logo ppid
NA_RUU_PP_rev2022

PPI Dunia sebagai organisasi independen sejak lama telah menunjukkan kepedulian terhadap isu perlindungan pelajar, salah satunya adalah dengan dibentuknya Satgas Penipuan Agen Pendidikan dikarenakan maraknya penipuan yang terjadi terhadap para calon pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia di luar negeri juga rentan terhadap berbagai permasalahan sosial politik yang sedang terjadi di negara tempat studinya masing-masing. Secara singkat, analisis dan rekomendasi yang dirumuskan telah tertuang pada Policy Brief - Pembentukan Badan Khusus sebagai Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Aman dan Berdaya.

Sebagai aset bangsa di masa mendatang, pelajar Indonesia di luar negeri sudah selayaknya mendapatkan hak perlindungan yang layak dari pemerintah, salah satunya melalui instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan pelajar di Luar Negeri. Untuk itu, PPI Dunia telah mengisiasi forum-forum diskusi bersama PPI Negara maupun PPI Kawasan sejak tahun 2020 hingga 2021, yang digawangi oleh Tim Kajian Perlindungan Pelajar (Tim KPP) Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia.

Selanjutnya di tahun 2022, PPI Dunia juga membentuk Tim Adhoc yang terdiri dari anggota Tim KPP dan utusan dari PPID Kawasan Asia-Oseania, Timur Tengah-Afrika, dan Amerika-Eropa. Tim ini telah menyelesaikan pembaharuan Daftar Inventaris Masalah Pelajar Indonesia di Luar Negeri dan Naskah Akademik RUU Perlindungan Pelajar sesuai hasil FGD dengan PPI Kawasan dan PPI Negara pada akhir tahun 2021 lalu. Dua dokumen ini sebelumnya telah disosialisasikan kepada Komisi I DPR RI pada tahun 2021. Hasil revisi yang dihasilkan selanjutnya akan diserahkan kembali kepada pemerintah dan DPR pada acara Simposium Internasional PPI Dunia 2022.

Dua dokumen tersebut dapat diakses pada link berikut:

Daftar Inventaris Masalah:

DIM-2022-RUU-PERLINDUNGAN-PELAJAR

PB-2022-NO-9-KPP-revisi2

Naskah lengkap dapat juga diunduh disini.

Silakan kutip karya ini sebagai:

Abdurrahman U, dkk. Policy Brief: Pembentukan Lembaga Khusus sebagai Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Aman dan Berdaya. No. 9. 2022. htpps://ppi.id/policy-brief-badan-khusus-pelajar-indonesia-luar-negeri

PENULIS
RINGKASAN

Pelajar Indonesia di luar negeri rentan terhadap berbagai hal, mulai dari adanya kasus-kasus penipuan oleh agen pendidikan hingga potensi keterlibatan dengan berbagai gerakan separatisme. Saat ini, belum ada landasan hukum yang secara khusus menaungi permasalahan pelajar Indonesia di luar negeri. Fungsi Atase Pendidikan juga tidak dimiliki oleh semua KBRI. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdapat negara yang tidak memiliki KBRI. Untuk itu, diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur upaya perlindungan pelajar di luar negeri oleh pemerintah (UU Perlindungan Pelajar) dan lembaga khusus di bidang perlindungan dan pemberdayaan pelajar Indonesia di luar negeri.

REKOMENDASI

1. Peran Pemerintah dan DPR

Lembaga pemerintah seperti Kemendikbudristek dan Kemenag perlu mengkaji pembentukan badan khusus di bidang perlindungan dan pemberdayaan pelajar Indonesia di luar negeri, seperti halnya dengan BP2MI dalam konteks ketenagakerjaan, yang nantinya dapat bertugas untuk: (a) menampung laporan permasalahan yang dialami oleh pelajar Indonesia di luar negeri; (b) membuat daftar agen yang terdeteksi melakukan penipuan dan pemerasan kepada calon maupun pelajar luar negeri; (c) mengadvokasi permasalahan khusus baik di bidang akademik maupun yang lainnya. Selain itu, baik pemerintah maupun DPR perlu memasukkan RUU Perlindungan Pelajar yang telah diusulkan oleh PPI Dunia pada tahun 2021 ke dalam Prolegnas.

2. Peran KBRI dan PPI Negara - Kawasan - Dunia

KBRI di masing-masing negara beserta PPI perlu memetakan masalah yang dialami oleh pelajar serta potensi kontribusi yang dapat mereka lakukan. Temuan tersebut perlu dijadikan bahan utama dalam pembahasan lebih lanjut mengenai UU Perlindungan Pelajar yang telah diusulkan oleh PPI Dunia pada tahun 2021. Selain itu, mereka juga perlu memaksimalkan upaya sosialisasi program perlindungan pemerintah Indonesia, seperti lapor diri, di negara terkait.

Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia

© 2022 Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Suasana Salat Idul Adha muslim Indonesia dan dari berbagai negara di Masjid Istiqlal Osaka.
*sumber: Live Streaming Facebook Masjid Istiqlal Osaka
https://www.facebook.com/MasjidIstiqlalOsaka/videos/3268419190070995

Osaka - Umat muslim di negara asal para samurai ini masih menjadi minoritas, kendatipun demikian lebih kurang 2000 warga muslim Indonesia dan dari berbagai negara lainnya dengan penuh hikmat bisa melaksanakan Salat Idul Adha, pada hari Minggu (10/07/2022) bertempat di Masjid Istiqlal Osaka yang dikelola oleh warga Indonesia di Jepang.

