beragam sektor yang ada, malah hanya terkesan menitipkan pertanyaan kepada moderator saja. Tanpa kesempatan yang memadahi untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban para kandidat. Sehingga, koridor konten debat kandidat kali ini terasa kurang jelas dan terstruktur dengan rapi dan mendalam. Di sisi lain, sempat terjadi kericuhan di area nonton bareng yang tak jauh dari lokasi debat kandidat yakni berupa ledakan yang diduga dilemparkan oleh orang tak di kenal dari mobil yang melintas. Hal ini menunjukkan bahwa pengamanan lokasi debat, serta area nonton bareng kandidat yang semestinya steril dan kondusif, malah kecolongan oleh aksi tak bertanggung jawab tersebut.

Visi Kandidat

Dari segi visi dan misi kandidat dalam sektor ini, kandidat nomor 01 menekankan pada pengurangan pemakaian energi fosil, dan akan meningkatkan pemakaian biodiesel serta green fuel. Selain itu, diungkapkan pula produk B20 akan diteruskan hingga sampai ke B100 demi mengurangi penggunaan energi fossil. Kemudian, dijelaskan bahwa penggelontoran dana desa sejumlah 187 triliun rupiah telah dilakukan, sebagiannya digunakan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa dan 58 ribu unit irigasi. Dalam bidang pangan, kandidat 01 menginginkan adanya ketersediaan pangan serta stabilitas harga, dengan diikuti penyebutan data peningkatan produksi 3.3 juta ton jagung oleh para petani lokal. Terakhir, disampaikan pula tentang nihilnya kebakaran lahan, hutan dan gambut, serta keinginan untuk mengurangi sampah plastic di sungai maupun laut.

Di sisi lain, kandidat nomor 02 menjelaskan bahwa pembangunan bidang infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah pondasi untuk membangun kemandirian bangsa. Oleh karenanya, swasembada pangan, energi dan air akan digalakan agar bisa survive sebagai suatu bangsa, dan berdasarkan PBB pun dijelaskan bahwa tiga hal tersebut jadi tolak ukur utama keberhasilan suatu negara. Kandidat 02 juga berjanji untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, serta adanya imbalan yang memadahi untuk produsen, petani, peternak, petambak dan nelayan. Selanjutnya, dijanjikan pula soal penurunan harga listrik dan makanan pokok, serta ketersediaan pupuk.

Pamer Data

Dalam debat kali ini, kandidat presiden 01 beberapa kali terbukti salah data. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat posisinya sebagai petahana dan selayaknya memiliki sumber data yang memadahi. Misal, soal penyebutan bahwa tidak adanya kebakaran hutan dan gambut. Faktanya, kebakaran tetap ada meskipun terjadi penurunan sangat signifikan dari tahun 2016 seluas 14.604,84 Ha menjadi 4.666,39 Ha pada tahun 2018 (Direktorat PKHL, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Selain itu, soal pembangunan jalan desa yang disampaikan telah dibangun 191 ribu kilometer, padahal faktanya berdasarkan kementrian keuangan per November 2018, jalan desa yang terbangun baru 95.200 kilometer. Selanjutnya soal sistem 4G yang telah dibangun, disampaikan sudah mencapai 74 persen daerah. Berdasarkan data Kemkominfo tahun 2017, pembangunan broadband 4G LTE sebesar 64,4 persen. Kemudian, kesalahan data kembali terjadi saat penyebutan data produksi besar yang disampaikan sebesar 33 juta ton, konsumsi 29 juta ton dan surplus 2,8 juta ton. Padahal, fakta dari kementrian Pertanian menyampaikan bahwa produksi pada 2018 sebesar 46,5 juta ton, konsumsi 33,47 juta ton serta surplus sebesar 13,03 juta ton. Proyek Palapa Ring di Indonesia Timur pun disampaikan telah 90 persen terbangun, padahal data dari Kominfo per Desember 2018 pun disampaikan baru 88,14 persen. Terakhir, soal produksi kelapa sawit yang diungkapkan sebesar 56 juta ton per tahun. Padahal, data BPS menyebutkan bahwa produksi sawit, meskipun terjadi peningkatan khususnya tahun 2015 ke 2016, bahkan belum mencapai angka 35 juta ton per tahun.

