Penerapan Konsep Omnibus Law di Indonesia

  •   
  •   

Omnibus Law muncul diperbincangkan setelah pidato kenegaraan pertama Presiden Joko Widodo saat dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di MPR RI. Kala itu Presiden Jokowi mengatakan Omnibus Law dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah cipta lapangan kerja, UMKM, dan investasi.

Definisi Omnibus Law

Sebelum membahas lebih jauh, dapat dikatakan banyak orang Indonesia masih tabu dengan kata ‘omnibus law’ dan belum paham apa yang dimaksud dengan omnibus law. Kata Omnibus berasal dari bahasa Latin dan memiliki makna untuk semuanya. Dalam penerapan di beberapa negara anglo-saxon, omnibus law dikenal juga dengan nama omnibus bill. Merujuk kepada Duhaime’s Law Dictionary, omnibus bill diartikan ‘A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience’, yang dalam Bahasa Indonesia berarti ‘Rancangan undang-undang di hadapan badan legislatif yang berisi lebih dari satu masalah substantif, atau beberapa masalah kecil yang telah digabungkan menjadi satu RUU, seolah-olah demi kenyamanan.’

Dapat dipahami maksud dan tujuan Presiden Joko Widodo sangat sederhana saat mengatakan “Omnibus Law dilakukan dengan tujuan mengatasi masalah cipta lapangan kerja, UMKM, dan investasi”, yaitu untuk memangkas undang-undang/peraturan-peraturan yang ada saat ini, dimana undang-undang/peraturan-peraturan yang saling terkait dapat dijadikan satu peraturan yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan investasi di Indonesia.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa omnibus law yang akan diterapkan di Indonesia adalah suatu konsep hukum berupa rancangan undang-undang, dimana di dalam rancangan undang-undang tersebut memuat beberapa undang-undang yang sudah ada sebelumnya, bertujuan untuk menyederhanakan peraturan yang ada serta mengatasi permasalahan tumpang-tindih peraturan.

Tidak dapat dipungkiri Indonesia terlalu banyak memiliki peraturan baik undang-undang ataupun peraturan lainnya dimana tidak jarang ditemui ada tumpang tindih di antara satu dan lainnya. Dengan konsep omnibus law, tumpang-tindih dapat dihilangkan dengan cara menyatukan peraturan-peraturan tersebut.

Penerapan

Ada beberapa perdebatan atas pemahaman konsep hukum omnibus law ini, dalam beberapa kesempatan sejumlah ahli hukum tata negara menyatakan bahwa konsep hukum omnibus law ini dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang payung (umbrella act), karena mengatur secara menyeluruh dan mempunyai daya ikat terhadap aturan yang lain, sementara Indonesia tidak mengenal prinsip undang-undang payung ini. 

Sebagai negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental, maka perlu dengan cermat melakukan penerapan konsep omnibus law di Indonesia. Berdasarkan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yang artinya hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior), maka konsep omnibus law dapat saja diterapkan di Indonesia dengan membuat sebuah rancangan undang-undang yang berisi beberapa undang-undang dan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Yang dalam penerapannya pada saat rancangan undang-undang yang baru telah disahkan oleh DPR, maka undang-undang yang lama dan peraturan-peraturan berkait harus dikesampingkan atau dicabut, sehingga RUU yang baru ini nantinya tidak menjadi undang-undang payung. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memang tidak mengatur terkait pembentukan undang-undang dengan konsep hukum omnibus law. Akan tetapi hal tersebut dapat saja dilakukan oleh Pemerintah dengan merujuk pada Pasal 44 Perpres 87/2014 yaitu ‘Kewenangan diberikan ke setiap kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, penyusunan peraturan perundang-undangan’.

Sebenarnya konsep hukum seperti ‘omnibus law’ telah diterapkan di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960. Dimana Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 ini mengatur TAP MPR mana saja yang berlaku dan tidak berlaku. Dapat dilihat, ada kesamaan konsep hukum dengan apa yang dimaksud Presiden Joko Widodo, meskipun pada saat menyatakan pendapatnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan istilah ‘Omnibus Law’ sehingga muncul penafsiran yang berbeda bagi beberapa ahli hukum.

Untuk memperbaiki beberapa undang-undang/peraturan-peraturan hukum di Indonesia, konsep hukum ‘omnibus law’ ini dapat saja dipergunakan. Akan tetapi sebelum RUU dengan konsep ‘omnibus law’ disahkan oleh DPR, seluruh undang-undang/peraturan-peraturan terkait harus terlebih dahulu dirangkum agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih peraturan.

Penulis Komisi Kajian Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Editor Zhafira Aqyla S. S., staf bidang Mass Media, Pusat Komunikasi, Pusat Media dan Komunikasi PPI Dunia 2019/2020

Daftar Pustaka

Sumber Gambar

Google, diakses 8 Desember 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.