Meskipun cuaca panas di tanah sakura ini, warga muslim berbondong-bondong mendatangi masjid yang baru dapat digunakan kurang lebih 6 bulan yang lalu.

Penetapan waktu pelaksanaan Idul Adha 1443 H di Jepang yaitu pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan keputusan sidang Isbat yang telah dilakukan seminggu sebelumnya, kegiatan ini diikuti kurang lebih 2000 ribu orang muslim yang didominasi oleh warga Indoensia, serta beberapa negara lainnya yaitu Bangladesh, Pakistan, dan Sri Langka. Kegiatan ini di dukung oleh panitia yang terdiri dari berbagai kalangan panitia masjid, dan turut mengundang ITPC Osaka (Indonesian Trade Promotion Center) serta Konsulat Jendral Republik Indonesia di Osaka (KJRI Osaka).

Masjid Istiqlal Osaka ini baru saja berdiri di Osaka Jepang, dan merupakan masjid pertama yang dikelola oleh warga Indonesia di Jepang. Berdirinya masjid tersebut/ini adalah wujud dari impian dan harapan Muslim Indonesia yang tinggal di Jepang. Adapun di Masjid Istiqlal Osaka ini berlokasi di tengah kota sehingga memudahkan bagi muslim Indonesia dan dari berbagai negara lainnya ketika berkunjung ke osaka.

Masjid Istiqlal Osaka atau yang sering dikenal dengan MIO ini merupakan masjid pertama yang dikelola langsung oleh warga Indonesia di Jepang. Tempatnya yang strategis membuat warga muslim kini mudah menemukan tempat untuk beribadah yang nyaman dan aman. Harapan yang diungkapkan oleh ketua yayasan Masjid istiqlal Osaka, Ustadz Herizal Adhardi, “Masjid ini dapat menjadi perekat umat dan kemudian asbab hidayah untuk seluruh masyarakat Jepang ini khususnya. Serta menjadi tempat berkumpulnya warga muslim Indonesia khususnya. Sejauh ini, warga Indonesia menyewa tempat untuk kegiatan beribadah seperti salat idul fitri, idul adha, bahkan salat jumat. Selain itu, kedepannya MIO akan mendirikan MIO Academy, madrasah untuk anak-anak, dan juga kini sedang diracancang untuk membuat media informasi sendiri yang bernama MIO Official yang disiarkan dalam televisi serta Youtube, kemudian membuat kegiatan seperti Islamic Center, dan Mualaf Centera. Kami memohon dukungannya serta doa dari seluruh umat islam di seluruh dunia untuk kelancaran pembangun masjid ini kedepannya,” ungkapnya.

Tim Kajian Perlindungan Pelajar PPI Dunia telah menyelenggarakan focus grup discussion (FGD) sebanyak tiga kali dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masing-masing kawasan PPI Dunia yaitu Asia-Oseania, Timur Tengah-Afrika, dan Amerika-Eropa. Bila Tim RUU Perlindungan Pelajar periode 2020-2021 telah menghasilkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan draft awal Naskah Akademik, maka tujuan yang hendak diraih oleh Tim Kajian periode 2021-2022 yang diketuai oleh Tiara M. Gusman serta beranggotakan Usamah Abdurrahman dan Thariq Umar Al Haq ini ialah mengidentifikasi sejauh mana relevansi DIM yang telah disusun terhadap realitas permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar.

FGD pertama bersama PPIDK Asiania diselenggarakan pada Senin, 15 November 2021. Dihadiri oleh perwakilan enam dari empat belas PPI Negara yang ada yaitu PPI Jepang, Perpika Korea Selatan, PPI India, PPI Brunei Darussalam, Permitha Thailand, dan PPI Taiwan, acara diawali dengan sambutan dari koordinator PPI Dunia, Faruq Ibnul Haqi, dan Direktur Penelitian dan Kajian PPI Dunia, Muhammad Aswin Rangkuti, yang sama-sama menekankan agar isu jaminan kesehatan dan kesehatan mental pelajar turut menjadi perhatian. Diskusi lantas terbagi menjadi dua sesi. Pertama, para peserta dibagi ke dalam tiga grup yang berdiskusi secara lebih intensif di ruangan zoom tersendiri. Kedua, para peserta kembali ke ruang utama dan perwakilan dari masing-masing grup menjelaskan temuannya masing-masing. Di antara permasalahan yang dialami oleh pelajar di kawasan Asiania melibatkan kampus. Terdapat fenomena mahasiswa dipekerjakan ekstra di laboratorium, oknum kampus juga ditengarai “bermain” untuk memperpanjang durasi studi mahasiswa, hingga sering munculnya informasi dadakan dari kampus yang mempengaruhi persiapan pelajar. Terdapat juga masalah penundaan beasiswa yang telah dijanjikan oleh otoritas pemerintah setempat.