Dari sisi kandidat 02, data yang disampaikan tak sebanyak kandidat petahana yang memang relative lebih sering memamerkan data. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kesalahan dari penyampaian data tersebut. Misalnya, soal perkebunan inti di Malaysia yang ditengarai lebih luas ketimbang di Indonesia. Faktanya, berdasarkan data kementan, meskipun perkebunan di Malaysia empat kali lebih produktif ketimbang Indonesia, namun luas lahan yang tersedia di Malaysia tidaklah lebih besar. Selanjutnya, disampaikan pula keinginan untuk membuat BUMN khusus perikanan dan kehutanan. Padahal, sudah ada BUMN yang mengurus hal ini uakni Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara serta Perum Kehutanan Negara. Menyangkut soal infrastruktur, kandidat 02 menyampaikan bahwa indeks per kilometer di Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko dua kali lipat lebih efisien. Faktanya, skor Infrastrukcture Index 2018 dari lpi.worldbank.org untuk Indonesia adalah 2,89, sementara Maroko 2,43. Di atasnya, ada Malaysia sebesar 3,15, Thailand 3,14 dan Vietnam 3,01. Diungkapkan pula bahwa Bank Dunia menyampaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlihat berdampak langsung pada ekonomi. Faktanya, dari openknowledge.worldbank.org disampaikan bahwa infrastuktur berkontribusi pada sektor ekonomi sebesar 60 persen.

Meskipun tak keseluruhan data yang disampaikan oleh kedua kandidat meleset, namun sangat disayangkan bahwa kesalahan data yang diungkapkan masih terlalu banyak. Bahkan, kesalahan satu poin data pun sejatinya sangat tidak layak untuk seorang kandidat presiden republik Indonesia yang harus mengelola 250 juta lebih penduduk serta 17.000 lebih pulau. Mengingat, kesesuaian dan keabsahan data menjadi penting sebagai salahsatu sumber utama dalam merumuskan kebijakan publik.

Mengkritik Substansi

Dalam debat kali ini, terdapat beberapa hal yang mengungkapkan sisi lain dari kedua kandidat. Sebagai penantang, kandidat 02 terlalu banyak berlindung dengan jawaban UUD Pasal 33, yang hanya berhenti pada ‘dikuasai oleh negara’ serta memotong poin ‘digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.’ Hal ini malah menunjukkan sisi normatif dan minimnya strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan secara konkrit. Selain itu, kandidat 02 pun terlihat gagap dalam merespon pertanyaan terkait unicorn yang menjadi salahsatu indikator kesuksesan bagi start-up yang banyak digandrungi kaum milenial. Meskipun demikian, poin bahwa tidak inginnya kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan. Mengingat, banyaknya investor luar negeri yang memang mendanai ­start-up unicorn di Indonesia. Selain itu, perihal penguasaan tanah oleh kandidat 02 seluas 22.000 hektar di Kalimantan Timur serta 120.000 hektar di Aceh Tengah menjadi hal yang tidak terduga. Malah, kandidat 01 menegaskan bahwa pembagian tanah seluas itu tidak diberikan pada era kepemimpinannya, yang mungkin ingin menyiratkan bahwa dulu pernah ada pembagian lahan besar-besaran. Akhirnya, kandidat penantang menjelaskan bahwa tanah tersebut ialah HGU dan milik negara, serta rela mengembalikannya. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa lebih baik lahan tersebut dikelola olehnya ketimbang jatuh ke tangan asing.

Di sisi lain, kandidat 01 beberapa kali malah menggunakan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari kandidat lawan untuk menjelaskan program maupun pencapaiannya selama memerintah. Sehingga, tujuan untuk memberikan kritik dan sanggahan kepada pendapat lawan tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian, pihak petahana terlihat relatif lebih menguasai isu dan permasalahan di lapangan, mengingat pengalamannya selama sekitar 4,5 tahun memimpin. Hal ini ditegaskan dengan menyebutkan sederet pencapaian selama debat berlangsung, baik ketika menjelaskan gagasan maupun menjawab pertanyaan. Walaupun, kandidat 01 pun juga mengakui akan banyaknya hal yang belum bisa sepenuhnya tercapai sehingga membutuhkan kerja keras bersama untuk menjadikannya nyata.