FGD kedua bersama PPIDK Timtengka diselenggarakan pada Sabtu, 27 November 2021. Dari delapan belas PPI Negara yang ada sebanyak enam perwakilan yaitu dari PPI Qatar, IPI Iran, PPMI Mesir, PPI Yaman, PPI Maroko, dan PPI Sudan. Koordinator kawasan, Hafidz Lubis memaparkan secara sekilas permasalahan yang dialami masing-masing PPI Negara yang memang telah disusun oleh tim khusus. Guna efisiensi waktu, seluruh peserta langsung berdiskusi di grup yang sama dengan temuan yang tak kalah menarik. Di satu sisi terdapat para pelajar di negara yang tergolong sejahtera sehingga masalah yang dihadapi berkutat pada isu kesehatan mental. Di sisi lain, terdapat pula para pelajar di negara yang sedang berkecamuk sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari perwakilan pemerintah RI. Hanya saja, yang mereka dapatkan justru perlakuan yang berat sebelah berbanding dengan buruh migran atau elemen masyarakat lain di luar pelajar. Radityo Pangestu, selaku Wakil Direktur Bidang Khusus Penelitian dan Kajian PPI Dunia, juga menegaskan pentingnya untuk memberikan perhatian khusus terhadap negara-negara yang memiliki jumlah pelajar sangat banyak namun tidak memiliki Atdikbud (Atase pendidikan dan Kebudayaan).

FGD bersama PPIDK Amerop diselenggarakan pada Senin, 20 Desember 2021. Sebanyak tujuh dari dua puluhan PPI Negara di kawasan Amerika Eropa ikut serta dalam agenda ini, yaitu PPI Ceko, PPI Polandia, PPI Spanyol, PPI Serbia, Permira Rusia, PPI Austria, dan PPI Rumania. Surya Gentha Akmal selaku koordinator PPI DK Amerop dalam sambutannya selain menegaskan bahwa fenomena makin banyaknya jumlah pelajar yang melanjutkan studi di luar negri membuat kebutuhan akan validitas data menjadi semakin tinggi. Dalam hal ini diperlukan sinergi harmonis antara PPI di masing-masing negara dengan perwakilan RI baik KBRI maupun KJRI. Di antara permasalahan yang muncul pada FGD ini ialah kebingungan yang dialami oleh pelajar di sebuah negara yang tidak memiliki perwakilan RI. Hendak kemana mereka mengadukan permasalahan yang mereka alami? Selain itu, terdapat pula fenomena sejumlah oknum pelajar yang karena kondisinya di luar negeri justru bisa terlibat dengan gerakan-gerakan pro-separatisme. Selain itu, terdapat pula masalah pelecehan seksual yang dialami oleh pelajar.

Di luar permasalahan yang secara khusus ditemukan di masing-masing FGD, terdapat pula temuan masalah yang merata terjadi di seluruh kawasan. Sebut saja permasalahan yang berkaitan dengan agensi pendidikan. Di berbagai negara ditemukan potensi penipuan dan penelantaran yang dilakukan oleh oknum agensi dengan kerugian materiil maupun imateriil yang berbeda-beda dialami oleh korbannya. Menyikapi isu ini, ide yang diusulkan ialah untuk mengadakan semacam lembaga pemerintah yang bertugas untuk benar-benar berfokus kepada para diaspora dari kalangan pelajar. Sebagaimana terdapat lembaga pemerintah khusus yang berfokus pada masalah yang dialami oleh buruh migran.

Selain itu, masalah umum yang ditemukan pula ialah peran perwakilan pemerintah yang dipandang belum optimal. Selain karena ketiadaan Atdikbud di sejumlah negara, juga karena cara pandang negara sendiri terhadap diaspora pelajar. Tiga sesi FGD ini menghasilkan cara pandang bersama bahwa tugas negara sebenarnya bukan sekedar melindungi para pelajar bila terkena permasalahan hukum, tetapi lebih jauh dari pada itu adalah agar para pelajar di luar negeri tidak saja dapat sukses menempuh studinya, tetapi juga hal-hal positif yang dapat diambil dari negara terkait dapat benar-benar dikapitalisir sehingga menjadi kontribusi yang signifikan untuk negeri. Di samping itu, disepakati pula bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang sebenarnya muncul dari pribadi para pelajar itu sendiri yang tidak perlu kehadiran negara di sana.

Ambassadors and Young Leaders Week (AYL Week) merupakan acara yang diinisiasi oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) yang merupakan wadah terbesar dalam menghimpun para pelajar Indonesia yang menempuh studi di luar negeri. Terbagi dalam 3 kawasan yang terdiri dari 57 PPI Negara, PPI Dunia mempunyai orientasi besar ke depan untuk melakukan internasionalisasi gerakan guna memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Utamanya dalam menyambut bonus demografi untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Untuk itu, AYL Week menjadi karya nyata PPI Dunia untuk menyambut potensi tersebut. AYL Week merupakan program rintisan pertama pada periode 2019/2020 untuk membuka visibilitas generasi milenial guna membuat sketsa masa depan Indonesia. Dengan mengusung tema “Breakthrough Against COVID-19 & Preparing Indonesian Global Emerging Leaders”, AYL Week pada tahun pertama ini berfokus melahirkan gagasan dan terobosan bernas sebagai kebangkitan nasional pasca pandemi COVID-19.

Sebagai rangkuman dari hasil webinar, kami telah membuat AYL Draft Resolution yang terdiri dari berbagai intisari dan hal penting yang dikemukakan oleh narasumber. AYL Draft Resolution disusun oleh Putri Ananda (PPI Jepang), Subhan Setowara (PPI Malaysia), dan Muhammad Kamal Ihsan (PPMI Mesir) yang diulas oleh Saul Takahashi (former Deputy Head of Office at Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR)) dan Jonathan Mills (Associate Professor at Osaka University of Economics and Law).

AYL-Draft-Resolution-23-July-2020

Dewasa ini, menuntut ilmu di luar negeri merupakan impian hampir seluruh anak muda Indonesia. Dari mulai para pelajar di kota-kota besar, hingga para dream catcher dari berbagai pelosok negeri, yang bahkan kota kelahirannya pun tidak terjamah oleh pemberitaan di media. Ada yang mengincar studi jenjang S1, Master, hingga Doctoral, baik melalui beasiswa maupun biaya mandiri. Perjuangan yang diwujudkan dengan berbagai cara untuk bertahan hidup di negeri orang pun tak luput dari sebuah metode untuk berdiplomasi ala-ala para pendahulu. Selaras dengan semangat dari kisah-kisah inspiratif yang sering kita dengar tentang The Founding Father of Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Mereka dengan gigih berusaha mengabarkan informasi-informasi penting dari luar negeri demi memantik semangat untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka di kala itu.
Beranjak dari spirit yang sama, buku ini hadir menjadi penyambung semangat bagi para generasi muda Indonesia. Demi mengajak para pemegang tampuk pimpinan indonesia di masa mendatang, untuk senantiasa berpikir dan ber-Kaizen, dalam menggali gagasan-gagasan potensial yang didapatkan oleh para pelajar Indonesia selama menjalani studi mereka di luar negeri. Dari sudut-sudut belahan bumi Amerika-Eropa, Asia-Oseania, hingga Timur Tengah dan Afrika, kisah-kisah diplomasi ala pelajar Indonesia masa kini dihimpun oleh PPI Dunia melalui buku yang berjudul Diplomasi Mahasiswa indonesia di Luar Negeri: Menggali Gagasan Potensial untuk Kemajuan Indonesia.
Buku perdana yang diterbitkan oleh PPI Dunia Publisher ini sekaligus menjadi warna tersendiri dalam perhelatan agenda Sarasehan Nasional PPI Dunia 2020: Millenial Connect yang diadakan awal tahun 2020.

Cover buku Diplomasi Mahasiswa indonesia di Luar Negeri: Menggali Gagasan Potensial untuk Kemajuan Indonesia terbitan PPI Dunia Publisher

Detail buku,
Judul: Diplomasi Mahasiswa indonesia di Luar Negeri: Menggali Gagasan Potensial untuk Kemajuan Indonesia
Tahun: 2020
No. ISBN: 978-602-5735-65-3
Jumlah halaman: 200 (0 color + 200 B/W)
Penulis: Tim Penulis PPI Dunia
Editor: Rahmandhika Firdauzha Hary Hernandha
Desain sampul: Sascha Putri Gumilar
Penerbit: PPI Dunia Publisher (melalui kolaborasi dengan salah satu percetakan buku indie)

Salam Perhimpunan!

PPI Dunia 2019/2020
Inovatif - Progresif - Aspiratif

Latar Belakang

Pendidikan

Pencapaian di Kancah Internasional

  1. Anggota Kehormatan Persatuan Insinyur Malaysia (IEM)
  2. Anggota Kehormatan Japanese Academy of Engineering
  3. Anggota Kehormatan The Fellowship of engineering of United Kingdom, London
  4. Anggota Kehormatan The National Academy of Engineering, AS
  5. Anggota Kehormatan Academie Nationale de l'Air et de l'Espace, Perancis
  6. Anggota Kehormatan The Royal Aeronautical Society, Inggris
  7. Anggota Kehormatan The Royal Swedish Academy of engineering Science, Swedia
  8. Anggota Kehormatan Gesselschaft Fuer Luft und Raumfarht (Lembaga Penerbangan & Ruang Angkasa) Jerman
  9. Anggota Kehormatan American Institute of Aeronautics and Astronautics, AS
  10. Anggota Kehormatan Masyarakat Aeronautika Kerajaan Inggris (1983)
  11. Anggota Kehormatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa, Jerman (1983)
  12. Anggota Kehormatan Akademi Aeronautika Perancis (1985)
  13. Edward Warner Award (Setara dengan Nobel) 
  14. Award von Karman (Setara Dengan Nobel)

Pendidikan B. J. Habibie

Di Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan “Mr. Crack” B. J. Habibie? Pria yang memiliki nama lengkap Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie, dilahirkan 25 Juni 1936 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara. Pada tanggal 12 Mei 1962, Beliau menikah dengan Hasri Ainun Habibie dan memiliki dua orang anak, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.

Gambar 1. Habibie dengan keluarga saat muda (dua dari kanan)

Habibie memiliki kemauan belajar yang sangat besar dan sudah terlihat ketika ia masih muda. Ketika SMA, prestasi Habibie sudah mulai menonjol, terutama di bidang matematika dan sains. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA di Kristen Dago, Beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan Teknik Mesin. Namun, Beliau tidak dapat menyelesaikannya karena mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Jerman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Habibie memilih untuk berkuliah di jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi Konstruksi Pesawat Terbang di Rhein Westfalen Aachen Technisiche Hochschule (RWTH). Sesampainya di Jerman, Beliau bertekad untuk bersungguh-sungguh menjalani kuliah dan bertekad menggapai kesuksesan karena mengingat usaha dan jerih payah ibunya dalam membiayai kuliah serta kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang ditempuh olehnya bukanlah sebuah pendidikan kursus kilat, tetapi sekolah bertahun-tahun dengan praktik sambil bekerja.