Secara keseluruhan, masih banyal hal yang belum terbahas di debat kali ini. Tema yang luas dan durasi yang singkat sangat tidak memungkinkan untuk menguliknya secara mendetail. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kedua kandidat pun tidak sempat menyinggunggnya. Apakah jangan-jangan juga tidak kepikiran? Berdasarkan diskusi yang diselenggarakan oleh Teknokrat Muda Indonesia terkait topik debat kali ini, beberapa poin yang tak terbahas adalah adanya isu penanggulangan climate change, kasus korupsi infrastruktur yang jadi PR terbesar dalam pembangunannya, dan tumpang tindihnya aturan dalam manajemen lingkungan hidup, serta infrastruktur berkelanjutan. Sulitnya implementasi riset yang banyak dikerjakan oleh akademisi dan ahli untuk menangani isu-isu ini pun menjadi masalah besar yang absen pada debat 17 Februari lalu. Belum lagi, upaya penyediaan dan ketersediaan listrik serta energi lain pun malah tak terbahas pula. Padahal, elektrifikasi 12.000 desa menjadi poin penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Banyaknya hal yang tak terbahas ini sungguh menyisakan banyak tanda tanya besar soal mau di bawa kemana pembangunan energi, lingkungan, infrastruktur dan pangan Indonesia.

Menanti debat cawapres pada bulan maret mendatang, serta debat akhir berikutnya, diharapkan kedua kandidat benar-benar memperhatikan dengan betul terkait data yang disampaikan sehingga kesalahan bisa diminimalisir, bahkan tidak ada. Selain itu, gagasan konkret, perumusan strategi besar hingga mendetail serta kemungkinan ketercapaiannya tentu menjadi hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat. Sehingga, tak hanya terlihat kandidat mana yang lebih berbobot, tetapi masyarakat juga jadi tahu di bagian mana harus berperan. Terakhir, format debat dan keamanan lokasi harus terus menjadi perhatian utama bagi KPU dan jajaran terkait. Peningkatan porsi para panelis dan moderator untuk mengelaborasi gagasan dan jawaban kandidat sangat diharapkan agar tak terkesan hanya jadi pembuat soal, apalagi timer selama debat berlangsung.

Categories
Pojok Opini Suara Anak Bangsa

Peran Kaum Muda dalam Pendidikan Politik Akbar Indonesia

Image result for politik muda
Sumber Gambar: https://inspiratorfreak.files.wordpress.com/2013/06/youth-and-politics_0.jpg

“Dalam berpolitik, kita seharusnya menghindari segala jenis perilaku yang melibatkan ras dan agama. Ini bukan tentang kebenaran dalam berpolitik, ini masalah memahami kekuatan diri kita. Dunia menghormati kita bukan hanya karena ‘gudang senjata’ yang kita miliki, melainkan karena kemampuan kita untuk menerima keberagaman, keterbukaan pola pikir, serta penghormatan terhadap setiap keyakinan,” kira-kira begitulah makna dari kutipan sepenggal orasi pamungkas Presiden Barack H. Obama dalam The State of the Union Address di tahun terakhir masa jabatannya sebagai presiden, yang digelar pada 12 Januari 2016.

Politik, sebuah kata yang bisa jadi paling dihindari oleh sebagian besar orang yang menginginkan ketentraman hidup, tanpa adanya gangguan keharusan untuk memikirkan serta menomor satukan kemaslahatan bersama. Mengapa demikian? Cukup jelas karena menurut teori klasik Aristoteles, politik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam suatu negara (rakyat) dalam mencapai kemanfaatan kolektif (kebaikan bersama). Tapi entah mengapa seiring dengan berjalannya waktu, politik memiliki pemaknaan yang semakin sempit, seperti activities aimed at improving someone’s status or increasing power within an organization/government (dikutip langsung dari kanal online Oxford Dictionary). Semua hal berbau politik selalu berujung pada kehidupan kaku pemerintahan beserta intrik-intrik di dalamnya. Padahal, politik bisa jadi memiliki pemaknaan pembelajaran yang lebih umum lho, contohnya the art or science of government (dikutip dari Merriam-Webster). Tuh, ada juga definisi seni dan ilmu pengetahuan di dalam pemerintahan, yang praktis bisa kita maknai sebagai politik.