Gambar 2. Habibie Muda Saat di Jerman

Perjuangan BJ Habibie untuk mencapai cita-cita dilaluinya dengan penuh rintangan dan kerja keras. Masa libur bukanlah sebagai liburan bagi Beliau, justru kesempatan emas yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Sehabis masa libur, semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan belajar Beliau kesampingkan.

Dalam biografi BJ Habibie, diketahui Beliau mendapat gelar Diploma Ing, dari Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 dengan predikat Cumlaude (Sempurna) dan nilai rata-rata 9,5. Setelah itu Beliau kemudian melanjutkan studinya untuk gelar Doktor di Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aachen.

Habibie menemukan rumus yang diberi nama “Faktor Habibie”, yang mana rumus ini bisa menghitung keretakan atau krack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang sehingga Beliau di juluki sebagai “Mr. Crack“. Rumus Faktor Habibie merupakan salah satu prestasi BJ Habibie yang paling terkenal. Kejeniusan dan prestasi inilah yang membuat Habibie diakui lembaga internasional.

Gambar 3. Habibie Saat Menempuh Pendidikan di Jerman

Beberapa Penghargaan Habibie diantararanya adalah Gesselschaft fuer Luft und Raumfahrt (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman, The Royal Aeronautical Society London (Inggris), The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale de l’Air et de l’Espace (Prancis) dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat). Sementara itu penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie di antaranya, Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan Hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana.

Penulis Samuel Gilbert (PPI Tiongkok), Kepala Pusat Informasi Pelajar/Kemahasiswaan, Pusat Data dan Informasi
Editor Zhafira Aqyla S. S., staf bidang Mass Media, Pusat Komunikasi, Pusat Media dan Komunikasi PPI Dunia 2019/2020

Daftar Pustaka:

Sumber Gambar:

Google, diakses 17 December 2019

TIANJIN (18/05) - PPI Kawasan Asia-Oseania melalui Satuan Tugas (Satgas) Anti Kerja Paksa masih menemukan adanya praktik Kuliah Kerja Tidak Proporsional di dua negara Asia Timur dengan total mahasiswa yang menjalankan praktik kuliah ini sebanyak kurang lebih 5000 mahasiswa di Taiwan dan Tiongkok.

Satgas yang dibentuk oleh PPI Kawasan Asia-Oseania beranggotakan perwakilan mahasiswa Indonesia di Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Badan ini telah mencari informasi dan melakukan verifikasi terhadap para mahasiswa yang menjalani program ini selama empat bulan, semenjak Februari 2019. Satgas menemukan adanya sistem yang terorganisir dalam proses perekrutan calon mahasiswa di Indonesia hingga penempatan di negara tujuan dimana mahasiswa Indonesia diperlakukan secara semena-mena.

“Satgas telah menemukan praktek ini di Taiwan serta Tiongkok, dan temuan ini cukup mengejutkan kami, karena disaat antuasisme kuliah ke luar negeri begitu tinggi, ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan calon mahasiswa. Kami menghimbau kepada para mahasiswa Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menenetukan program kuliah ke luar negeri.” Ujar Nikko Ali Akbar, anggota Satgas Anti Kerja Paksa dari Tiongkok, dalam kegiatan Simposium PPI Kawasan Asia-Oseania 2019 di Kota Tianjin, RRT.

Kasus Kuliah Kerja di China

Satgas Anti Kerja Paksa menemukan bahwa praktek ini disalurkan oleh sebuah agen di Surabaya yang menargetkan siswa-siswi lulusan SMA. Dengan iming-iming kuliah sambil kerja, banyak siswa-siswi yang terjerat dengan tawaran ini.

Setelah agen membantu pengurusan seluruh dokumen, para korban terbang menuju salah satu kota di Tiongkok bagian Selatan dengan status visa “study working”. Setibanya disana, ada pihak yang menjemput dan membawa para korban ke sebuah kampus, namun para calon diminta untuk menyerahkan sejumlah uang dengan alasan untuk biaya visa dan akomodasi. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah pabrik.

Selama kerja kuliah, para korban diminta untuk bekerja selama lima hari dan kuliah selama dua hari. Diadakan absensi setiap harinya dan pemotongan gaji bila tidak hadir dan diwajibkan untuk kerja lembur hingga pukul 02.00 dini hari.

Gaji setiap bulannya berjumlah RMB 500 – 1000 (kurang lebih Rp 1000.000 – 2000.000), dipotong uang kuliah RMB 700 (Rp 1.400.000). Mereka hidup di pabrik secara tidak layak dan medapat sejumlah perlakuan kasar dalam keadaan paspor ditahan pihak pabrik.

Kuliah Kerja di Taiwan Pasca Viral

Sebelumnya, terjadi kasus viral serupa yang terjadi di Taiwan yang berakhir gantung karena hingga kini belum ada langkah konkrit yang diambil oleh pihak pemerintah Indonesia.

PPI Kawasan Asia-Oseania  mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan kunjungan langsung ke universitas dan mahasiswa yang saat ini sedang menjalankan program ini, untuk melihat keadaan secara langsung. Hal ini penting untuk mengetahui legalitas universitas dan program, karena menurut temuan tim Satgas, ijazah dari universitas ini tidak diakui keabsahannya.

Lebih lanjut temuan tim Satgas melihat sistem yang terorganisir dalam proses perekrutan calon mahasiswa. Fakta yang ditemukan, Agen Pendidikan sangat aktif untuk mempromosikan kuliah di luar negeri dengan iming-iming dapat memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa ataupun tawaran kerja dan kuliah dengan beban kuliah ringan sehingga bisa sekaligus menabung.

PPI Kawasan Asia-Oseania melihat program ini bisa saling menguntungkan bagi pihak mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri dan negara penerima.

“Merasakan tingginya antusiasme mahasiswa Indonesia untuk kuliah di luar negeri tanpa membebani orang tua, sangat disayangkan bisa terjadi kasus seperti ini, kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk turun tangan langsung. Dan mendesak Kemenristek Dikti untuk memverifikasi agen-agen pendidikan yang memberangkatan mahasiswa ke luar neger, khususnya ke daerah Asia Timur.” Tutup Galant Al Barok selaku Koordinator PPI Kawasan Asia-Oseania.

Tentang Satgas Anti Kerja Paksa PPI Kawasan Asia-Oseania

Satuan Tugas Anti Kerja Paksa merupakan inisiatif dari organisasi PPI Kawasan Asia-Oseania yang terdiri dari  PPI negara Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Sri Lanka, Bangladesh.

Satgas ini beranggotakan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang dengan tugas utama mencari dan memverifikasi serta mendata mahasiswa Indonesia yang sedang mengikuti program Kuliah Kerja di negara Asia Timur.

Saat ini, Satgas masih terus bekerja mendata sembari menyiapkan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi

Galant Al Barok (WA: +86 188 1322 7264)

Koordinator PPI Kawasan Asia-Oseania

Press Release Satgas Anti Kerja Paksa PPI ASIA OCEANIADownload
PRESS-RELEASE-SATGAS-ANTI-KERJA-PAKSA-PPI-ASIA-OSEANIA

*image source: https://eu.clipdealer.com/vector/media/A:96197346?

Ketahanan Pangan
Sumber: http://igj.or.id/ppid-content/uploads/2015/10/pangan.jpg

Keterbatasan akses terhadap kebutuhan pangan sehari-hari berakibat negatif terhadap pemenuhan gizi di Indonesia. Sebagai contoh, data dari Departemen Kesehatan mengungkapkan, hanya terdapat tiga dari 34 provinsi di Indonesia yang menunjukkan persentase balita dengan gizi buruk berada di bawah 10%. Data yang sama menunjukkan terdapat 16 provinsi di Indonesia dengan persentase gizi buruk di atas rata-rata nasional.

Permasalahan terkait kelangkaan pangan tentu tidak selalu identik dengan adanya keterbatasan dari segi sumber daya alam saja, namun juga dapat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

Sebagai contoh, di daerah Samba (perbatasan Indonesia dan Malaysia), Pulau Jawa, Merauke, Papua, dan wilayah timur lainnya yang memiliki potensi sumber daya alam khususnya komoditas pangan sangat melimpah dan potensi kearifan lokal. Namun, adanya keterbatasan modernisasi teknologi pangan, seperti tingkat teknologi diversifikasi pangan yang masih rendah menyebabkan pangan cepat membusuk dan tidak memiliki nilai tambah. Teknologi penggudangan yang kurang memadai dan efektif kemudian menyebabkan komoditas pertanian cepat rusak. Lebih jauh lagi, adanya permasalahan pada sistem transportasi dan distribusi yang kurang efisien mengakibatkan kelangkaan akan sumber pangan masih menjadi permasalahan yang serius.

Permasalahan ini diperkeruh lagi dengan kondisi tingkat pembangunan infrastruktur daerah, jaringan informasi dan komunikasi, juga pengenalan teknologi di berbagai daerah yang sangat terbatas, tidak merata dan kurang memadai sehingga menyebabkan berbagai aktivitas distribusi, akses informasi pasar, dan efisiensi pengolahan dan pengiriman produk ataupun komoditas menjadi suatu permasalahan yang masih sering ditemui. Isu akan teknologi pangan dan pemenuhan gizi di Indonesia memang masih menjadi suatu problematika yang strategis di perbatasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal ini mencerminkan bahwa tingkat sumber daya alam yang melimpah bukanlah jaminan bahwa kekurangan pangan dan gizi, bahkan di perkotaan, sekalipun dapat diatasi dengan mudah. Pembuat kebijakan membutuhkan strategi pembaharuan pengelolaan pangan baik dari segi peningkatan kualitas teknologi pangan, perbaikan infrastruktur yang masif, pengenalan teknologi yang efektif, serta adaptasi dan modernisasi teknologi yang bersimbiosis dengan adanya potensi lokal. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya dalam memerangi isu pangan dan gizi ini, tentu kolaborasi dan sinergi berbagai stakeholders di Indonesia seperti dari kaum intelektual (akademisi dan peneliti) dalam memberikan penyuluhan, pendampingan masyarakat, dan kontribusi dalam bidang penelitian sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut, PPI Jepang, dalam rangkaian kegiatan Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegian in Japan 2nd (ASSIGN 2), mengadakan diskusi online melalui channel Youtube PPI Jepang serta Radio PPI Jepang dengan tema “Teknologi Pangan dan Pemenuhan Gizi di Daerah 3T”. Diskusi ini dipimpin oleh bapak Subejo, Ph.D., Alumni University of Tokyo, yang saat ini menjabat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, dan dimoderatori oleh Ilham Maulidin, mahasiswa pertukaran di Tokyo University of Agriculture and Technology.