Oke, mungkin sudah cukup mukadimah tentang makna umum politik. Selanjutnya mari kita beralih pada topik yang sedikit lebih spesifik, yang juga sempat disinggung pada paragraf awal. Pendidikan politik bagi warga negara, jelas tertulis di paragraf sebelumnya bahwa di dalam pemerintahan dan jalur menuju kedudukan dalam pemerintahan, baik secara tersurat maupun tersirat memiliki muatan seni dan ilmu pengetahuan. Dan uniknya, jika kita sinkronkan dengan deskripsi kampanye pemilihan umum/pemilu di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017, pasal 4, secara eksplisit menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan pendidikan politik yang dimaksud adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu. Lalu, mengapa partisipasi pemilih sangat penting? Dalam The Civic Culture yang ditulis oleh Gabriel Almond and Sidney Verba (1963), mereka memaparkan tentang kepentingan tersebut secara ringkas tetapi mengena. Gagasan-gagasan potensial dalam demokrasi adalah kebebasan perorangan dengan prinsip utama ‘pemerintahan yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi’. Dan demi merealisasikan gagasan-gagasan tersebut, perlu adanya signifikansi pemikiran dan peran serta rakyat. Sehingga, apa yang menjadi kebijakan kolektif sebagai hasil akhir dalam pelaksanaan demokrasi adalah representatif dari kedaulatan rakyat di dalam sistem politik. Maka dari itu, pemilu sebagai praktik pendidikan politik bagi warga negara menjadi topik yang seksi untuk dibahas melalui berbagai sudut pandang, termasuk tentang peran serta kaum muda di dalamnya.

Fenomena cebong dan kampret di zaman sekarang, yang di awal hanya mempengaruhi generasi baby boomers dan gen-X, nampaknya juga sudah mulai menjangkiti para gen-Y dan gen-Z. Tentunya hal tersebut sangat disayangkan. Mungkin jika para baby boomers atau gen-X yang memiliki fanatisme berlebih kepada beberapa golongan maupun kubu-kubu tertentu di dalam sebuah kontestasi politik, bisa jadi wajar, karena pola pikir mereka telah terbentuk secara matang melalui track record dan masa lalu dari golongan masing-masing. Akan tetapi, kembali lagi jika kita benturkan dengan kutipan dari orasi presiden Barack H. Obama di bagian paling atas tulisan ini, hal tersebut menjadi budaya yang sama sekali tidak dapat dianggap maklum. Apalagi jika fanatisme tersebut telah mengarah pada zona taqlid buta (ikut-ikutan tanpa daya kritis). Di sinilah peran kaum muda, yang di tahun-tahun ini secara implisit diemban oleh pundak para gen-Y dan gen-Z, untuk menjadi agent of change, social control, iron stock, dan moral force (empat elemen peran dan fungsi mahasiswa, sebagai representatif kaum muda). Termasuk dalam hal pendidikan politik akbar lima tahunan bertajuk pemilihan umum.

Kaum muda memiliki peluang yang sangat besar dalam mengubah pola pikir dan memperkaya polarisasi dalam dunia politik yang berkembang di Indonesia. Bukan hanya yang bisa sekedar menulis status di media sosial dengan nada nyinyir, memanas-manasi, menyebarkan kampanye hitam, termasuk di dalamnya hate speech, maupun mengadu domba, meskipun apa yang diyakininya mungkin benar. Karena seyogyanya kaum muda, dengan segala intelektualitas yang dimilikinya mampu menjadi penengah, filter, serta golongan paling netral dalam menghubungkan segala ‘kepentingan’ dan isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat, untuk selanjutnya diolah dengan lebih cantik, obyektif (meski persuasif), dan dapat diterima akal sehat. Intinya, di manapun posisinya kaum muda harus mau dan mampu mengambil peran di dalam tiap proses pendidikan politik penentu arah gerak Indonesia di masa depan, atau minimal di lima tahun mendatang. Bagi yang nyaman menjadi tim sukses ataupun juru kampanye, silakan ambil peran itu! Akan tetapi, ‘bermain’-lah dengan santun dan elegan. Lalu, bagi yang tak ingin memihak, meski punya pilihan, silakan ambil peran-peran strategis yang netral dan mampu menjadi roda penggerak dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Menjadi bagian dari KPU/Bawaslu misalnya.

Sebagai contoh nyata, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) telah membuktikan bahwa kaum muda Indonesia mampu mengambil peran strategis yang netral dalam mengakselerasi proses pendidikan politik dalam pemilu. Bagaimana bisa dibilang demikian? Terbukti, dari beberapa sampel keanggotaan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Panwaslu LN), organ-organ Ad Hoc yang berada di bawah naungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berasal dari kaum-kaum muda. Sebut saja ketua PPLN Taipei dan Panwaslu LN Taipei, lalu ada juga ketua dan anggota Panwaslu LN Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo, mereka semua adalah mahasiswa-mahasiswi yang tengah menempuh studi pascasarjana (baik master maupun PhD) di luar Indonesia. Dan tentunya masih banyak lagi dari negara-negara lainnya. Akan tetapi, atas dasar kecintaannya terhadap Indonesia serta keinginan untuk merealisasikan peran dan fungsi mahasiswa yang mereka emban, mereka memutuskan untuk mengambil peran strategis dalam pendidikan politik akbar lima tahunan. Sehingga, setidaknya dapat memberikan warna dan sudut pandang lain, dibandingkan hanya sekedar terlarut dalam pusaran polarisasi fenomena cebong dan kampret yang tengah mewabah lewat ‘permainan-permainan’ yang tak elok dipertontonkan di jagat maya maupun dunia nyata. Jadi, sudahkah kalian menjadi bagian dari kaum muda dalam upaya pendidikan politik akbar bangsa Indonesia?

TENTANG PENULIS

Penulis memiliki nama lengkap Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha atau biasa dipanggil Ozha, adalah Mahasiswa PhD di Materials Science and Engineering, National Chiao Tung University (NCTU), Taiwan. Dia mengambil fokusan di bidang ilmu bahan (material), berfokus pada Biomaterial dan Energy Storage sebagai obyek risetnya. Selain kuliah, ia memiliki hobi berorganisasi, membaca, dan menulis, beberapa produk tulisannya dapat ditemukan di https://hernandha.co.id. Untuk urusan organisasi, Sekjend PPI Taiwan periode 2017/2018 ini kembali mendapatkan amanah sebagai Ketua Panwaslu LN Taipei untuk masa kerja April 2018-2019.

Categories
PPI Negara Prestasi Anak Bangsa Timur Tengah dan Afrika

Indonesia menjadi Juara Umum Pada Liga Asean Cup 2019 Universitas Islam Madinah

Asean Games 2019 diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Thailand di Universitas Islam Madinah dengan mengajak semua negara Asia Tenggara dan satu negara tamu untuk memeriahkan acara ini.

Negara-negara yang berpartisipasi dalam acara ini antara lain Thailand sebagai promotor acara, Malaysia, Indonesia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Maladewa sebagai negara tamu. Beberapa cabang olahraga yang diadakan yaitu Sepakbola, Basket, Voli, Tenis Meja, Takraw, dan Petanque. Acara ini diadakan selama 7 hari, dimulai pada tanggal 13 Januari dan berakhir pada tanggal 19 Januari 2019.

Tercapainya prestasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah taufiq dari Allah Azza wa Jalla, doa dan dukungan para supporter dari Mahasiswa Indonesia, serta usaha dari PPMI Madinah, khususnya Departemen Olahraga yang telah mengadakan seleksi, dan mendampingi para atlit hingga peluit detik akhir babak kedua final sepakbola berbunyi.

Alhamdulillah, dalam acara ini, Indonesia mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan menjadi Juara Umum pada tahun ini, dengan rincian prestasi sebagai berikut:

1. Sepakbola Juara 1
2. Basket Juara 2
3. Voli Juara 2
4. Tenis Meja Juara 2
5. Pemain Terbaik dalam cabang olahraga Sepakbola

Turut hadir pula di akhir acara, perwakilan KJRI Bapak Ahmad Sofyan yang menyemangati para atlit sepakbola yang akan bertanding di final melawan Malaysia sebelum pertandingan dimulai. Ketika itu pertandingan dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan 2 gol tanpa balas yang dilasakkan striker supersub Indonesia, Zulfahmi Mahasiswa Tingkat akhir Kuliah Syariah.

Perjalanan yang ditempuh untuk mencapai partai final tidaklah mudah, Indonesia berada di Grup B, bersama dengan Kamboja, Malaysia, dan Singapura.