Diskusi yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2019 yang bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ini melahirkan beberapa strategi adaptasi dan solusi yang dapat menjadi rekomendasi perbaikan bagi pemerintah baik di pusat maupun daerah khususnya dalam upaya memerangi kekurangan pangan dan gizi di daerah 3T. Strategi adaptasi dan solusi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber daya alam yang melimpah di suatu daerah adalah potensi yang luar biasa untuk dioptimalkan. Guna memastikan adanya pemerataan ketersediaan pangan di masing-masing wilayah bahkan menciptakan lumbung pangan yang efektif di suatu daerah, maka upaya perbaikan dari aspek teknologi penyimpanan, pemrosesan, dan pendistribusian perlu untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam memberikan peluang adaptasi teknologi diversifikasi produk di suatu wilayah berbasiskan kearifan lokal bisa tercapai. Tentu, dengan upaya-upaya strategis yang sistematis mulai dari pengkajianpotensi dan problem wilayah, perencanaan kebijakan, sampai dengan metode introduksi adaptasi teknologi yang sederhana, serta dengan menggerakan para pemangku kepentingan sampai tingkat kepala desa untuk bersama saling bahu-membahu dalam mewujudkan program daulat pangan di daerah.

2. Mendorong peran multi-stakeholder dalam pemenuhan gizi pada daerah 3T. Pemerintah sebagai core stakeholder dapat memberikan arahan dari pemerintah pusat kemudian dilanjutkan pemerintah daerah untuk mendukung program ketahanan pangan. Contoh salah satu program yang feasible dalam peningkatan ketersediaan pangan di desa adalah program dana desa yang di salah satu regulasinya dapat menunjang aktivitas masyarakat seperti mendukung pembelian benih, penyimpanan, dll, sehingga patut untuk dioptimalkan. Tentu saja dengan kembali mengevaluasi dan meninjau kembali pemberian alokasi pendanaan untuk sektor pertanian yang masih cukup terbatas diharapkan mampu mendorong akselerasi pengelolaan pangan untuk pemenuhan gizi, khususnya daerah 3T.

3. Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dapat digunakan untuk membangun sistem pertanian dan pemberdayaan petani sehingga mampu menjadi daya tarik dan motivasi untuk semakin meningkatkan kreativitas dan menjalin kolaborasi yang baik antara pihak swasta dan petani. Poin yang harus diperhatikan dalam pengadaan CSR adalah program yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari perusahaan terkait saja, namun melibatkan juga pemerintah daerah sehingga program CSR dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

4. Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) alias Non-Government Organization (NGO) yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, maupun perikanan juga dapat membantu pemerintah untuk membantu pendampingan dalam pembangunan teknologi pertanian, pemasaran, budidaya pertanian, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu yang mereka miliki dapat menjadikan mereka perpanjangan tangan pemerintahan untuk membantu memajukan sektor-sektor penting, sehingga terjadi percepatan pembangunan pada daerah-daerah tertinggal. 

5. Sistem perhutanan sosial yang dikelola dengan baik oleh pemangku jabatan terkait juga dapat menjadi sumber pangan untuk masyarakat di sekitar hutan sosial tersebut. Melalui budidaya tanaman pangan di sekitar hutan sosial serta pengawasan yang baik dari dinas pemerintahan dalam berjalannya proses penanaman dan penjagaan hutan sosial, dapat diciptakan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk kondisi masyarakat sekitar.

6.Teknologi Informasi juga sangat dibutuhkan sebagai infrastruktur utama untuk menghubungkan desa-desa tersebut dan menyampaikan potensinya. Melalui teknologi informasi, sistem pemasaran bisa lebih maju sehingga pemerintah daerah dapat saling bertukar akses dan informasi untuk pemenuhan kebutuhan logistik maupun pemasaran tanpa harus hanya bergantung pada pemerintah pusat. Teknologi informasi yang memadai dapat memacu perkembangan teknologi sehingga permasalahan dalam bidang pertanian lainnya seperti kekurangan tenaga kerja dapat teratasi dengan adanya sistem otomasi pertanian.

7. Simbiosis mutualisme antara modernisasi teknologi pangan dengan potensi kearifan lokal perlu dilakukan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengelolaan produk pangan. Kearifan lokal suatu daerah juga dapat diaplikasikan pada daerah lain, sehingga pertukaran pengetahuan ini dapat menjadikan semua daerah di Indonesia menjadi sama-sama maju.

Secara bertahap, upaya-upaya tersebut perlu untuk menjadi kajian bersama dalam rangka mencari solusi terbaik atas setiap isu strategis yang saat ini dihadapi terkait pangan dan pemenuhan gizi di daerah. Oleh karena itu, kami berharap akan adanya kolaborasi dan sinergi berbagai stakeholders dalam memerangi isu pangan dan gizi karena hal tersebut adalah kunci dari keberhasilan rencana program pemerintah ke depan yang akan dijalankan untuk memperoleh kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia.