Puncak dari kemeriahan acara ini adalah ketika final Cabang Olahraga Sepakbola diselenggarakan yang mana dilanjutkan dengan pembagian hadiah untuk para pemenang. Pertandingan pertama grup Timnas Indonesia dihadang oleh Timnas Kamboja yang notabenenya memiliki pemain yang kuat, tapi Indonesia tidak menyerah disitu saja, sampai akhirnya Timnas Indonesia memenangkan pertandingan pertama grup tersebut dengan Skor 3-1. Pertandingan kedua adalah salah satu pertandingan “semi” bergengsi, kenapa? ya, karena lawan yang kami hadapi di final, adalah lawan yang sama dengan yang kami lawan di babak kedua grup kali ini, yaitu Timnas Malaysia yang selain merupakan tetangga sahabat, juga merupakan rival yang sehat dalam kompetisi ini. Dan Alhamdulillah, rekor tak terkalahkan kami berlanjut karena pertandingan ini berakhir seri, dengan skor 1-1.

Hari berikutnya, seharusnya kami bertanding melawan Timnas Singapura, tapi Qaddarullah wa Maa Syaa Faal, tim mereka tidak datang saat pertandingan, dan akhirnya Indonesia mendapatkan poin percuma, dengan skor 3-0.

Tibalah hari yang menentukan sejarah, apakah kita hanya akan berakhir seperti tahun lalu? dengan hanya memperebutkan tempat ketiga? atau berjuang di babak semifinal ini untuk memperlihatkan sebenarnya siapa kita?

Lawan Timnas Indonesia pada semifinal kali ini adalah Timnas Thailand yang notabenenya merupakan salah satu negara kuat di dalam sepakbolanya dan perlu diperhitungkan, tapi dengan kesabaran, kegigihan, dan kepercayaan diri yang tinggi disertai mental juara yang kuat, Alhamdulillah Indonesia bisa menaklukkan Thailand dengan skor akhir 2-0 dan berhasil melaju ke Final Asean Cup 2019.

Pada hari sabtu, 19 Januari 2019, tepatnya pada pukul 20:30, dimulailah kick off babak pertama Partai Final Asean Cup 2019 yang mempertemukan kami, Indonesia dan sahabat kami, Malaysia. Pada paruh pertama pertandingan, Indonesia berhasil menahan gempuran demi gempuran dan serangan demi serangan dari Timnas Malaysia, skor bertahan 0-0 sampai waktu turun minum tiba. Dan mulailah sejarah itu tercipta, saat dimulainya babak kedua, dan waktu sudah berjalan sekitar 10 menit, Indonesia mengubah taktiknya dengan memasukkan Zulfahmi sebagai penyerang menggantikan Ustadz Abdullah Hajj, dan Latiful sebagai sayap kiri menggantikan Abror. Momen yang ditunggu-tunggu pun tiba, bola lepas dari bek Malaysia dimanfaatkan Striker Indonesia dengan langsung menendangnya ke arah gawang tim lawan, kiper sempat menahan, tapi sayang bola terlalu kuat, dan akhirnya mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Indonesia.

Mental Indonesia menjadi kuat, tapi tidak serta merta merasa tinggi diatas angin, karena kami tahu bahwa kesombongan hanya akan membawa petaka. Indonesia tetap bermain pada temponya, dengan Kiper yang selalu berusaha menjaga gawangnya, bek yang siap siaga menahan serangan demi serangan, dan pemain tengah yang selalu siap untuk menyuplai bola kepada penyerang. Dan waktu yang ditunggu pun tiba, sebelum peluit berbunyi, Indonesia mengunci kemenangan dengan menambah satu gol lagi dengan proses yang amat sangat cantik, dimulai dari menahan serangan Malaysia, mengalirkan bola ke arah kanan lapangan, dengan umpan lambung yang indah, dan konversi gol oleh striker dengan indah, berakhirlah kedudukan menjadi 2-0 untuk Indonesia. Peluit akhir berbunyi, dan inilah kami, INDONESIA.

Tujuan dari diadakannya event ini adalah untuk mempererat ukhuwwah islamiyyah antara mahasiswa se-Asia Tenggara di Universitas Islam Madinah dan menambah koneksi jaringan antara mahasiswa, sehingga kedepannya bisa saling bantu-membantu dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla.

Humas PPMI Cabang Madinah

Page 1 of 15
1 2 3 15