Salam,
Biro Kajian dan Aksi Strategis
Bidang Kajian dan Gerakan
Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang

Fadlan Muzakki - Ketua PPI Tiongkok, menerima piagam Rekor MURI

Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok (PPIT) Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia dengan suksesnya kegiatan bertajuk postcard (kartu pos) 1001 senyum buat para pelajar Sekolah Dasar (SD) di beberapa pelosok tanah air.

Suksesnya kegiatan ini ditandai dengan tanggapan positif dari para pelajar SD yang mendapatkan kartu pos, dan beberapa SD diantaranya berkeinginan untuk mengirim pesan balasan. Bahkan kegiatan ini mendapat apresiasi dari Rekor MURIdari Museum MURI dengan kategori “Pengiriman Kartu Post Terbanyak dari Alamat Luar Negeri ke Sekolah di Indonesia”. Dan piagam ini diterima langsung oleh Ketua Umum PPI Tiongkok, Fadlan Muzakki pada tanggal 4 Februari 2019 di Kantor MURI, Jakarta. Saudara Fadlan langsung membawa kabar gembira ini ke Tiongkok untuk menjadi hadiah besar dari hasil kerja keras para pelajar dari tingkat pusat, cabang, hingga ranting.

PostCard 1001 Senyum” merupakan kegiatan dengan membagikan kartu pos yang ditulis oleh berbagai kalangan pelajar bahkan tenaga kerja di Tiongkok dan Indonesia untuk memotivasi pentingnya pendidikan serta semangat dalam bercita-cita kepada pelajar Sekolah Dasar di 23 sekolah dan 1 lokasi pedalaman Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Melalui proses yang panjang hingga mengumpulkan kartu pos dari berbagai wilayah di Tiongkok. Setelah dikompilasi, kemudian surat ini dikirim ke Indonesia dan mendapat bantuan langsung dari para Pengajar Muda Indonesia, salah satunya Valentin Danuwirya yang turut membantu menampung hingga mendistribusikan kartu pos dari awal kegiatan hingga pengambilan dokumentasi di lokasi tujuan. Sejumlah 19 Pengajar Muda Indonesia turut membantu di beberapa lokasi seperti Pegunungan Bintang Papua, Natuna, Bima, Jambi, Lombok, dan Makassar.

Keikutsertaan dari berbagai pihak hingga melibatkan 19 Cabang dan 7 Ranting PPIT, beberapa organisasi keagamaan seperti Organisasi di Xiamen OMK (Orang Muda Katolik Xiamen), KBMK (Keluarga Buddhis Manggala), Garuda Choir Club, Garuda 印尼师资班, KeluargaOBM Guangzhou Istaqwa Guangzhou, serta pelajar Indonesia yang juga tergabung dalam PPIT memberi respon aktif untuk turut menuliskan kartu pos ini. Dan hasil kartu pos yang didapatkan melampaui target sebanyak 2018 kartu pos dari total 1001 lembar kartu pos yang dicanangkan.

Beberapa tanggapan para pengajar muda yang menerima kartu pos sangat beragam, salah satunya Ojan di Bima, mengabarkan bahwa “kartu posnya lucu-lucu dan pasti anak-anak akan suka”. Adanya dokumentasi para pelajar yang bergiliran membaca kartu pos menjadi bukti bahwa kegiatan ini mendapat respon yang baik di mata para pelajar Sekolah Dasar yang dituju. Juga tanggapan dari Rahmat dan Julyestri mengatakan, “kartu posnya sudah sampai, terimakasih”. Dan masih banyak tanggapan positif lainnya. Ini merupakan sebuah kerja keras dan kolaborasi para pelajar Indonesia di Tiongkok, dan pencapaian yang sangat luar biasa PPIT menjadi salah satu dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di 56 Negara lainnya yang berhasil mendapat penghargaan Rekor MURI.

Berikut lampiran informasi wilayah pembagian kartu pos 1001 senyum

  1. Wilayah Indonesia Barat:

• Natuna, Kepulauan Riau

Total = 699 kartu pos • Jambi
Suku Pedalaman Jambi = 40 anak Total = 40 kartu pos

Wilayah Indonesia Timur:

• Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua

1. SD INPRES Aboding : 100 siswa

Total = 600 kartu pos
Wilayah Indonesia Tengah:

• Lombok: KABUPATEN LOMBOK UTARA

  1. SDN 1 Mumbul sari 

  2. SDN 2 nyar 

  3. SDN 4 Tegal Maja 

  4. SDN 8 Sokong 

  5. SDN 2 Medana 

  6. MI Tarbiatul Islamiyah 

  7. SDN 1 Tanjung 


Total akan dikirim 50pcs setiap sd di Lombok.

• UMA LENGGE MENGAJAR, kecamatan Wawo, Bima : 250 siswa Total = 250 kartu pos

• The Floating School – Makassar = 79 Anak Total = 79 kartu pos

Penulis: Achmad Syafii A.B – Pusmedkom PPI Tiongkok 2018/2019

Copyright © 2021 PPI Dunia
All rights reserved
Mayapada Tower 1, Lt.19, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 28
Jakarta Selatan 12920